Breaking News

Urusan Penempatan Kios di Pasar Senen Kacau, Pedagang Datangi Kantor Kepala Pasar

Merebak Isu SARA di Lingkungan Pasar Senen.

Sejak dimasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Selasa 29 Januari 2019, pihak Perusahaan Umum Daerah Pasar Djaya (Perumda Pasar Djaya) tidak kunjung memberikan solusi kepada para Pedagang Existing yang berhak menempati kios dan toko di Blok III, Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Pedagang pun mendatangi Kantor Kepala Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Senen, M Yamin Pane yang terletak di Lantai III, Blok III, Pasar Senen itu.

Pantauan dalam pertemuan yang dilakukan Senin, 11 Februari 2019 itu, pedagang berharap ada solusi atas persoalan yang terjadi terkait penempatan kembali pedagang lama atau pedagang existing di Blok yang baru selesai dibangun kembali pasca kebakaran hebat melanda lokasi itu beberapa tahun lalu.

Hendra Iskandar, salah seorang pedagang existing Blok III Pasar Senen pun mendatangi Yamin Pane. Didampingi Kuasa Hukumnya Charles Hutahaean, Hendra meminta Kepala Unit Pasar Besar Pasar Senen M Yamin Pane segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyerahkan kembali kios-kios dan toko-toko yang menjadi hak para pedagang.

Penempatan kembali kios dan toko itu sudah menjadi hak pedagang dan sudah menjadi kewajiban Kepala UPB Senen Yamin Pane untuk melakukannya.

“Itu sudah disepakati dalam perjanjian di depan notaris, antara para pedagang lama dengan pihak PD Pasar Jaya dan developer pembangunan serta Kepala UPB Pasar Senen, pada waktu awal mula Blok III Pasar Senen akan dibangun kembali,” tutur Hendra Iskandar.

Hendra melanjutkan, setiap pedagang lama juga telah mengikuti pengambilan kupon dan pengundian untuk memperoleh kios atau toko bagi pedagang. Pengundian itu disaksikan oleh seluruh pedagang yang hadir, di depan notaris, di depan pengembang, di depan pihak PD Pasar Jaya dan Kepala UPB Pasar Senen.

Dia menegaskan, pihaknya sendiri tidak akan memindahkan hasil undian yang telah diperolehnya pada saat pengundian. Hendra sendiri memperoleh Kios nomor 39-41 di Blok III Pasar Senen itu. “Anehnya, kok bisa orang lain yang hendak menempati kios saya? Mengapa diserahkan ke orang lain, padahal itu peruntukannya bagi saya?” tuturnya.

Menurut dia, selain dirinya, masih banyak pedagang lama yang diperlakukan tidak adil dan tidak mendapatkan haknya di Blok III itu. “Ke saya saja begini dibuat. Ke teman-teman saya yang lain pun tak digubris,” ujar Hendra.

Hendra pun menagih haknya dan hak para pedagang lama lainnya, yang tidak kurang dari ratusan orang. “Kami butuh kepastian. Karena kepastian itulah, dasar kami untuk melanjutkan usaha. Sampai kapan Pak?” tantang Hendra.

Hendra menegaskan, dirinya tidak berkenan pindah dari lokasi yang sudah diperuntukkan baginya sesuai hasil pengundian dan pengumuman yang sudah dilakukannya. “Saya tetap di kios saya saja,” ujarnya.

Kuasa Hukum Pedagang Pasar Senen, Charles Hutahaean menambahkan, para pedagang tetap melanjutkan proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan, pihak-pihak yang digugat oleh para pedagang, yakni Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Direktur Utama PT Jakarta Real Property (JRP) sebagai pengembang dan Kepala Unit Pasar Besar (UPB) Senen, M Yamin Pane.

“Surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah kami terima, untuk mulai bersidang pada Rabu 19 Februari 2019 mendatang. Surat pemanggilan yang sama juga sudah dikirimkan ke pihak-pihak tergugat,” tutur Charles.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) ini menegaskan, selagi belum ada jaminan dan sudah dilakukan kesepakatan Antara pedagang dengan Kepala UPB Senen, maka gugatan akan terus berjalan.

“Perumda Pasar Djaya lamban. Kepala UPB Senen pun lamban. Para pedagang tetap akan menunggu jadwal persidangan di PN Jakpus,” tutur Charles.

Pria yang akrab disebut sebagai Pengacara Rakyat ini melanjutkan, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh para pedagang di Pasar Senen. Dan hampir tidak pernah diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Sejumlah bukti yang menunjukkan adanya permainan pengelolaan Blok 3 Pasar Senen, lanjut Charles, serta adanya kolaborasi oknum petugas PD Pasar Jaya dan bagian pemasaran untuk menjual kios-kios dengan harga mereka ke pihak lain,” ungkapnya.

Sejak tahun 2017, lanjutnya, upaya mengikuti prosedur yang disepakati telah dijalankan oleh para pedagang lama di Blok 3 Pasar Senen itu. Namun, pihak PD Pasar Jaya menyelewengkan sejumlah proses dan prosedur, malah menjual kios-kios kepada orang-orang yang tidak jelas kedudukan dan keberadaannya.

Kepala Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Senen, M Yamin Pane mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan berbagai hal yang terjadi di Pasar Senen. “Termasuk administrasi dan pengundian maupun identitasnya masing-masing harus diteliti,” ujar Yamin Pane.

