Breaking News

Usaha Kecil Menengah Efektif Entaskan Kemiskinan

UMKM Efektif Untuk Pengentasan Kemiskinan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang patut diandalkan oleh pemerintah dalam konteks mempercepat pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Koordinator Jali Merah Indonesia (JMI) Robby Alexander Sirait dalam diskusi publik yang mengangkat tema Design Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan LKM oleh OJK dan Peran Pemerintah mengembangkan LKM dalam rangka pengembangan UMKM di Indonesia, Jumat, (15/4/2016).

Robby  mengatakan untuk mendorong penguatan UMKM dalam konteks mempercepat penurunan angka kemiskinan, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan jawaban terbaik saat ini. Hal ini sejalan dengan kesulitan UMKM memperoleh akses pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya.

“Ada 48,6 juta UMKM yang tidak tersentuh layanan perbankan, artinya ada potensi minimal 972 trilliun rupiah untuk pembiayaan UMKM,” ujar Robby.

Mengingat begitu besarnya potensi pembiayaan UMKM yang bisa digarap LKM dan belum tergarap perbankan, peran pemerintah dan regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan untuk mendorong penguatan dan pengembangan LKM ke depan.

“Jadi, perhatian dari pemerintah dan OJK harus lebih terlihat dalam rangka mendorong pengembangan LKM, terkhusus untuk memajukan UMKM yang ada saat ini,” ucapnya.

Menurut Robby, kemampuan LKM menghimpun dana terbilang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat belum begitu percaya menginvestasikan dananya ke LKM dan memilih ke perbankan. Untuk itu, adanya lembaga penjaminan simpanan LKM perlu dibentuk.

“Pembentukan lembaga penjaminan LKM dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dan itu sudah diatur dalam UU LKM”, ujarnya.

Sehinga itu, menurut Robby, amanah tersebut bukan merupakan suatu kewajiban melainkan berbentuk optional yang tergantung dari kebutuhannya.

“Untuk itu, kita tunggu saja political will pemerintah dalam membentuk lembaga penjaminan LKM itu”, ucapnya.

Lanjut Robby, kalau pemerintah pro kepada rakyat miskin, sudah seharusnya pemerintah segera membentuk lembaga penjaminan tersebut.

Selain pembentukan lembaga penjamin, lanjutnya, bantuan permodalan dengan suku bunga murah kepada LKM juga syarat penting untuk mengembangkan LKM.

“Sumber permodalan bisa dari perbankan atau jasa keuangan lainnya, namun dapat lebih baik jika di optimalkan dana desa itu sebagai sumber permodalan UMKM”, ujarnya.

Robby menambahkan, bayangkan jika alokasi 600-700 juta rupiah per desa diialokasikan menjadi modal BUMDes berbentuk LKM, maka ada sekitar 6-9,4 juta UMKM di Indonesia bisa mendapat pembiayaan.

“Pemanfaatan dana desa menjadi BUMDes dalam bentuk LKM pada akhirnya memberikan multipliers effect besar kepada pembangunan ekonomi nasional dan agenda-agenda perdebatan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Divisi Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK Ahmad Iskandar mengatakan, kedepan, regulasi  pendampingan dan pengawasan OJK terhadap LKM harus mampu mendorong pengembangan dan penguatan LKM.

“Ini sangat penting dilakukan, mengingat masalah LKM selama ini terlihat pada buruknya manajemen dan rendahnya kemampuan menghimpun dana dari masyarakat,” ucapnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*