Breaking News

Urus Dana Desa; Polisi Mengawal, Bukan Untuk Menakut-nakuti Kepala Desa

Ujung Tombak Pembangunan, Dana Swakelola Rp 73 Triliun Lebih Untuk 74 Ribuan Desa di Seluruh Penjuru Indonesia

Ujung Tombak Pembangunan, Dana Swakelola Rp 73 Triliun Lebih Untuk 74 Ribuan Desa di Seluruh Penjuru Indonesia, Urus Dana Desa; Polisi Mengawal, Bukan Untuk Menakut-nakuti Kepala Desa.

Desa menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur dan perekonomian di seluruh Indonesia. Saat ini, ada lebih dari Rp 73 Triliun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang diperuntukkan untuk Desa. Pengelolaannya dengan model swakelola.

Anggota Sekretaris Bersama Pencegahan, Pengawas dan Penanganan Masalah Dana Desa, yang juga Waka Pokja Satgas Pungli dan Tim Anev Satgas Nusantara, Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno menerangkan, pengeloaan dana sebesar itu, harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Tak bisa dipungkiri, lanjutnya, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa-desa, masih banyak yang belum memadai. Demikian pula tingkat pendidikan dan kemampuan pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa, tidak semuanya faham.

Menurut Ricky, Kepala Desa yang lulusan sarjana memang ada, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Selain itu, kemampuan melakukan mulai perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan evaluasi dana desa itu pun belum semua Kepala Desa bisa.

Hal inilah yang harus dibimbing dan dikawal, agar tidak menjadi ajang korupsi maupun penyelewengan. “Kami dari Polri, diberikan tanggung jawab untuk mengawal dan mengawasi penggunaan Dana Desa itu. Porsi kami di Kepolisian yakni melakukan pencegahan akan penyelewengan dan juga melakukan penindakan ketika ada penyelewengan,” tutur Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno, di kantornya, Sabtu (27/10/2018).

Pria yang kini menjabat sebagai Kabag Opsnalev Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Korps Binmas ini menjelaskan, terkait pengawalan dan pengawasan Dana Desa, pihaknya sudah meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di Tahun 2017, dia mengatakan, jumlah desa yang terdaftar di seluruh Indonesia mencapai 74.954 desa. Dari alokasi APBN 2019 untuk Dana Desa, per desa mendapat anggaran Swakelola antara Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar per tahun.

“Tergantung jumlah kebutuhan desa itu, dan tergantung kesanggupan dan pengelolaan desa yang diajukan. Tetapi besarannya per desa ya antara Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar per tahun,” ujar Ricky.

Ricky menerangkan, sesuai amanat Undang-Undang Desa, dana desa diperuntukkan membiayai infrastruktur fisik seperti jalan, untuk membangun sarana ekonomi seperti pasar, membangun sarana sosial seperti klinik, serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa.

Lebih lanjut, diharapkan pengelolaan dana desa itu mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara Kota dengan Desa, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Nah, dalam kondisi inilah perlu pengawalan dan pengawasan, untuk mencegah dan menindak penyimpangan dana desa. Dan kami dari Polri melakukan tugas pengawasan dan penindakan itu,” tutur Ricky.

Dia menerangkan, langkah yang dilakukan Polri dalam menjalankan pengawalan dan pencegahan penyimpangan dana desa yakni dengan melakukan sosialisasi, menjalankan pendampingan, dan jika ditemukan penyalagunaan maka dilakukan penindakan.

“Jadi, polisi bukan untuk menakut-nakuti masyarakat desa. Polisi hadir untuk mencegah dan melakukan pengawalan. Polisi mendampingi masyarakat dan perangkat desa, agar tidak terjadi penyimpangan dana desa,” tutur Ricky.

Dia menekankan, Kepala Desa dan masyarakat desa tidak perlu terpancing membuat komunikasi yang tidak harmonis dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian. Sebab, penggunaan dana desa sepenuhnya berada di tangan Kepala Desa.

“Untuk pengelolaan dana desa, polisi bukan penghalang. Kami untuk mendampingi dan mengawal. Polisi juga tidak untuk menggurui Kepala Desa, sebab peruntukan dan petunjuk penggunaan dana desa pun sudah jelas Undang-Undangnya, yakni tanggung jawab Kepala Desa,” ujar Ricky.

Dia mengingatkan, penggunaan dana desa itu harus melibatkan masyarakat desa. Pembangunan desa yang mempergunakan dana desa itu, lanjut dia, harus mengutamakan mempergunakan tenaga kerja di desa itu sendiri.

Hal itu untuk mengurangi angka pengangguran di desa, mengurangi urbanisasi, dan untuk bersama-sama bertanggung jawab membangun desa-nya.

Memang, lanjut Ricky, dalam proses perjalanannya, ada saja persoalan yang dihadapi. Terutama, adanya oknum-oknum Kepala Desa atau oknum perangkat desa yang berniat tidak baik, dengan berupaya menyelewengkan atau malah merampok penggunaan dana desa itu.

Dari temuan di lapangan, lanjut Ricky, sejumlah oknum pengurus partai politik misalnya, mencoba menggerogoti penggunaan dana desa itu. Ada juga oknum perangkat desa, oknum aparat, oknum pengusaha.

“Bahkan banyak juga preman-preman, LSM-LSM, ormas-ormas dan lain sebagainya, yang berupaya menggerogoti dana desa. Nah, ini yang kita awasi dan juga kita tetap mengawal penggunaan dana desa sesuai peruntukannya,” ujar Ricky.

Pada 2017, ada sebanyak 286 kasus penyelewengan dana desa yang terjadi. Dengan pendampingan dan pengawalan yang dilakukan kepolisian, lanjut Ricky, jumlah penyelewengan itu menurun drastis. Pada 2018, hanya ada 86 kasus penyelewengan dana desa yang masuk.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawalan dan pendampingan, lanjut Ricky, Polisi juga menerima informasi dan laporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Laporan seperti itu ditindaklanjuti dengan meneruskannya ke lembaga pengawasan bersama yang disebut dengan APIP. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah. APIP terdiri dari unsur-unsur Babinkantibmas, Kepala Desa dan Babinsa.

“Di APIP, laporan penyimpangan itu diverifikasi dan diklarifikasi. Apakah memang penyimpangan terjadi karena unsur kesengajaan atau karena ketidaktahuan? Nah, dari hasil verifikasi atau penyelidikan akan diambil langkah dan tindakan selanjutnya. Tidak melulu harus tindakan pidana loh, tergantung faktor apa yang menyebabkan penyimpangannya,” papar Ricky.

Dia menerangkan, APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri ; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Idenpedensinya di bawah Gubernur atau Bupati/Walikota masih tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya. “Ke depan, Kemenpan RB membenahinya agar APIP tidak terlibat matarantai korupsi,” ujar Ricky.

Menurutnya, penyimpangan dana desa terjadi akibat dua faktor utama. Faktor yang pertama, ketidaktahuan.

Ricky mengatakan, ada Kepala Desa dan atau perangkat desa yang tidak mengetahui tata cara pengelolaannya. Hal ini dikenal pula dengan istilah kealpaan.

Faktor yang ke dua, mengetahui namun tetap melakukan penyelewengan. Ini sudah ada niat yang tidak baik. “Kecuali OTT (Operasi Tangkap Tangan), ada tindak pidana, ya itu harus diproses hukum, sanksi pidana,” ujarnya.(JR/Michael Nababan/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*