Breaking News

Usut Testimoni Gembong Narkoba, Koordinator KontraS Haris Azhar Pantas Didukung

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus: Seharusnya aparatur hukum tindaklanjuti dong isi testimoni, kok malah Haris Azhar yang diserang?

Upaya sebagian aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang melaporkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri dianggap sebagai upaya keblinger dan over dosis.

 

Pelaporan itu pun dianggap hanya sebagai upaya menutupi bobroknya sejumlah aparat penegak hukum yang selama ini malah bermain dan mendapat keuntungan yang besar dari bisnis Narkoba yang dikelola  Gembong Narkoba Freddy Budiman.

 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, semua informasi yang disampaikan oleh Haris Azhar harusnya ditindaklanjuti dan dibongkar kebenarannya oleh aparat penegak hukum Indonesia. Sebab, informasi itu, bukan rekaan, karena sebagaimana dijelaskan Haris Azhar, itu adalah hasil percakapannya dengan Freddy Budiman sebelum menjalani eksekusi mati.

 

Menurut Petrus, Koordinator Kontras Haris Azhar sudah memenuhi kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk meneruskan informasi yang diketahuinya dan yang diperolehnya dari testimony Freddy Budiman. Informasi itu pun telah disampaikannya kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, bahkan kepada public, untuk didengarkan dan ditindaklanjuti. Informasi yang berisi adanya becking dari oknum TNI, BNN dan Polri terhadap bisnis haram perdagangan narkoba selama Freddy Budiman berada di dalam penjara.

 

Tugas Haris Azhar sebagai anggota masyarakat,  yaitu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan kepada publik demi kepentingan umum, tentang dugaan adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 

“Laporan-laporan aparat kepada Haris itu kelewatan, over dosis, paranoid, dan entah apalagi. Seharusnya malah, sekarang tinggal menunggu tugas Polri dan TNI secara profesional untuk melakukan penyelidikan, mencari bukti-bukti guna membuat terang peristiwanya. Apakah benar ada peristiwa pidana atau tidak? Siapa pelakunya? Proses saja sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” ujar Petrus di Jakarta, Jumat (05/08/2016).

 

Pertanyaannya, lanjut Petrus, apakah kewajiban untuk membuktikan kebenaran informasi tentang dugaan keterlibatan oknum TNI-POLRI sebagai backing dalam bisnis haram peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Freddy Budiman, menjadi beban dan tanggung jawab Haris Azhar atau beban negara/pemerintah Cq. aparat Kepolisian?

 

Jawabannya, kata dia, tentu saja menjadi beban kewajiban aparat Kepolisian, sesuai dengan KUHAP.  “Karena itu, Haris Azhar tidak boleh dibebankan untuk memikul tanggung jawab membuktikan kebenaran testimoni Freddy Budiman,” ujarnya.

 

Sebab juga, lanjut Petrus, Haris Azhar tidak memiliki sedikitpun wewenang dan kekuasaan untuk mencari dan menemukan bukti, terlebih-lebih Haris Azhar tidak memiliki  kekuatan memaksa untuk melakukan tindakan kepolisian, misalnya penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap sesorang, karena wewenang melakukan tindakan kepolisian hanya ada pada Polisi atau Aparat Penegak Hukum lainnya.

 

Dengan demikian, kata dia, pendapat sejumlah pihak di internal TNI, Polri dan BNN bahwa Haris Azhar harus membuktikan testimoni Freddy Budiman tentang keterlibatan oknum TNI-Polri sebagai backing dalam bisnis haram, dengan menerima imbalan ratusan miliar rupiah, adalah pendapat yang tidak tepat.

 

“Ya, itu adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar. Bahkan merupakan ancaman serius terhadap peran serta masyarakat, arena secara langsung atau tidak langsung merupakan upaya untuk membungkam atau membunuh peran serta masyarakat dalam penegakan hukum melalui pemberian informasi,” ujarnya.

 

Petrus menekankan, aparat Kepolisian dan TNI seharusnya menempatkan informasi yang berisi testimoni Freddy Budiman sebagai informasi yang sangat berharga dalam upaya membersihkan oknum-oknum nakal, yang selama ini sulit ditertibkan dengan cara biasa, karena perlindungan atas nama korps selalu menjadi prioritas, tanpa ada jalan keluar sebagai upaya untuk merubah perilaku KKN di kalangan Penegak Hukum.

