Breaking News

Urus Tunggakan Rusun, Warga Terancam Digusur Lagi, Watak Djarot Sama Saja Dengan Gubernur Pendahulunya

Urus Tunggakan Rusun, Warga Terancam Digusur Lagi, Sikap Gubernur Jakarta Dajrot Sama Saja Dengan Pendahulunya.

LBH Jakarta mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, yang berencana menggusur 9.522 penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta akibat tidak melunasi tunggakan rusunawa. Pemprov DKI sendiri mengklaim ada sebesar total Rp 31,7 miliar tunggakan yang belum dibayarkan para penghuni.

 

Saat ini, mayoritas penghuni rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah para korban penggusuran paksa dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang tidak partisipatif di berbagai wilayah Jakarta.

 

Pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy, mengatakan dahulu Pemprov DKI Jakarta menjanjikan bahwa para korban penggusuran paksa akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera apabila dipindahkan ke rusunawa. Namun ditemukan fakta-fakta pelanggaran standar hak atas perumahan yang layak, sebagaimana diatur dalam Komentar Umum PBB 4/1991 tentang Hak atas Perumahan yang Layak.

 

Diantaranya, pelanggaran keamanan bermukim karena penghuni rusunawa hanya diberi batas waktu menyewa selama 2 tahun, warga mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau menjauhnya akses terhadap pekerjaan dari rusunawa, pengeluaran warga di rusunawa membengkak akibat tingginya biaya sewa dan meningkatnya biaya transportasi karena rusunawa terletak di lokasi yang terpencil, dan rumah susun tidak inklusif bagi penghuni lanjut usia dan difabel.

 

“Hal ini telah kami sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai rekomendasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap program penggusuran paksa dan tawaran solusi rumah susun,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (15/08/2018).

 

Namun, sampai saat ini, rekomendasi LBH Jakarta sama sekali tidak diindahkan karena Pemprov DKI Jakarta bersikukuh akan tetap melaksanakan penggusuran paksa dan tetap menawarkan rusunawa bagi para korbannya.

 

Alldo menyebut, Pemprov DKI Jakarta sesungguhnya telah memiliki berbagai solusi alternatif untuk menyelesaikan pemukiman dan juga banjir dari preseden pemerintahan lama ataupun inisiatif independen warga Jakarta. Misalnya Kampung Improvement Program oleh Gubernur Ali Sadikin, program Kampung Deret pada era Gubernur Joko Widodo, Kampung Susun Manusiawi yang sempat ditawarkan oleh warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, hingga inisiatif warga Kampung Tongkol, Jakarta Utara, merenovasi kampungnya secara mandiri dan membersihkan sampah di sungai.

 

“Solusi alternatif renovasi pemukiman warga tanpa memindahkan mereka juga dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan rusunawa yang ada bagi warga yang memang belum memiliki tempat tinggal sama sekali,” katanya.

 

Menurut Pemprov DKI Jakarta jumlah warga umum yang mendaftarkan diri untuk memperoleh rusunawa mencapai 11.000 warga.

 

Tidak dipertimbangkannya berbagai solusi alternatif di atas menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sengaja merencanakan penggusuran ganda bagi warganya sendiri dengan memiskinkan mereka secara perlahan-lahan akibat penggusuran paksa dan membiarkan warga berada dalam kondisi yang tidak sejahtera ketika hidup di rusunawa.

 

“Rusunawa selalu dijadikan tawaran solusi utama bagi korban penggusuran paksa, tetapi bukannya menyelesaikan masalah, rusunawa malah terbukti semakin menimbulkan masalah baru bagi warga yang semakin tidak sejahtera dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang harus membayar tunggakan akibat kesalahan kebijakannya sendiri,” ungkap Alldo.

 

LBH Jakarta mencatat, pada 2015 dan 2016 Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penggusuran paksa terhadap 13.871 keluarga dan 11.662 unit usaha kecil menengah. Mayoritas penggusuran dilakukan dengan pendekatan kekerasan, melibatkan aparat yang tidak berwenang, dan tidak mengindahkan proses hukum di pengadilan.

 

“LBH Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan seluruh penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta dan mendahulukan pendekatan partisipatif di dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di wilayah Jakarta,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan tetap memberikan sanksi tegas kepada penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang menunggak.

 

“Mereka yang menunggak dan dengan sengaja enggak mau bayar, ya sudah, silakan keluar,” katanya.

 

Djarot mengatakan, para penunggak rusun akan diberikan surat peringatan pertama hingga ketiga secara bertahap. Jika tak mau membayar, Djarot meminta mereka agar mencari rumah kontrakan yang lebih murah harga sewanya. Dia beralasan, para penghuni rusun tidak bisa selalu mengharapkan gratisan dari pemerintah.

 

“Hidup itu kan juga harus berjuang. Enggak bisa semuanya gratisan,” ujarnya.

 

Untuk diketahui, nilai tunggakan sewa rusun di 23 lokasi di DKI Jakarta mencapai Rp 31,7 miliar. Ada sekitar 9.522 unit yang menunggak, terdiri atas 6.514 warga relokasi dan 3.008 warga umum. Hingga akhir Juni lalu, jumlah tunggakan itu terus melonjak.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*