Breaking News

Urus Kartu Identitas Anak (KIA), KPAI Temui Mendagri

Urus Kartu Identitas Anak (KIA), KPAI Temui Mendagri.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negri, Tjahjo Kumolo, terkait program akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam kesempatan itu, KPAI menyampaikan sejumlah masukan terkait pemenuhan hak-hak dasar anak oleh negara.

Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra menyampaikan, ada beberapa kekhawatiran dalam pemenuhan hak dasar anak terkait layanan akta kelahiran dan KIA. Pertama, masih banyak ditemukan pungutan liar di desa atau oknum petugas sebagai ujung tombak administrasi kependudukan (adminduk) yang bisa menghambat proses pencapaian pemenuhan akta lahir anak yang ada dalam target RPJMN 2014-2019.

Kedua, e-KTP yang masih bermasalah dalam layanan rekaman data kependudukan serta ketersediaan blanko yang terbatas dikhawatirkan menghambat percepatan pembuatan akta kelahiran dan KIA yang merupakan prasyarat  administratif yang harus dipenuhi.

Ketiga, optimalisasi pengembangan fungsi KIA dalam memperoleh hak-hak dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, arena bermain, dan lain-lain, agar KIA bisa berjalan secara efektif, sehingga fungsinya bisa berkembang di samping sebagai data.

“Kita mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan uji coba KIA di 50 Kabupaten/Kota di Tanah Air, tentu ini akan berhasil apabila bisa didapatkan secara cepat dan mudah dan mendorong peran aktif pemerintah dalam pemenuhan layanan pencatatan sipil berbasis desa, sesuai standar minimum, mudah, cepat, akurat, dan gratis,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (06/09/2017).

KPAI juga meminta kepada orang tua dan masyarakat untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga dan lingkungan terkait akta dan KIA. Jasra mengingatkan, Indonesia akan menghadapi 2 perhelatan besar demokrasi yakni pilkada serentak pada tahun 2018 sebanyak 171 daerah dan Pemilu serentak 2019, maka hak sipil anak harus menjadi perhatian penting oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu.

“Misalnya pemenuhan hak bagi pemilih pemula usia 17 tahun bagi anak harus bisa dipastikan bisa ikut dalam pilkada tersebut. Di sisi lain pelarangan pelibatan anak dalam kampanye baik melalui media sosial maupun dalam kampanye terbuka dalam dua event tersebut,” katanya.

Ditegaskannya, pemenuhan hak dasar anak bisa terpenuhi dan terlindungi dengan baik apabila terlaksananya akta lahir dan KIA anak secara baik, sehingga adminduk akan menjadi rujukan single identity oleh stakeholder dalam pengambilan kebijakan dan program pemerintah ke depannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah meng-gratiskan proses pembuatan akta lahir di seluruh Indonesia. Menurutnya, proses pembuatan akta lahir bagi anak-anak di Indonesia telah hampir sepenuhnya dilaksanakan.

“Saya kira lebih 80 persen soal akta anak telah dilaksanakan. Sekarang ini modelnya mulai bidan-perawat, puskemas sampai RS bersalin, begitu melahirkan, langsung dibuatkan,” ujarnya.

Namun Tjahjo mengakui pihaknya masih menerima beberapa laporan tentang proses pengurusan akta yang masih belum optimal.

“Secara prinsip untuk akta sudah ter-update sendiri. Tinggal problem orang meninggal enggak lapor dan pegawai kecamatan dan kelurahan tidak langsung mendata, dan orang pindah rumah tidak lapor,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*