Breaking News

Untuk Urusan Jaminan Hari Tua, BPJS Diminta Melibatkan Serikat Buruh

Untuk Urusan Jaminan Hari Tua, BPJS Diminta Melibatkan Serikat Buruh.

Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diminta agar aktif melibatkan para serikat buruh/serikat pekerja dalam mengurusi Jaminan Hari Tua (JHT) yang berkenaan langsung dengan para pekerja itu sendiri.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, seharusnya jajaran Direksi BPJS pro-aktif mencari tahu mengenai persepsi dan pandangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tentang Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, khususnya pasal tentang pencairan JHT itu.

Mengenai usulan revisi Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, lanjut Timboel, dimana proses itu sudah lama diusulkan ke Menaker, dengan dukungan persetujuan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Konfederasi, federasi dan juga telah disepakati oleh Tripartit Nasional, namun hingga saat ini Menaker belum juga mau merevisi Permenaker Nomor 19 itu.

“Apa upaya Dewas atas kebuntuan proses revisi Permenaker Nomor 19 ini? Pak Menaker masih ragu hingga saat ini, walaupun dukungan revisi Permenaker ini telah diberikan oleh banyak pihak pelaku hubungan industrial,” ungkap Timboel, di Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Kalau pun dinyatakan ada 62 rekomendasi yang diusulkan Dewas ke Direksi, lanjut Timboel, kalau boleh tahu berapa usulan yang diterima dan berapa yang ditolak oleh Direksi?

“Ini penting buat publik agar jangan terkesan rekomendasi tersebut hanya basa basi atau ternyata sudah dikaji lebih dulu oleh Direksi,” ujar Timboel.

Berdasarkan informasi yang diterima BPJS Watch, Timboel menduga kuat justru ada intervensi Dewas kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

“Dewas ingin ikut menjalankan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi kewenangan penuh Direksi. Ada rivalitas yang dibangun oleh Dewas terhadap Direksi. Ini tidak sehat. Sebagai satu organ harusnya Dewas menjalankan tugas sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011,” pungkasnya.

Salah satu tugas BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang telah menjadi pesertanya adalah memberikan hasil pengembangan untuk manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang juga menyebutkan besaran hasil pengembangan tersebut minimal sama dengan rata-rata tingkat suku bunga bank pemerintah selama 12 bulan.

Untuk tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan hasil pengembangan JHT kepada peserta di atas batasan minimal yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Pada acara Investor Gathering 2017 di Pacific Place Jakarta (7/2/2017), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, manfaat JHT berupa dana untuk persiapan memasuki usia tua, dalam bentuk akumulasi dana yang berasal dari iuran pekerja (2 persen dari upah yang dilaporkan) dan pengusaha (3,7 persen dari upah yang dilaporkan), ditambah hasil pengembangan yang berasal dari pengelolaan dana yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

“Pengelolaan dana JHT dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, kepatuhan pada regulasi, kesesuaian dengan liabilitas program dan hasil optimal kepada peserta. Dana JHT juga dijamin oleh Pemerintah keamanannya, sehingga dapat dikatakan bebas risiko, peserta tidak perlu khawatir dananya hilang,” jelas Agus.

Agus juga menambahkan manfaat JHT sebenarnya kompetitif jika dibandingkan tingkat suku bunga deposito Bank Pemerintah. “Tahun 2016, para peserta mendapatkan hasil pengembangan JHT sebesar 7,19 persen. Sementara rata-rata bunga deposito 12 bulan bank pemerintah pada periode yang sama sebesar 4,88 persen,” ujarnya.

Manfaat JHT sangat tergantung dengan besaran upah yang dilaporkan. Jika upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja tiap bulan (take home pay), maka pekerja akan mendapatkan manfaat JHT sesuai dengan haknya.

Namun Agus menyayangkan masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan upah pekerjanya dengan benar, dengan alasan menekan biaya. “JHT dan program BPJS Ketenagakerjaan lainnya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm) merupakan wujud nyata perhatian perusahaan kepada hak pekerjanya. Perlindungan ini akan berdampak pada pekerja yang bekerja dengan tenang dan nyaman, sehingga berujung pada peningkatan produktivitas yang akan menguntungkan perusahaan,” katanya.

Agus juga menjelaskan, untuk memastikan kepatuhan perusahaan itu, BPJS Ketenagakerjaan telah mengembangkan aplikasi BPJSTK mobile yang dapat diunduh di smartphone android maupun ios. Dalam aplikasi tersebut peserta dapat mengecek saldo JHT dan upah yang dilaporkan. Jika peserta menemukan ketidaksesuaian dengan upah yang sebenarnya, peserta dapat menggunakan fasilitas layanan pengaduan pada aplikasi tersebut untuk melapor kepada BPJS Ketenagakerjaan secara anonim.

Di sisi lain, Agus juga menyadari bahwa kesadaran para pekerja untuk mempersiapkan hari tua mereka masih minim. Masih banyak peserta yang berusaha mencairkan JHTnya ketika belum memasuki usia tua, karena mengalami PHK atau resign dari perusahaan.

“Ketika peserta mencairkan JHTnya di usia muda, sebenarnya mereka telah mengorbankan kesejahteraan mereka di usia tua nanti. Kebahagiaan diusia tua dimulai dari kesadaran pekerja sendiri untuk mempersiapkan sejak dini,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*