Breaking News

Urus Revisi Undang Undang ASN, ke DPR Muchtar Pakpahan Datangi Diah Pitaloka

Urus Revisi Undang Undang ASN, ke DPR Muchtar Pakpahan Datangi Rieke Diah Pitaloka.

Pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih didiskusikan oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

 

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka saat menerima Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang menawarkan draf Revisi UU ASN di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu 26 April 2017.

 

Diah Pitaloka mengatakan, Pemerintah dan DPR RI masih membahas pasal per pasal UU ASN yang akan direvisi. Menurutnya, Revisi UU ASN ini sudah masuk dalam Prolegnas prioritas. Revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 sudah menjadi inisiatif DPR.

 

“Pembahasannya kan enggak bisa satu minggu berharap bisa jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kalau mengenai progresnya sih ya ada, pemerintah juga sudah membahas DIM-nya (daftar inventaris masalah). Jadi masih diskusi pasal lah bahasanya, antara Pemerintah dengan DPR,” katanya.

 

Diah menambahkan, selain membahas Revisi UU ASN, pemerintah bersama DPR juga membahas mengenai anggaran dan juga persoalan di lapangan.

 

Di tempat yang sama, Ketua Umum SBSI Prof DR Muchtar Pakpahan yang didampingi oleh Ketua Umum Federasi Pendidikan Aparatur Sipil Negara (FPASN SBSI) Jhony Simorangkir bersama dengan pengurus FPASN lainnya, mengusulkan agar pengawasan ASN yang berada di Inspektorat Jenderal Kementerian di serahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

 

Menurutnya, Inspektorat Jenderal Pengawasan ASN selama ini tidak efektif menjalankan tugasnya dalam mengawasi ASN.

 

“Ternyata itu tidak pernah efektif. Kami ada usul disitu, supaya pengawasan itu di pusatkan di tangan Menpan RB. Jadi Direktorat Jenderal yang yang selefel di Kementerian itu, berada di tangan Menpan,” kata Muchtar.

 

Atas hal itu, Diah Pitaloka pun sependapat dengan ketua umum SBSI. Menurutnya, berbagai bentuk macam pengawasan yang ada di setiap kementerian. Namun, diah melanjutkan, tidak ada satupun pengawasan ASN yang jalan.

 

“Itu pengawasan juga ada berbagai bentuk juga, tapi ga ada yang jalan sistem pengawasannya,” kata Diah Pitaloka.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*