Breaking News

Upah Murah Dan Ancaman PHK Massal Masih Terjadi, Program Jokowi Yang Pro Buruh, Mana?

Be Aware, PHK Massal Bukan Isapan Jempol Semata.

Upah yang rendah menyebabkan buruh hidup dengan penuh keterbatasan. Sementara ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terus menghantui buruh Indonesia.

Pemerintah didesak membuktikan dirinya mengeluarkan kebijakan yang pro buruh dengan program kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. Jokowi pun di desak segera merealisasikan program-program yang menjanjikan kesejahteraan bagi para buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia pemerintah hanya perlu memberikan upah layak, subsidi, dan jaminan sosial. “Namun yang terjadi saat ini, pemerintah malah pro upah murah dan anti subsidi,” katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (01/03/2016).

Said menuturkan, upah minimum di Indonesia jauh lebih rendah dari negara-negara lain di Asia Tenggara. International Labour Organization (ILO) mencatat, rata-rata upah minimum di Indonesia hanya 174 dolar amerika per bulannya. Sementara Vietnam mencapai 181 dolar amerika, Thailand 357 dolar amerika, dan Malaysia 609 dolar amerika.

Padahal saat ini Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Jadi tidak benar saat berlansungnya MEA Indonesia sudah siap bersaing dan lebih kompetitif, buktinya upah buruhnya masih
rendah,” ujarnya.

Gara-gara meluncurkan kebijakan upah murah lewat Peraturan Pemerintah (PP) no. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pemerintah malah tambah pusing. Pasalnya, akhir tahun 2015 Gini Ratio Indonesia mencapai 0,42.

“Upah yang rendah membuat gap antara si kaya dan si miskin sangat besar, ini bisa membahayakan negara,” ujar Said Iqbal.

Tak hanya itu, KSPI juga mencatat sejak 2015 gelombang PHK terus terjadi meski pemerintah sudah mengeluarkan banyak paket kebijakan ekonomi. Hingga saat ini gelombang PHK masih berjalan, bahkan sudah terjadi di sektor elektronik, otomotif, migas, hingga farmasi.

Said menyebutkan pada 2016 saja sudah 12.680 buruh yang di PHK. “Di perusahaan sekelas Mitsubishi dan Nissan pun sudah ada tawaran pensiun dini, ini juga termasuk PHK,” katanya.

Dia menilai kelemahan paket kebijakan ekonomi pemerintah adalah tidak adanya insentif terhadap bahan baku industri. Selama ini bahan baku industri otomotif hingga garmen tekstil harus diimpor, akibatnya biaya produksi sangat tinggi. Sementara yang dilakukan pemerintah hanya memberikan insentif pajak dan mengurangi dwelling time.

“Kalau perusahaan berproduksi dengan bahan baku impor otomatis harga produknya akan tinggi sementara daya beli masyarakat melemah, akibatnya perusahaan tutup,” ujarnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, mengakui bahwa gelombang PHK sudah terjadi meski pihaknya belum mendapatkan data yang pasti mengenai hal tersebut.

“Ini tidak bisa dianggap isapan jempol saja, mungkin banyak perusahaan yang tidak melapor soal PHK, mungkin juga dampaknya belum terasa,” katanya.

Dede menuturkan, dalam kasus PHK yang dilakukan Chevron Indonesia pemerintah kurang sigap dalam mengingatkan agar perusahaan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

“Menteri-menteri sudah diminta Presiden untuk mengantisipasi PHK, tapi memang pertumbuhan ekonomi kita belum membaik bahkan masih lampu kuning,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsostek), Haiyani Rumondang, dalam sambutannya mengatakan serikat pekerja/buruh harus menyiapkan diri menyonsong Indonesia baru.

Selain memperjuangkan kesejahteraan pekerja, serikat harus bisa mengembangkan keahlian pekerja agar siap bersaing di era MEA. “Pemerintah terus meminta pada pelaku industri agar mencantumkan persyaratan kompentensi selain persyaratan formal dalam perekrutan pekerja demi meningkatkan daya saing Indonesia,” katanya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*