Breaking News

Urusan Administrasi KTP Kok Persulit Pertolongan Korban Gempa dan Tsunami di Palu

Urusan Administrasi KTP Kok Persulit Pertolongan Korban Gempa dan Tsunami di Palu, Posko Masyarakat Sipil Bergerak Desak Negara Hadir Untuk Masyarakat.

Penanganan korban gempa dan tsunami serta liquifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalami banyak hambatan, termasuk hambatan urusan administrasi seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masa para korban masih dipertanyakan urusan KTP di situasi seperti itu?

Koordinator Posko Masyarakat Sipil Sulteng Bergerak, Zenzi Suhadi mengungkapkan, urusan adminitrasi yang sepertinya disengaja dipersoalkan itu menghambat pemberian bantuan segera kepada para korban.

“Kami melihat penanganan yang tidak teridentifikasi, distribusi bantuan yang terkendala dengan administrasi pemerintahan dan syarat-syarat administrasi seperti harus memiliki KTP,” tutur Zenzi Suhadi, dalam keterangan persnya, Minggu (07/10/2018).

Dia pun mendesak pemerintah untuk tidak mempersulit penanganan dan pertolongan korban dengan urusan KTP.

“Pemerintah harus mengatasi persoalan-persoalan administrasi dalam penyaluran bantuan. Negara mesti hadir memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pemulihan dan membangun ekonomi dan jaminan keamanan aset penduduk terdampak,” tuturnya.

Dia menjelaskan, Posko Masyarakat Sipil Sulteng Bergerak sendiri hadir untuk menggerakkan kerelawanan demi kehidupan dan kemanusiaan.

Sebab, lanjut dia, peristiwa bencana gempa dan tsunami serta liquifaksi di Sulteng yang setidaknya terdampak di wilayah Donggala, Palu, Sigi dan Pesisir Barat telah menyisakan duka yang mendalam bagi warga dan seluruh rakyat Indonesia.

Dikatakan Zenzi, paska kejadian, tepatnya pada tanggal 29 September 2018, organisasi masyarakat sipil membentuk posko bersama untuk merespon bencana di Sulteng yang bernama Posko Masyarakat Sipil Sulteng Bergerak.

Posko ini terdiri dari WALHI, Kemitraan, KPA, AMAN, Solidaritas Perempuan, YAPPIKA, ActionAid, Greenpeace Indonesia, HaRI Institute, Institut Hijau Indonesia, Auriga, NTFP, KIARA, KNTI, Bingkai Indonesia, JATAM, PWYP dan Sheep Indonesia.

Dijelaskan dia, posko ini bukan hanya dari organisasi masyarakat sipil yang terlibat, namun juga para relawan. Posko ini menggalang dan menggerakkan relawan dari berbagai elemen masyarakat untuk bahu-membahu dan bersama-sama melakukan upaya tanggap darurat, dengan berbagai upaya, mulai dari relawan yang mengkontribusikan tenaga, waktu hingga dana.

“Kesemua upaya ini digerakkan dengan nilai kemanusiaan dan harapan agar Sulteng dapat kembali bergerak, bangkit, pulih dengan kekuatan dan modal sosial yang ada,”ujarnya.

Awalnya, menurut Zenzi, Posko ini hadir untuk merespon dan menjawab tantangan tanggap darurat yang difokuskan pada 4 hal, yakni memobilisasi dukungan dari publik dalam dan luar negeri (relawan maupun dana), pencarian keluarga yang hilang/belum ditemukan, memberikan bantuan logistik, serta dalam konteks advokasi melihat bagaimana kebijakan penanggulangan bencana dapat implementatif di lapangan.

Setelah 7 hari dalam proses penanganan tanggap bencana alam di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Sulteng Bergerak, Koalisi masih menemukan beberapa persoalan mendasar dan tantangan dalam penanganan Bencana oleh Pemerintah, antara lain saling lempar tugas antar institusi pemerintah dan belum sinergisnya penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang berakibat pada lambannya respon dan penanganan yang diberikan kepada warga terdampak.

“Belum terlayaninya kebutuhan dasar para penyintas atas kebutuhan dasar, pencarian dan penyelamatan tidak berjalan pada masa golden time,” ungkap Zenzi.

Dari sekian banyak temuan yang tidak sinkron di lapangan, lanjut Zenzi, Koalisi yang tergabung dalam Posko Masyarakat Sipil Sulteng Bergerak merekomendasi beberapa hal kepada pemerintah.

Selain harus menyelesaikan persoalan administrasi berupa KTP yang dipersoalkan, pemerintah diminta segera mengambil langkah-langkah percepatan penanganan bencana secara terintegrasi, guna menjangkau korban dan keluarga yang terdampak bencana.

“Kemudian, pemerintah lokal hendaknya dapat berjalan efektif, sehingga mampu mengambil peran-perannya dalam upaya penanganan dan pemulihan,” ujar Zenzi.

Dia menegaskan, Negara harus hadir memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pemulihan dan membangun ekonomi dan jaminan keamanan aset penduduk terdampak.

“Pemerintah harus sudah menentukan mekanisme penanganan bencana yang inovatif berdasarkan kerentanan dan peluang di setiap daerah,” lanjutnya.

Koalisi juga mendesak pemerintah pusat dan daerah, serta pemberi bantuan untuk bergotong royong, bekerjasama dengan masyarakat sipil. “Terutama yang telah bergerak untuk bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

Pemerintah juga harus mengikutsertakan perwakilan masyarakat sipil dalam koordinasi nasional. Selain itu, semua pihak, terutama pemerintah mesti membantu para penyintas dan relawan dalam semangat gotong royong untuk membangun kembali Sulawesi Tengah.

Zenzi juga menyampaikan, berbagai temuan Posko Sulteng Bergerak di lapangan, maka dibangun sebuah platform website http://sultengbergerak.com/  untuk menjawab beberapa persoalan yang ada di lapangan.

Platform http://sultengbergerak.com/ merupakan platform kolaboratif masyarakat (citizen platform) untuk manajemen informasi terkait bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

“Selain sebagai platform penyedia informasi, platform digital ini masyarakat dapat urun daya dan berkontribusi dalam membantu pencarian orang, memantau kebutuhan logistik, pemetaan terkait keadaan pasca bencana, dan informasi-informasi lain terkait Gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah,” pungkas Zenzi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*