Dia berkelit, sebelum dilakukan pembangunan Blok III Pasar Senen, dirinya belumlah menjadi Kepala UPB di tempat itu.

Namun, ditegaskannya, proses serah terima Blok III Pasar Senen itu sudah dilakukan pada Desember 2018. PT Jakarta Real Property (JRP) bersama Perumda Pasar Djaya turut menyaksikan terah teruma itu.

“Masih diurus surat-suratnya. Ini kan tidak sulit. Butuh waktu aja, buat kami bekerja,” ujar Pane.

Meski sudah pernah mengisi identitas dan surat pernyataan, Yamin Pane berharap ada inisiatif dari pegang untuk mempersiapkan surat-surat, bukti bundian dan sejumlah bukti yang dimiliki pedagang. “Termasuk Pak Hendra dan kawan-kawan lainnya, silakan dilengkapi,” tutur Yamin Pane.

Pane menjelaskan, dikarenakan urusan ini, Direktur Utama Perumda Pasar Djaya telah mengumpulkan semua Kepala Pasar, dan mencari solusi. “Kami akan ikuti prosedur dan juga keabsahan yang ada,” ujarnya.

Dia pun berjanji, dalam waktu dekat, pihaknya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada secara elegan.

Pane pun meminta pedagang kembali membuat surat pernyataan bahwa kios dan atau toko yang sudah diundi dan diperuntukkan bagi pedagang bersangkutan, untuk menyatakan tetap meminta kios dan toko yang dimaksud, tanpa bersedia pindah ke kios lain yang juga masih kosong.

Mengenai gugatan ke PN Jakpus, Yamin mengatakan, pihaknya tidak berwenang membicarakan proses hukumnya. “Itu menjadi domain utama dari kantor Pusat,” ujarnya.

Ketua Forum Pedagang Korban Kebakaran Blok 3, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Guntur Napitupulu mengiyakan, selama ini cara pengelolaan kios atau toko di Blok III Pasar Senen tidak transparan.

Para pedagang Pasar Senen di bawah koordinasi Forum Pedagang Korban Kebakaran, lanjutnya, meminta Gubernur DKI Jakarta dan jajaran Dirut Perumda Pasar Jaya turun tangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para pedagang di Pasar Senen itu. “Kalau enggak, nanti bisa belepotan dan bersalahan. Tak sesuai isi kepala dengan tindakan. Itu sudah sering terjadi di Senen ini,” ujarnya.

Kuasa Hukum Pedagang Pasar Senen, Charles Hutahaean menambahkan, sejak tahun 2017, upaya mengikuti prosedur yang disepakati telah dijalankan oleh para pedagang lama di Blok 3 Pasar Senen itu.

“Namun, pihak PD Pasar Jaya menyelewengkan sejumlah proses dan prosedur, malah menjual kios-kios kepada orang-orang yang tidak jelas kedudukan dan keberadaannya,” ujar Charles.

Hendra Iskandar, salah seorang Pedagang Lama di Blok 3 Pasar Senen, mengaku sudah memenuhi semua kesepakatan yang diteken bersama di depan Notaris, seperti para pedagang lama lainnya. Namun, dirinya tidak pernah memperoleh haknya hingga kini.

“Saya mendatangi pengelola PD Pasar Jaya, entah alasan apa saya tidak digubris. Saya sudah mendatangi kantor Bidang Ekonomi Provinsi DKI Jakarta, juga tidak ada penyelesaian. Bahkan, kami sudah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, belum ada tanggapan. Mungkin surat kami dibuang oleh stafnya di tong sampah,” tutur Hendra Iskandar.

Menurut Hendra, ratusan pedagang lama Blok 3 Pasar Senen seperti dirinya, ditekan dan dikondisikan agar tidak menuntut hak-hak mereka. Bahkan, ada juga yang sampai ditakut-takuti oleh oknum petugas supaya tidak menggugat.

“Dikarenakan tidak ada jawaban, waktu itu saya sudah tiga kali mengirimkan somasi ke pihak PD Pasar Jaya. Tidak ada jawaban sampai sekarang. Bahkan, waktu itu, Gubernurnya masih Pak Djarot, kami datangi, kami di-over ke Biro Ekonomi. Dan waktu itu, ada tertulis respon pihak Bidang Ekonomi ke kami, suratnya ditujukan ke Dirut PD Pasar Jaya, agar persoalan ini segera dijawab dan diselesaikan. Nyatanya, sampai sekarang enggak ada,” beberanya.

Dia pun mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan lewat Kuasa Hukum, agar persoalan ini diselesaikan. “Dirut Pasar Jaya harusnya menyelesaikan ini,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, sejumlah dugaan korupsi dan penyelewengan kesepakatan telah dilakukan oknum-oknum Perumda Pasar Jaya. Karena itu, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan menindaktegas para oknum.

“Kami meminta hak kami dikembalikan ke kami. Kami mohon ke Pak Gubernur Anies agar juga memeriksa dan menindaktegas para oknum di PD Pasar Jaya, pengelola maupun pemasaran di Blok 3. Kami menduga kuat mereka korupsi dan melakukan permainan serta penyelewengan kesepakatan dengan kami para pedagang,” ujar Hendra.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*