Breaking News

Usut Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur Ahok Juga Harus Bertanggungjawab!

Untuk Kasus Rekalamasi Teluk Jakarta, Ahok Juga Harus Bertanggung Jawab.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Presiden Jokowi untuk segera menghentikan seluruh pekerjaan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Hal ini dikarenakan pekerjaan proyek tersebut diduga melanggar aturan hukum.

Ketua DPP KNTI Riza Damanik mengatakan, desakan penghentian proyek ini merupakan lanjutan dari tertangkap tangannya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Ia menduga, terdapat indikasi korupsi pemulusan proyek dari PT  Agung Podomoro Land (APL) kepada anggota DPRD DKI Jakarta untuk memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan Raperda rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.

“Jadi, kami dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Presiden untuk menghentikan proyek reklamasi teluk Jakarta,” ucap Riza Damanik dalam acara konferensi di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (02/04/2016).

Riza memaparkan, keterlibatan korporasi Agung Podomoro dalam penyuapan anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi dalam membentuk perda yang berkaitan dengan reklamasi sangat kental dan Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta harus ikut bertanggung jawab atas itu.

“Pada 2 Maret 2015 Ahok mengusulkan Raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Kemudian pada 25 November 2015 Ahok mengusulkan Raperda rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta,” ujarnya.

Raperda RZWP3K dan Raperda rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara ini kemudian menjadi inti dasar pembangunan dan pemanfaatan pulau-pulau hasil reklamasi itu.

“Sehingga itu lebih tepat disebut Raperda Reklamasi,” ujarnya.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melihat, kedua Raperda tersebut syarat dengan pelanggaran hukum, yakni tentang Undang Undang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kehidupan nelayan.

Selain itu, kedua Raperda tersebut juga melanggar UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengkibatkan kerusakan lingkungan pesisir laut, melanggar UU kelautan dan melanggar UU pembentukan peraturan perundang-undangan karena prosesnya tidak membuka partisipasi dari masyarakat.

“Sehingga sudah seharusnya dihentikan pembahasannya,” jelas Riza.

Pembuatan Raperda RZWP3K disebutkan juga sebagai bentuk penyelundupan hukum, sebab Raperda ini baru muncul setelah Pemprov DKI mengeluarkan beberapa izin-izin reklamasi kepada perusahaan.

“Seharusnya izin-izin reklamasi tidak dapat keluar sebelum adanya peraturan tentang RZWP3K,” jelasnya

Reza mengatakan, jika mengikuti prosedur sesuai UU 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pemerintah yang ingin melaksanakan reklamasi harus didahului dengan peraturan RZWP3K.

“Dari situ baru kemudian menentukan izin lokasi, kemudian menyusun rencana induk, melakukan studi kelayakan dan penyusunan rancangan detailnya,” ujarnya.

Namun yang terjadi, menurut Riza, yang terjadi justru sebaliknya, di mana pengembang-pengembang reklamasi telah lebih dulu menyusun rancangan detail penggunaan ruang pulau sebelum RZWP3K.

PT Wisesa yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land bahkan, kata Riza, telah memasarkan hunian berkelas atas dengan harga diatas 3 miliar rupiah per unit pada proyek reklamasi pulau G yang proyeknya sedang berjalan.

“Hingga saat ini masalah terkait NJOP, IMB dan ketentuan izin lainnya masih belum jelas dan terus berjalan walau menyimpang,” ujarnya.

Melihat dari segala aspek banyak terjadi pelanggaran, maka dari itu Riza meminta proyek reklamasi teluk Jakarta segera dihentikan dan KPK segera mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya terkait pelaku lain yang terlibat korupsi.

“Jadi sebaiknya kedua Raperda itu harus segera dihentikan agar tidak terjadi persoalan-persoalan berikutnya dan KPK harus kejar pelaku lainnya,” pungkasnya.(Richard)

1 Comment on Usut Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur Ahok Juga Harus Bertanggungjawab!

  1. Kasus Sanusi adalah OTT, tidak perlu dipolitisasi, di-lebar2 kan ke orang2 lain, apalagi ke Ahok. Kalau ada yg menyoal kebijakan maka telusuri dari awalnya itu sejak dari UU Reklamasi Teluk Jakarta, lanjut sampai Gubernur yg menerbitkan Izin pertama sekali ke Pengembang atw yg dianggap berkolaborasi dg korporasi jangan sepotong-sepotong begitu. Kok tiba2 Tanggung Jawab Ahok, apaan tuh kalo bukan mempolitisasi hukum ?? Ente kira akal bulus ente tidak tampak, jangan cuma Ahok, usut itu Perpresnya, Gubernurnya yg dulu dari Sutyoso ke Foke, gitu donk, apa bukan mereka yg mulai “dekat” dgn korporasi ? Ahok yg dijepit, diteruskan salah, gak diterusin salah, kyk Anda ini sok2an nyalakan. Sontoloyo loe..

Leave a comment

Your email address will not be published.


*