Breaking News

Usut Keterlibatan Korupsi Bupati Minut, Jaksa Tak Profesional Harus Segera Ditindak Tegas

Usut Keterlibatan Korupsi Bupati Minut, Jaksa Tak Profesional Harus Segera Ditindak Tegas.

Kepercayaan publik kepada kejaksaan dalam pengusutan kasus korupsi sudah berada di titik terendah. Soalnya, hal-hal teknis yang seharusnya menjadi kewenangan jaksa pun tidak dilakukan.

Karena itu, agar penegakan hukum kembali bisa dipercayakan kepada Institusi Adhiyaksa, maka setiap jaksa yang tidak profesional harus segera dilakukan tindakan tegas dan memberikan sanksi nyata.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sulawesi Utara Anti Korupsi di Jakarta (AMSU-AKJ) Samuel Boseke mengatakan, pihaknya kian tidak percaya dengan kinerja jaksa dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak, di Desa Likupang II, Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara.

Dalam setiap kali persidangan yang digelar di Pengadilan Kelas II Manado, Jaksa Penunut Umum (JPU) secara sengaja tidak menghadirkan saksi-saksi yang sangat diperlukan keterangan dan konfirmasinya untuk mengungkap otak pelaku tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 8 miliar lebih itu.

“Masa untuk menghadirkan saksi saja selalu berkelit-kelit Jaksanya. Padahal, itu kan tugas mereka menghadirkan para saksi yang sangat diperlukan keterangannya di persidangan. Jika begini, kita sudah tidak percaya profesionalisme jaksa mengusut perkara. Harus diberikan sanksi tegas dong,” tutur Samuel Boseke, Jumat (18/05/2018).

Dia menyebut, tiga orang saksi yang sangat prioritas untuk didengarkan keterangannya adalah Decky Lengkey, Kombes Rio Permana dan Alex Panambunan yang merupakan adik kandung Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan.

Selain itu, lanjut Samuel, Direktur Penanggulangan Bencana BNPB Pusat Junjungan Tambunan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pun belum pernah sekalipun dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

“Ini unsur kesengajaan jaksa, kami menduga jaksa ada main dengan para otak pelaku korupsinya. Masa menghadirkan saksi pun tak bisa dan disengaja tak bisa. Padahal keterangan mereka sangat diperlukan banget,” ujar Samuel.

Tidak lama lagi, lanjut Samuel  proses persidangan akan digelar secara maraton untuk memasuki tahap vonis. Namun, jika tak menghadirkan para saksi prioritas itu, menurut Samuel, maka putusannya pun tidak akan maksimal.

“Itu unsur kesengajaan. Dan dengan berbagai dalil disampaikan jaksa atas ketidakbecusannya mengusut dan menghadirkan saksi. Dan sepertinya ya itulah yang dimaui Jaksa. Ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak tegas,” tutur Samuel.

Sebelumnya, dalam setiap persidangan Pengacara salah seorang terdakwa Dr Rosa, Michael Rudolf Dotulong selalu meminta jaksa untuk menghadirkan para saksi prioritas di muka persidangan. Namun, permintaan itu tidak pernah dilakukan jaksa.

“Ini jaksa harus mengerti tugas dan kewenangannya. Sesuai KUHAP adalah tugas mereka melakukan pemanggilan paksa terhadap para saksi yang menjadi kunci mengungkap persoalan ini. Mengapa tak dilakukan Jaksa?” ujar Michael Rudolf Dotulong.

Menurut dia, kliennya pun sengaja dijebak oleh para pelaku utama korupsi pemecah ombak, yang berkolaborasi dengan oknum jaksa.

“Saya sampaikan, tindakan jaksa itu sangat merugikan klien saya. Dan majelis hakim pun sudah saya sampaikan agar meminta dihadirkan para saksi itu,” katanya.

Meskipun Majelis Hakim sudah meminta di muka persidangan agar para saksi dihadirkan, namun hingga persidangan pada Kamis (27/04/2018), tidak satu pun saksi yang dimaksud dihadirkan.

“Benar-benar jaksa kali ini tidak profesional dan telah dengan sengaja merusak kinerja maupun mencoreng muka Jaksa Agung, demi sesuatu yang entah mengapa tak menghadirkan para saksi,” ujarnya.

Dia pun berharap, ada tindakan tegas kepada jaksa karena tidak menjalankan tugasnya secara nyata untuk mengusut tuntas kasus korupsi itu.

Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar Trimaryanto menegaskan, kewenangan untuk menghadirkan saksi di persidangan adalah kewenangan Jaksa.

Sebab, menghadirkan saksi adalah untuk membuktikan tuntutan yang dilakukan jaksa.

“Itu kewenangan Jaksa. Jaksa yang harus melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi di muka persidangan. Sebab, saksi itu kan untuk proses pembuktian,” tutur Vincentius Banar Trimaryanto.

Hakim Vincentius menegaskan, kewenangan masing-masing penegak hukum pun sudah jelas dan tegas dipaparkan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kecuali, lanjut dia, jika yang hendak dipanggil dan dihadirkan itu adalah terdakwa, maka  menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memerintahkan dilakukan pemanggilan secara paksa, jika yang bersangkutan tidak hadir dengan sengaja berkali-kali.

“Kalau yang ini kan saksinya yang tak hadir. Itu masih menjadi tugas dan kewenangan Jaksa untuk menghadirkan,” ujar Vincentius.

Meski begitu, lanjut dia, melihat begitu pentingnya kehadiran saksi yang tak kunjung dihadirkan itu, demi mengeksplorasi dan mengkonfirmasi banyak hal, maka Majelis Hakim pun telah menyarankan jaksa untuk melakukan pemanggilan dan menghadirkan para saksi di pengadilan.

“Kami sudah menyarankan agar segera dipanggil dan dihadirkan. Sebagai majelis ya kami hanya bisa menyarankan kepada jaksa untuk menghadirkan para saksi yang dimaksud,” ucap Vincentius.

JPU Bobby Ruswin, pihaknya masih perlu menghadirkan sejumlah saksi penting yang keterangannya sangat menentukan dalam membongkar siapa saja pelaku utama dalam dugaan kasus korupsi pemecah ombak di Desa Likupang II, Minahasa Utara, Sulawesi Utara itu.

Dijelaskan Bobby, pihaknya sudah berupaya melakukan pemanggilan secara prosedural kepada saksi Decky Lengkey, Kombes Rio Permana dan Alex Panambunan. Namun, ketiganya tidak pernah hadir di muka persidangan.

“Kepada Decky Lengkey sudah dua kali dikirimkan surat panggilan, tidak hadir. Kepada Rio Permana sudah sekali dilakukan pemanggilan dan kepada Alex Panambunan juga sudah dua kali dipanggil, ya belum datang,” tutur JPU Bobby Ruswin.

Dia juga mengakui, keterangan ketiga saksi itu sangat penting dalam pembuktian dugaan korupsi proyek pemecah ombak itu. “Ya memang penting keterangan mereka. Kita masih mendalami keberadaan saksi,” ujar Bobby.

Sajauh ini, kata dia, aksi Decky di wilayah Minahasa, saksi Kombes Rio Permana di Jawa Barat dan saksi Alex Panambunan juga masih di wilayah Sulawesi Utara,” ujarnya.

Atas saran Majelis Hakim yang meminta jaksa menghadirkan para saksi, Bobby menyampaikan bahwa kemungkinan langkah pemanggilan paksa itu akan dilakukan. “Kami sedang mengkaji saran itu. Karena memang penting keterangan dari mereka,” ujarnya. (JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*