Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menyampaikan pertanyaan-pertanyaan strategis dan substansial factual kepada para pasangan calon presiden, dalam debat dan pemaparan visi misi mereka.
Kedua pasangan calon Presiden itu, dianggap hanya membuat visi misi sector perikanan yang standar saja, tanpa menggali permasalahan riil yang dihadapi masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia.
Hal itu dinyatakan Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata di Jakarta, Kamis (14/02/2019). Menurut dia, dari kesemuanya, yakni paslon presiden nomor 1 dan nomor 2, belum memiliki proyeksi terhadap kelembagaan pengelolaan pangan perikanan.
Kemudian, keduanya juga hanya menyebut adanya rencana industrialisasi perikanan. “Padahal, kelembagaan pangan perikanan sangat penting,” ujar Marthin Hadiwinata.
Dia menjelaskan, berangkat dari fakta, dimana ikan segar yang memberi andil dalam kenaikan inflasi selama 2017 dan 2018, dalam 2 tahun berturut-turut. Dan, pasokan ikan tidak stabil karena distribusi yang terhambat.
“Kedua pasangan calon perlu mempertimbangkan serta meninjau ulang kelembagaan pengelola pangan perikanan yang dapat ditunjuk sebagai pengawas, pengontrol dan pengelola hasil perikanan, termasuk didalamnya berkaitan dengan ekpor dan impor,” ujarnya.
Untuk itu, sebagai Ketua di KNTI, Marthin merekomendasikan ke KPU, untuk memberikan pertanyaan kepada kedua Pasangan Calon, yang fokus dalam upaya peningkatan produksi perikanan.
“Baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Peningkatan produksi perikanan haruslah memastikan bagaimana keterlibatan nelayan untuk mendapatkan manfaat dari produksi perikanan,” ujar Marthin.
Dia mengatakan, kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden agar lebih mempertajam visi-misi-program dalam upaya peningkatan produksi pangan perikanan.
“Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga hendaknya membuka dialog yang seluas-luasnya kepada komunitas nelayan,” ujarnya.
Marthin berharap, seluruh nelayan Indonesia untuk aktif dalam Pemilu 2019, demi memastikan Presiden terpilih benar-benar memiliki komitmen kuat melindungi dan menyejahterakan keluarga nelayan.
Perlu ditekankan, lanjutnya, situasi nasional dan perkembangan pengelolaan perikanan dalam 4 tahun terakhir, menggambarkan pengelolaan perikanan mensyaratkan 3 hal, yaitu ketersedian sumberdaya perikanan, adanya regulasi mendukung pemanfaatan sumberdaya perikanan secara baik, dan yang mendasar adalah adanya partisipasi aktif organisasi nelayan.
Dalam 4 tahun terakhir upaya pemerintahan melindungi sumberdaya sudah sangat baik. Hal itu ditandai dengan pemberantasan pencurian ikan dengan penenggelaman sebanyak 488 unit kapal pencuri ikan (illegal fishing).
Memang, dalam 4 tahun ini, lanjutnya, potensi ikan meningkat jauh dari sebelumnya 6, 5 juta ton meningkat menjadi 12, 5 juta ton. Bank Mikro Nelayan sebagai pendukung permodalan perikanan diberikan hingga program perlindungan sosial seperti asuransi perikanan.
“Namun, produksi dan ekonomi perikanan masih relatif rendah. Produksi perikanan masih stagnan tidak melebihi 6,5 juta ton atau 50 persen dari maximum sustainable yield,” katanya.
Hal ini lebih disebabkan karena ketidakpastian dalam penyelesaian polemik perikanan, semisal terkait dukungan pemerintahan dalam peralihan alat tangkap, bantuan kapal perikanan, akses permodalan hingga dukungan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
“Ke depan, tantangan besarnya adalah meningkatkan produksi. Memanfaatkan sumberdaya ikan yang melimpah untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat,” ujarnya.(JR)
