Breaking News

Usut Kasus Pengadaan Mobil Listrik, Mengaku Ikuti Prosedur, Jaksa Agung HM Prasetyo Nyatakan Halal Tetapkan Dahlan Iskan Sebagai Tersangka

Usut Kasus Pengadaan Mobil Listrik, Mengaku Ikuti Prosedur, Jaksa Agung HM Prasetyo Nyatakan Halal Tetapkan Dahlan Iskan Sebagai Tersangka.

Jaksa Agung HM Prasetyo menetapkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan mobil listrik.

 

Anak buah Jaksa Agung HM Prasetyo, yakni Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) M Rum mengaku bahwa penetapan status tersangka itu sudah sesuai dengan prosedur hukum, dan karena itulah penetapan status tersangka DI itu menjadi halal secara hukum.

 

M Rum menyampaikan, penyidik di Gedung Pidana Khusus Kejagung memakai Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menetapkan tersangka mantan Menteri BUMN itu.

 

Rum memaparkan, materi gugatan pra peradilan yang diajukan tersangka Dahlan Iskan melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) per Desember 2016 penghitungan kerugian negara harus dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah ketidakharusan.

 

“Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang dan akuntan publik yang ditunjuk. Jadi tidak harus BPK bisa BPKP atau akuntan publik lainnya,” ujar Rum saat Konferensi Pers bersama wartawan di Ruang Media Center Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (06/03/2017).

 

Mantan Wakajati DKI Jakarta itu menjelaskan, sebelum keluarnya SEMA tersebut, Kejagung terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyidikan umum pada bulan Juni 2016.

 

“Jadi penyidikan umum duluan dikeluarkan sebelum Surat Edaran itu,” ujarnya.

 

Menurut Rum, penetapan tersangka Dahlan Iskan sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa sebelum ditetapkan tersangka harus dimintai keterangan sebagai saksi terlebih dahulu.

 

“Jadi, saudara DI sudah dimintai keterangan sebagai saksi di Surabaya sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan itu untuk mengakomodir keputusan MK,” ucapnya.

 

Penetapan tersangka ini, kata Rum, telah melalui proses yang panjang mulai dari meminta audit kerugian negara dari BPKP dan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi terkait kasus tersebut.

 

“Kita sudah meminta keterangan dari ahli keuangan negara dan BPKP tentang kerugian negara. Jaksa sudah mempunyai alat bukti cukup. Pelengkap sebagai saksi sudah dipenuhi,” ujarnya.

 

Terkait hasil audit kerugian negara dari BPK, Kejagung juga sudah berkoordinasi. Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk teknisnya.

 

“Kita sudah berkoordinasi namun belum ada Juknisnya dan kita tidak menunggu itu karena kita sudah punya hasil audit dari BPKP yang sah sesuai keputusan MK,” ucapnya.

 

Menurut Rum, proses penyidikan ini telah dilakukan secara terukur dan profesional serta diperkuat dengan terbitnya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1628K/Pidsus/2016. Putusan itu menyatakan bahwa mantan Direktur PT Sarumas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi, terbukti bersama-sama melakukan korupsi dalam kasus korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik sebagaimana dakwaan primer. Nama Dahlan Iskan disebut dalam dakwaan primer itu.

 

“Penyidikan yang dilakukan jaksa secara profesional dan terukur. Jadi jelas kita tidak mengada-ngada ada kerugian negara itu,” ucapnya.

 

Selain itu, lanjut Rum, penetapan tersangka Dahlan Iskan tidak ada desakan dari pihak lain, kita lakukan demi persamaan di depan hukum. “Karena ini korupsinya bersama-sama,” ucapnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*