Pemerintah dan bangsa Indonesia diminta untuk bertindak tegas dan sesuai dengan komitmen kebangsaan Republik Indonesia untuk bersikap tegas kepada Negara Myanmar yang diduga melakukan pembiaran terhadap pembantaian kepada salah satu suku bangsa yakni Rohingya di negara itu.
Sebagaimana dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia berkewajiban menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi dan turut serta menciptakan perdamaian dunia, maka salah satunya adalah dengan melakukan tindakan dan sikap tegas kepada pemerintahan Myanmar yang membiarkan pembantaian dan ketidakdamaian di dunia.
Direktur Eksekutif Atlantika Institut Nusantara (AIN) Jacob Ereste mengatakan, sesuai kewajiban dalam Pembukaan UUD 1945 itu, Pemerintah Indonesia harus tegas meminta Myanmar menghentikan kebrutalan rezim di negerinya terhadap etnis Rohingya.
“Jika tidak, Pemerintah Indonesia patut memutuskan semua hubungan persahabatan maupun diplomasi dan segera mengusir Kedutaan Myanmar bersana warganya yang ada di Indonesia,” ujar Jacob Ereste, di Jakarta, Senin (04/09/2017).
Selain itu, dia mengatakan, PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) juga harus tegas bersikap untuk menghentikan kajahatan kemanusiaan di Myanmar yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.
“Jika tidak, Indonesia patut menarik diri dari keanggotaan serta mengabaikan semua kesepakatan atau perjanjian dan ikatan bersama PBB,” ujar dia.
Menurut Jacob, bila langkah-langkah itu tidak segera dilaksanakan, maka ummat Islam di Indonesia wajib memilih dan menentukan sendiri sikap untuk mengatasinya, termasuk aksi ke Kadubes Myanmar dan Perwakilan PBB di Jakarta.
“Karena prilaku rezim maupun pihak tertentu yang terorganisir menghendaki kepunahan etnis Rohingya di Myanmar akan menjadi preseden buruk bagi ummat Islam di dunia, khususnya di Indonesia,” pungkas Jacob.
Atas kejadian itu, Presiden Joko Widodo menyesalkan tragedi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Jokowi mengatakan, perlu aksi nyata untuk menuntaskan krisis Rohingnya.
“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman,” ujar Jokowi saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus berkomitmen menciptakan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan.
“Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional,” ujar Presiden Jokowi.
Indonesia juga sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Rohingnya. Selain itu, Jokowi sudah mengutus Menlu Retno LP Marsudi untuk berdiplomasi dengan Pemerintah Myanmar.
Pekan ini, Indonesia akan kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Jokowi meminta krisis Rohingya segera dituntaskan.
“Kita harapkan minggu ini kita kirim lagi bantuan obat-obatan. Sekali lagi, kekerasan krisis kemanusiaan ini harus dihentikan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Retno Minggu sore bertolak ke Myanmar untuk bertemu dengan Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Retno direncanakan juga akan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun.(JR)
