Breaking News

Urusi Dana Desa, Jaksa Diminta Tidak Pakai Gaya Preman

Urusi Dana Desa, Jaksa Diminta Tidak Pakai Gaya Preman.

Kejaksaan diminta untuk serius melakukan pendampingan dan pengawasan yang ketat terhadap pennyaluran dan pengelolaan dana desa. Selain itu, institusi Adhiyaksa yang dikampanyekan akan melakukan pencegahan penyalagunaan anggaran desa lewat Tim Pengawal dan Pengaman Perintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan itu harus menghindarkan cara-cara premanisme di desa, bahkan harus bisa menghabisi premanisme di desa-desa.

Pengamat Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra, mengharapkan agar Tim TP4D lebih mampu dalam pengoperasionalan kinerjanya secara efektif dan optimal.

“Kejaksaan harus aktif mengkoordinasikan dengan lembaga atau instansi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat dan bahkan pihak Kepolisian untuk bersama mencegah oknum-oknum premanisme di desa. Dan jangan malah membiarkan cara-cara premanisme yang merebak di desa-desa dengan alasan pengawasan,” katanya,  Jumat (25/08/2017).

Oleh karena itu, Azmi mengingatkan agar sistem pengawasan terhadap kerja TP4D dioptimalkan, sehingga tidak disalahgunakan apabila ada oknum jaksa yang tidak berintegritas.

“Pimpinan Kejaksaan harus tegas dan cepat memberikan sanksi berupa memecat oknum dan sanksi berat bagi personil yang terlibat KKN,” katanya.

Untuk menghindari adanya penyelewengan Dana Desa, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung (Kejagung), M. Adi Toegarisman telah mengumpulkan sekitar 70 ribu-an Kepala Desa se-Tanah Air.

Melalui institusi Kejaksaan, terutama lewat Tim Pengawal dan Pengaman dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan di berbagai wilayah, pengumpulan para Kades itu dipergunakan untuk melakukan sosialisasi pengoptimalan penggunaan dana desa.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung (Kejagung), M. Adi Toegarisman mengatakan, pengumpulan kepala desa itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

“Seluruh jajaran masing-masing Kejaksaan Negeri (Kejari) menyelenggarakan sosialisasi dana desa secara serentak. Kita berharap kepala desa paham penggunaan dana desa, serta tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan dan ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Adi Toegarisman, di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (24/08/2017).

Adi yang juga selaku Ketua Penggerak dan Pengarah TP4 Kejagung itu mengatakan, dari total secara keseluruhan 74.954 kepala desa di Indonesia yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut hanya sekitar 70.000. Meski tidak seluruhnya yang hadir, lanjutnya, para kepala desa sangat antusias mengikutinya.

“Mereka (kepala desa) antusias, mereka sangat senang mengikuti sosialisasi,” ujar Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu.

Adi menjelaskan, sosialisasi yang diberikan berupa metode pekerjaan pengelolaan dana desa agar digunakan dengan sebagaimana mestinya.

“Semangat kami membangun mekanisme penyaluran dan penggunaan, hingga proses penggunaan dana desa dilaksanakan dengan benar, tidak ada penyimpangan,” kata Mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus (Dirdik)itu.

Untuk materi yang diberikan, lanjut Adi, dikirimkan terpusat dari Jakarta. “Agar materinya seragam dengan pemahaman yang sama mengenai dana desa,” ujarnya.

Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (kapuspenkum) itu menambahkan, pihaknya juga menggandeng perangkat daerah serta inspektorat pengawasan pemerintah daerah setempat.

“Kita juga koordinasi dengan Satgas Dana Desa dan Pembimbing Desa,” ujar Adi.,” katanya.

Di Jakarta, Tim TP4D Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, mengumpulkan seluruh Lurah dan Camat se-Jakarta untuk mensosialisasikan alokasi dana desa.

Walaupun di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat alokasi dana desa dalam APBD, namun Tim TP4D Kejati DKI Jakarta tetap melaksanakan sosialisasi dengan tujuan untuk menyelaraskan semangat dari Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) selaku Ketua TP4 Pusat dalam pembangunan nasional.

“Kegiatan sosialisasi ini dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat termasuk pembangunan kawasan strategis,” kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, Masyhudi di Jakarta.

Menurut Masyhudi, kegiatan itu juga bertujuan menghilangkan keraguan aparatur dalam mengambil keputusan, serta diharapkan terwujudnya perbaikan birokrasi, terserapnya anggaran, terciptanya iklim investasi yang baik dan terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

“Diharapkan stakeholder juga tidak perlu takut dan ragu-ragu melaksanakan program tersebut. Penyerapan anggaran harus optimal dilaksanakan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sosialisasi juga berlangsung di Wilayah Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum terhadap 5.312 Kepala Desa (Kades) di wilayah itu.

Untuk memastikan pemberian pendampingan hukum itu, Kepala Kejati Jabar, Setia Untung Arimuladi bahkan turun langsung memberikan sosialisasi dana desa dan fungsi TP4 Daerah di wilayah Kabupaten Bandung yang diikuti oleh 270 Kepala Desa dari 31 Kecamatan. Kegiatan sosialisasi itu serentak dilaksanakan oleh seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jabar dengan peserta 5.312 Kades.

Untung mengatakan, saat ini total alokasi dana desa untuk wilayah Jabar sebesar 4,6 triliun rupiah dari jumlah 60 triliun rupiah yang telah dianggarkan pemerintah pusat.

“Tentunya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus membangun sesuai dengan program Nawa Cita yang menghendaki pembangunan dari desa dan daerah pinggiran,” ujar Untung.

Menurut Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau itu, dana desa mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka membangun dan menyejahterakan masyarakat desa. Untuk itu, Ia diminta agar para Kades dapat mengelola anggaran yang diterimanya secara akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat tepat sasaran.

Untung menilai selama ini masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dana desa. Diantaranya, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas dan masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan.

“Pengeluaran dana desa tidak transparan, dan tidak didukung dengan bukti yang memadai, belanja diluar yang telah dianggarkan adalah APB desa, pembangunan atau pengadaan barang atau jasa tidak sesuai spesifikasi atau RAB, proyek fiktif sehingga tidak ada pembangunan di desa, adanya mark up oleh Kades dan atau aparat desa lain, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi Kades dan atau aparat desa lainnya,” urainya.

Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (kapuspenkum) itu menegaskan, dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adanya komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel.

Selain itu, lanjutnya, pendampingan dari TP4D dalam pengelolaan dana desa mempunyai peran sangat signifikan.

“Adagiumnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati,” ujar Untung.

Untung juga menambahkan, TP4D bertugas mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif dengan berbagai tugas, di antaranya memberikan penerangan hukum dan melakukan diskusi dan pembahasan permasalahan hukum.(Richard/JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*