Breaking News

Usut Korupsi Pengadaan Susuk KB, Jaksa Tetapkan Dua Direktur Perusahaan dan Satu Pegawai Sebagai Tersangka

Usut Korupsi Pengadaan Susuk KB, Jaksa Tetapkan Dua Direktur Perusahaan dan Satu Pegawai Sebagai Tersangka.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan dua orang yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan dan satu orang berstatus pegawai biasa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter  di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tahun anggaran 2014-2015.

 

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung M Rum mengumumkan penetapan status tersangka itu di Komplek Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (26/07/2017).

 

Diungkapkan M Rum, ketiga orang tersangka itu terdiri dari dua orang Direktur perusahaan dan satu orang pegawai biasa.

 

Mereka adalah; inisila YW dengan pekerjaan Direktur Utama PT. Triyasa Nagamas Farma. YW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-51/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Kemudian ada LW, yang merupakan Direktur PT. Djaja Bima Agung. LW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-52/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Tersangka ketiga adalah KT, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN). KT sendiri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-53/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

M Rum memaparkan, dalam kasus ini, Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 191.340.325.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

 

Anggaran itu bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN. Pada saat proses pelelangan berlangsung, ada penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam 1 (satu) kendali yakni, PT. Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang.

 

“Sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi,” ujar M Rum.

 

Saat ini, lanjut M Rum, penyidik Kejaksaan Agung juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, yakni, Kepala Unit Layanan Pengadaan pada BKKBN, Sugilar; Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan pada BKKBN,  Ambar Rahayu dan mantan Direktur Bina KB Jalur Khusus pada BKKBN I Wayan Sundra.

 

Ketiga saksi itu hadir sekitar pukul 10.00 WIB di Kejaksaan Agung. Dalam pemeriksaan, kata M Rum, Sugilar menerangkan mengenai verifikasi dan menampilkan (upload) dokumen pelelangan pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan pengadaan Susuk KB/Implant Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 di BKKBN.

 

“Sedangkan Ambar Rahayu menerangkan mengenai anggaran pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan pengadaan Susuk KB/Implant Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan survey dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),” ungkapnya.

 

Saksi ketiga, I Wayan Sundra menerangkan mengenai pelaksanaan pelelangan pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan pengadaan Susuk KB/Implant Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 di BKKBN.

 

Untuk pengusutan kasus ini, lanjut M Rum, penyidik telah memeriksa sebanyak 10 (sepuluh) orang Saksi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*