Breaking News

Urusi Dululah Kinerja Polisi Dan Jaksa, Jangan Malah Sibuk Revisi Undang Undang Untuk Kebiri KPK

Pro Kontra Revisi Undang Undang KPK

KPK Sudah Oke, Urusi Dululah Polisi Dan Jaksa Supaya Giaty Berantas Korupsi

Pro kontra revisi undang undang komisi pemberantasan korupsi (UU KPK) yang diduga akan mengalami pelemahan atau pengebirian terhadap lembaga antirasuah itu harus ditempatkan dengan obyektif dan transparan.

Jika karena KPK dianggap sukses melakukan pemberantasan korupsi serta mendapat dukungan kuat dari masyarakat, mengapa pemerintah dan DPR seperti kebakaran jenggot dengan berupaya keras melakukan revisi UU KPK yang sarat kontroversi?

Direktur Advokasi LBH Integritas Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga menjelaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tanggung jawab utama semua aparat penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan dan KPK itu sendiri. Karena itu, menjadi salah kaprah jika hanya KPK yang diributkan dan dilakukan revisi undang undangnya.

“Kepolisian dan Kejaksaan bagaimana? Tidak perlu begitu gencarnya melakukan revisi undang undang KPK dengan segudang dalil jika tujuannya untuk melemahkan KPK. KPK yang dianggap kuat, kok malah Kepolisian dan Jaksanya yang tidak digenjot supaya kuat dalam pemberantasan korupsi? Persoalan revisi ini kok semakin liar dan aneh,” ujar Anggiat dalam diskusi ‘Pemberantasan Hukum Berintegritas’ di Jakarta, Kamis (18/02/2016).

Meskipun KPK bersifat sebagai lembaga adhoc, menurut Anggiat, bukan berarti menjadi alasan utama agar keberadaan KPK segera dilemahkan dan diakhiri di Indonesia. Anggiat pun menekankan perlunya kembali menelisik sejarah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Selain sebagai amant Reformasi, kehadiran lembaga KPK juga masih sangat diperlukan untuk mengeliminir tindak pidana korupsi yang disebut sebagai kejahatan luar biasa.

“Korupsi kan kejahatan luar biasa. Dan karena itu, Negara ini pun sepakat harus ada lembaga yang melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa juga, dan KPK hadir sebagai lembaga superbodi yang dipercaya masyarakat untuk melakukannya,” ujar Anggiat.

Lebih lanjut eks aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta ini melihat, proses revisi UU KPK di DPR sudah sarat dengan benturan kepentingan kekuasaan. Selain niatnya sudah terindikasi untuk melemahkan KPK, upaya menggenjot kinerja pemberantasan korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan malah diabaikan.

“Seolah-olah hanya KPK yang harus digempur. Lihat dong, bagaimana kinerja Kepolisian dan Kejaksaan, apakah efektif memberantas korupsi? Apakah mereka luar biasa melakukan pemberantasan korupsi? Jadi jangan dicar-carilah alasan untuk melemahkan KPK. Kepolisian dan Kejaksaan pun harus dipecut agar serius memberantas korupsi itu,” ujarnya.

Dikatakan Anggiat, sejak KPK berdiri, sekitar 101 anggota DPRD di tingkat I, II dan DPR RI ditindak, 66 kepala daerah serta 23 pimpinan lembaga setingkat kementrian pun diseret ke penjara.

Perlu diingatkan, lanjut dia, berdasarkan survei yang dilakukan lembaga kajian non profit Fox Populi,I DPR disebut sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah pertanda, lembaga DPR tidak memiliki niat tulus mendukung pemberantasan korupsi.

Beberapa pasal yang diajukan dalam revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, mengebiri kewenangan KPK. Seperti pada Pasal 5, yang diusulkan agar KPK diberikan kesempatan bertahan untuk 12 tahun lagi.

Juga ada pasal yang hendak diubah yakni mengenai kewenangan KPK melakukan penuntutan. Pasal 7 huruf d hendak direvisi,  dimana KPK nantinya tidak berwenang lagi melakukan penuntutan. Padahal, di Pasal 6 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan penyadapan sebelum dilakukan revisi terdapat pada Pasal 14 ayat 1 huruf (a), KPK berhak melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

“Dalam draft revisi malah pasal ini hendak diubah bahwa penyadapan dapat dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup  dengan izin dari ketua pengadilan negeri,” ujar Anggiat.

Dengan mencermati beberapa pasal yang hendak direvisi, Anggiat berkesimpulan bahwa revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu dengan jelas merupakan upaya untuk melemahkan KPK. “Itu harus kita tolak. Upaya revisi itu mencederai hati rakyat,” ujarnya.

Dia setuju saja, jika pada suatu saat Kepolisian dan Kejaksaan sudah dianggap sehat dan dipercaya masyarakat memerangi kejahatan luar biasa, korupsi, maka di saat itu KPK sebagai lembaga adhoc pun bisa berakhir.

“Nyatanya, hingga hari ini, untuk memberantas korupsi, kinerja Kepolisian dan Kejaksaan pun belum mendapat simpati dan dukungan nyata dari masyarakat. Ini yang harus dipersoalkan oleh Pemerintahan Jokowi dan DPR RI,” pungkasnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*