Breaking News

UU Ormas Sudah Disahkan, Jaksa Agung Siap Menghadapi Gugatan Balik

UU Ormas Sudah Disahkan, Jaksa Agung Siap Hadapi Gugatan Balik.

Jaksa Agung, HM Prasetyo memastikan pihaknya bersedia sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menghadapi gugatan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang-Undang (UU)  Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang telah ditetapkan menjadi UU oleh DPR, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Kita sudah menerima surat kuasa khusus untuk menghadapi gugatan-gugatan itu, ya kita hadapi nanti,” kata Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2017).

 

Menurut Prasetyo, disaat penyusunan Perppu yang sekarang menjadi UU itu, tentunya sudah dipertimbangkan secara matang. Pertimbangannya sangat komprehensif dengan melibatkan semua pihak.

 

Sehingga, lanjutnya, jika ada pihak yang merasa tidak menerima dapat mengajukan proses hukum melalui gugatan ke MK.

 

“Tentunya harus dihadapi, tidak masalah itu. Pak presiden, sudah mengatakan kalau tidak menerima, silakan menempuh jalur hukum. Nanti tampil JPN,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terbuka jika Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan oleh DPR menjadi UU untuk direvisi.

 

“Kalau ada yang direvisi, silakan dimasukkan dalam tahapan berikutnya, dalam prolegnas. Kalau ada yang belum baik, mau ditambah, diperbaiki silakan. Pemerintah terbuka, kalau ada yang belum baik, ya harus diperbaiki,” kata Jokowi, usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) tahun 2017 yang diselenggarakan di Jakarta Internasional Expo (JI-EXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

 

Pada saat pidato pembukaan, Jokowi menegaskan bahwa tujuan dari Perppu Ormas ini untuk menjaga persatuan, kebhinekaan, serta menjaga ideologi negara Pancasila.

 

“Untuk apa Perppu Ormas ini dibuat, jelas sekali untuk menjaga persatuan kita, untuk menjaga kebhinekaan kita, untuk menjaga ideologi negara kita Pancasila, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

 

Jokowi mengatakan, bahwa Perppu Ormas ini dibuat menyangkut eksistensi negara di masa-masa yang akan datang, supaya tidak ada yang mencoba mengganti ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila.

 

“Jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk mengganti ideologi negara kita Pancasila. Jadi jelas tujuannya,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*