Breaking News

Urusan Pembukaan Lahan Sawit Di Boven Digoel, Anggota DPD RI Sambangi Kantor Menteri KLHK

Urusan Pembukaan Lahan Sawit Di Boven Digoel, Anggota DPD RI Sambangi Kantor Menteri KLHK.

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama rombongan menyambangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Rabu 4 Oktober 2017.

Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba bersama Senator asal Papua Charles Simaremare mendatangi kantor Kementerian LHK untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Boven Digoel dan Merauke terkait pembukaan kebun plasma kelapa sawit.

Dalam kesempatan tersebut, Parlindungan Purba menyampaikan bahwa masyarakat Boven Digoel dan Merauke hingga saat ini belum mengelola lahan yang dijanjikan sebesar 20 persendari konsensi PT Korindo.

Hal tersebut dikarenakan adanya moratorium hutan perusahaan dan kampanye negatif lembaga non pemerintah (Non Governmental Organization/NGO) asing yang merilis laporan deforestasi dalam konsesi Korindo.

“Pengusaha yaitu Korindo merasa terganggu dengan adanya Black Campaign dari suatu NGO di luar negeri yang menyampaikan kepada supply chain mereka, kepada market mereka (PT.Korindo-red). Ternyata setelah kami cek mereka (NGO-red) tidak pernah datang, tidak pernah berkomunikasi,” kata Parlindungan.

Parlindungan juga menyampaikan akan segera membentuk Tim yang akan diturunkan ke daerah Broven Digoel dan Merauke. Selain itu, Ia juga akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan instansi terkait untuk bisa memberikan masukan terkait masalah ini.

Senator asal Provinsi Papua Charles Simaremare mengatakan hal yang sama. Ia menilai bahwa pihak asinglah yang mencoba secara nyata mengganggu stabilitas ekonomi di Papua.

“Pemerintah pusat memberikan HGU (Hak Guna Usaha) untuk investor untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat itu sudah tepat, tetapi dengan Black Campaign dari pihak NGO ini sangat merusak bisnis dari investor yang menanamkan modalnya di Papua, karena bisnis mereka bukan hanya kelapa sawit,” jelasnya.

Selain itu Ia meminta pemerintah Indonesia agar tegas memberikan statement bahwa tidak ada masalah soal investasi yang dilakukan oleh Korindo untuk masyarakat bisa mendapatkan kebun sawit plasma 20% dari HGU yang diberikan oleh pemerintah kita.

“Mereka sudah berharap akan bisa menghasilkan, namun nyatanya tidak bisa, ini kerugian yang dialami masyarakat Boven Digoel dan Merauke yang sudah jauh-jauh datang untuk menyuarakan itu,” tutupnya

Mereka diterima oleh Yuyu Rahayu (Plt.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) dan Muhammad Said (Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan).(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*