Breaking News

Urus BPJS Kesehatan, Rapat Komisi 9 DPR RI Tidak Berkualitas

Urus BPJS Kesehatan, Rapat Komisi 9 DPR RI Tidak Berkualitas.

Rapat-rapat Komisi IX DPR RI bersama BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)dianggap tidak berkualitas.

 

Sebagai wakil rakyat yang juga mengurusi jaminan sosial itu, Komisi IX DPR sering mengadakan rapat yang hasilnya melenceng dari kebutuhan masyarakat.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, dari sekian banyak rapat-rapat yang dilakukan Komisi IX bersama BPJS, sangat jarang menelurkan kebijakan yang berkualitas dan yang pro kepada pelayanan publik.

 

“Kualitas kesimpulan rapat Komisi IX dengan BPJS Kesehatan misalnya, seharusnya turut menentukan kualitas pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ke depan. Nyatanya, banyak yang malah melenceng. Kita sih berharap, anggota Komisi IX lebih cermat lagi dalam melihat regulasi dan permasalahan yang ada, sehingga kualitas rapat juga bisa lebih baik lagi, tidak sekadar melakulan rapat apa adanya,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Sabtu (06/05/2017).

 

Misalnya, lanjut Timboel Siregar, jika membaca kembali kesimpulan rapat Komisi IX DPR RI dengan Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan pada tanggal 9 Februari 2017 lalu, ada beberapa hal yang cukup menarik.

 

Kesimpulan pertama, Komisi IX mendesak BPJS Kesehatan melakukan langkah inovatif untuk meningkatkan kepesertaan dalam upaya mencapai Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) pada tahun 2019 melaui, pertama, meningkatkan sosialisasi kepada peserta Pekerj Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah  (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)dan kedua,membuat simulasi perhitungan untung rugi integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke JKN untuk disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah.

 

“Hasil Simulasi ini harus disampaikan ke Komisi IX paling lambat tanggal 15 mei 2017 nanti,” ujar Timboel.

 

Bahkan, pada kesimpulan ketujuh, menyatakan Komisi IX meminta kepada Dewas BPJS Kesehatan untuk secara berkala memberikan laporan atas hasil pengawasannya terhadap kinerja BPJS Kesehatan kepada Komisi IX.

 

Nah, Timboel bertanya, kesimpulan pertama pada point 1 terkait peningkatan kepesertaan PPU, mengapa desakan Komisi IX  pada aspek sosialisasi?

 

Itu aneh. Sebab, menurut dia, seharusnya Komisi IX mendesak Direksi BPJS Kesehatan menggunakan instrumen penegakan hukum. Ada PP no. 86/2013 dan ada pasal 55 UU no. 24/2011 sebagai sanksi bagi Badan Usaha (BU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lalai menjalankan amanat Perpres no. 111/2013 sebagai aturan yang mewajibkan PPU ikut BPJS Kesehatan paling lambat tgl 1 Januari 2015.

 

“Dari kesimpulan yang tidak menyebut instrumen penegakkan hukum ini, saya khawatir Komisi IX memang tidak tahu kalau ada PP 86, Pasal 55 dan Perpres 111 itu,” ujarnya.

 

Setelah Perpres no. 111 beroperasi, lanjut dia,  pastinya awal langkah yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah sosialisasi ke BU dan BUMN. Tapi setelah tenggat waktu 1 januari 2015 terlewati, yaitu dua tahun, apa hasilnya?

 

Hasilnya hanya ada peserta PPU sebanyak 10.17 juta (per 28/2/2017). Dari total peserta seperti itu, itu pun ada 3.1 juta peserta yang dialihkan dari JPK Jamsostek.

 

“Jadi selama 3 tahun beroperasi BPJS Kesehatan hanya berhasil merekrut 7 juta PPU saja,” ujarnya.

 

Menurut Timboel, Komisi IX tidak menganalisa secara detail tentang kepesertaan PPU tersebut, dan tidak tahu regulasi tentang sanksi, sehingga instrumen penegakkan hukum tidak disebutkan dalam kesimpulan rapatnya.

 

Terkait kesimpulan pertama pada point 2 yaitu mendesak BPJS Kesehatan membuat simulasi perhitungan untung rugi integrasi Jamkesda ke JKN, menurut Timboel, desakan Komisi IX ini tidak tepat.

 

Desakan ini membuktikan juga bahwa Komisi IX tidak mengetahui status JKN adalah Program Strategis Nasional sesuai Surat Kemendagri kepada seluruh gubernur, walikota/bupati yang menyatakan JKN adalah Program Strategis Nasional yang wajib dipatuhi dan diikuti seluruh pemda (UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

 

“Saya yakin penetapan JKN sebagai Program Strategis Nasional oleh pemerintah sudah melalui kajian, dan penetapan ini juga menyimpulkan bahwa integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan adalah hal yang menguntungkan bagi pelaksanaan JKN,” ujarnya.

 

Selain itu, lanjut Timboel, desakan Komisi IX itu membuktikan Komisi IX juga tidak mengetahui tentang salah satu prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu gotong royong.

 

“Seluruh peserta termasuk peserta Jamkesda bergotong royong membiayai JKN. Mungkin anggota Komisi IX juga kurang paham tentang Hukum Bilangan Besar,” ujarnya.

 

Bila anggota Komisi IX tahu mengenai hal-hal itu, lanjut dia, seharusnya tidak perlu lagi ada desakan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan simulasi perhitungan untung rugi integrasi Jamkesda ke JKN dalam kesimpulan rapat.

 

“Oleh karenanya BPJS Kesehatan tidak perlu melakulan simulasi untung rugi itu. Dan ya laporkan saja ke seluruh anggota Komisi IX mengenai semua itu,” ujar Timboel.

 

Bagaimana dengan kesimpulan ketujuh yang meminta Dewas BPJS Kesehatan secara berkala memberikan laporan atas hasil pengawasannya kepada Komisi IX? Menurut Timboel, permintaan tersebut tidak perlu dibuat. Mengacu pada Pasal 22 UU no. 24/2011 tidak ada kewajiban Dewas BPJS Kesehatan memberikan laporannya kepada anggota Komisi IX DPR.

 

“Saya duga ini hanya cara gampang anggota Komisi IX untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Harusnya anggota Komisi IX dalam melakukan fungsi pengawasan terjun langsung mencari dan mendapat data primer dan langsung dari peserta JKN dan stakeholder lainnya terkait kinerja Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan,” ujar dia.

 

Timboel juga mengaku khawatir, data laporan yang diserahkan Dewas pun ke anggota Komisi IX tidak mencerminkan sepenuhnya kinerja Direksi.

 

“Sehingga anggota Komisi IX akan bias dalam menilainya. Yang lebih pas, anggota Komisi IX mencari sendiri ke lapangan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*