 

Membebankan pencarian bukti kepada masyarakat yang memberi informasi tentang suatu kejahatan, lanjut Petrus, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

 

“Jika dalam kasus testimoni Freddy Budiman, malah Haris Azhar yang dibebankan untuk membuktikan informasi yang telah diangkat ke permukaan dan menjadi milik publik,  lalu bagaimana dengan aparat penegak hukum?” ujar Petrus.

 

Apalagi, lanjut dia, substansi curhatan Freddy Budiman, yang kemudian diungkap kembali oleh Haris Azhar, tidak bertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik institusi atau nama siapapun juga. “Itu demi kepentingan umum, dan demi penegakan hukum, serta perbaikan kualitas penegakan hukum di negeri ini,” ujar Petrus.

 

Ingat, lanjut Petrus, masyarakat diwajibkan untuk berperan serta memberikan informasi tentang kejahatan yang terjadi kepada aparat penegak hukum. Nah sekarang kok malah masyarakat sebagai pemberi informasi balik dituduh telah menfitnah institusi yang seharusnya berkewajiban untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari masyarakat itu sendiri.

 

Meskipun informasi yang disampaikan oleh Haris Azhar kepada publik dan aparat penegak hukum, hanya sekedar meneruskan curhatan terpidana mati Freddy Budiman, lanjut Petrus, namun dikarenakan adanya sejumlah indikasi seputar sepak terjang Freddy Budiman selama berada dalam Lapas seolah-olah mendapatkan kemudahan, maka publik  meyakini curahatan Freddy Budiman itu sebagai sebuah kebenaran. Bahkan, karena bisnis haram narkoba Freddy Budiman  tetap dikendalikan selama menunggu eksekusi mati, hal ini  diduga kuat karena mendapatkan perlindungan dari oknum-oknum yang memiliki otoritas di bidang hukum dan keamanan dengan imbalan yang sangat besar.

 

Semestinya, kalaupun testimony Freddy Budiman yang disampaikan Haris Azhar itu ternyata tidak terbukti, lanjut Petrus, maka menjadi tugas pemerintah untuk memulihkan nama baik institusi yang merasa ternoda akibat testimoni Freddy Budiman, bukan dengan mempidana Haris Azhar.

 

“Karena pasal 310 ayat 3 KUHP menjadi dasar pembenarannya,” pungkas Petrus.

 

Karena menyampaikan informasi terkait terstimoni terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman atas adanya dugaan keterlibatan oknum dalam bisnis haram itu, Haris Azhar kini dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

 

“Saya dengar iya ada (laporannya). Iya (atas dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE),” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Agus Andrianto, Rabu (3/8/2016).

 

Laporan itu masuk ke Bareskrim pada Selasa (2/8). Ada tiga institusi yang melaporkan Haris. “(Yang melaporkan) dari BNN, Polri dan TNI,” ujarnya.

 

Pelaporan nama Haris Azhar ke Bareskrim ini berawal setelah Haris mengaku mendapat pengakuan langsung dari terpidana mati Freddy Budiman. Haris menyatakan menerima penuturan Freddy Budiman di LP Nusakambangan, Jawa Tengah pada 2014 lalu. Penuturan Freddy tak direkam.

 

“Jadi kalau ditanya ada rekaman atau video, ya saat itu saya tidak bawa barang apa pun masuk ke dalam,” kata Haris Azhar di Kantor KontraS, Jl Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).

 

Apa yang disampaikan Freddy ke Haris sungguh mengejutkan. Haris menyebut, Freddy bercerita mengenai sepak terjangnya selaku gembong narkoba. Dan pengakuan Freddy, selama berkarier di dunia hitam, dia bekerja sama bahkan menyetor ke penegak hukum.

 

“Freddy benar bercerita ke saya mengenai itu,” kata Haris.

 

Saat itu Freddy memang ingin bertemu Haris, dia menuturkan kisahnya sebagai operator bandar narkoba. Bos besarnya ada di Cina.

 

Freddy yang dipidana mati atas kepemilikan 1,4 juta butir ekstasi, mengaku harga per butir ekstasi dari pabrik di China Rp 5 ribu. Kemudian dia bekerja sama dengan oknum-oknum mulai dari perizinan masuk barang sampai penegak hukum. Mereka kerap menitip harga mulai dari Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu per butir.

 

“Freddy mengaku dia bisa menjual Rp 200 ribu per butir, dan dia tak masalah ketika oknum Bea Cukai, oknum polisi, dan oknum BNN ikut menitip harga per butirnya,” ujar Haris.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*