Breaking News

Utang Berpotensi Dikorupsi, Hati-Hati Perilaku Buruk Pemerintah Daerah

Operasi tangkap tangan KPK terhadap 19 orang di Kabupaten Lampung Tengah dan Jakarta beberapa waktu lalu, mengungkap upaya elit politik di daerah mengkorupsi dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dana tersebut didapat dari pinjaman luar negeri.

 

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur mengapresiasi langkah KPK mengamankan anggota DPRD Lampung Tengah,pejabat pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta pihak swasta berkaitan dengan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar. Rencananya pinjaman dari PT SMI tersebut digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

 

Deputi direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Andi Muttaqien, menuturkan pada 2017, Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB), yaitu bank raksasa yang diciptakan oleh pemerintah RRC pada 2016 dan Bank Dunia menyetujui pemberian dana hutang senilai USD 100 juta masing-masing (total USD 200 juta) untuk proyek infrastruktur di Indonesia.

 

Dalam kesepakatan tersebut, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ditunjuk sebagai Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). Dengan demikian, dana khusus untuk proyek-proyek infrastruktur di daerah akan didistribusikan melalui PT SMI.

 

“RIDF bertujuan menambah akses kredit bagi pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi,” katanya dalam siaran persnya, Senin (19/02/2018).

 

Pihaknya mengungkapkan, PT SMI juga menerima dukungan dari Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB),dan bermitra dengan International Finance Corporation (IFC), yang notabene termasuk sebagai pemegang saham dalam PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), sebuah perusahan kontroversial dan bermasalah yang mendanai proyek-proyek dengan tingkat penggusuran massal, konflik yang tinggi dan penghancuran lingkungan, serta tuduhan korupsi.

 

“Peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Lampung Tengah menjadi bukti bahwasanya potensi korupsi di proyek PT SMI di tingkat daerah sangat besar peluangnya, kepala daerah melakukan suap hanya untuk mendapatkan restu atau persetujuan DPRD demi meraih pinjaman,” ujar Andi.

 

Data KPK yang dipublikasikan pada Juni dan Agustus 2016, menyebutkan korupsi di sektor infrastruktur adalah yang terbesar merugikan keuangan negara. Maka dari itu, AIIB, Bank Dunia, ADB, dan IFC sebagai lembaga keuangan publik mempunyai syarat ketat tentang pencegahan korupsi, dan semua Bank Pembangunan Multilateral atau lembaga ini dilarang keras mendukung atau mendanai proyek-proyek dan lembaga yang korup.

 

“Dengan tingkat kerawanan korupsi di tingkat dearah, jelas bahwa mereka harus tinjau kembali keterlibatan mereka dengan PT SMI,” ujarnya.

 

Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Edo Rahman, mengatakan AIIB dan Bank Dunia harus meninjau kembali kebijakan mereka dalam memberikan pinjaman untuk RIDF di Indonesia. Perilaku koruptif kepala daerah, minimnya transparansi, serta buruknya laporan keuangan pemerintah daerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan atau mengabulkan pinjaman atau tidak.

 

“Hal ini telah melanggar prinsip kehati-hatian yang merupakan kewajiban dipatuhi AIIB dan Bank Dunia dan peminjamnya, sebagaimana diatur dalam Environmental and Social Safeguards Policy milik Bank Dunia dan Envorinmental and Social Framework AIIB,” tuturnya.

 

Melihat kecenderungan perilaku pemerintah daerah, dan rekam jejak serta minimnya kemampuan PT SMI dalam mengontrol RIDF dan PT IIF, akan membuka peluang untuk korupsi termasuk di pemerintah daerah sehingga proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya selesai, justru terbengkalai.

 

“Sekiranya karena korupsi demi mendapatkan RIDF selain proyek infrastruktur jadi terbengkalai, RIDF itu sendiri menjadi semacam peluang baru untuk mengeruk keuntungan pribadi dan atau kelompok melalui korupsi,” kata Edo.

 

Sebelumnya, KPK mengamankan 19 orang dalam penindakan yang dilakukan di Lampung Tengah dan Jakarta. Hal ini terkait dugaan suap oleh pejabat Lampung Tengah kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Diduga pemberian uang untuk anggota DPRD berkaitan dengan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

 

Rencana pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Kamis (15/2) lalu.

 

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan Surat Pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai persyaratan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT SMI. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*