Breaking News

Upah Minimum Sudah Enggak Jaman, Rakyat Butuh Upah Riil, BPJS Harus Terlibat Sejahterakan Buruh Indonesia

Diskusi Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) bertema Evaluasi Satu Tahun Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, di Markas DPP Sarbumusi, Graha Sarbumusi Lantai 1, Jalan Raden Saleh I Nomor 7A, Jakarta Pusat, Rabu malam (01/03/2017).

Persoalan pengupahan di Indonesia masih terus menjadi polemik bagi buruh. Yang dibutuhkan buruh Indonesia adalah pengupahan riil, bukan pengupahan nominal saja.

 

Karena itu, pemerintah diminta untuk memaksimalkan program jaminan sosial bagi terpenuhinya upah riil buruh Indonesia.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, aturan pengupahan di Indonesia masih sangat rentan dengan hanya hitung-hitungan angka yang tidak mampu mendongkrak kesejahteraan kehidupan buruh. Hal itu diakibatkan rendahnya kepedulian pemerintah terhadap kehidupan buruh.

 

Indonesia selalu meributkan persoalan pengupahan nominal berupa Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Provinsi (UMP), padahal ada model pengupahan yang lebih manusiawi yang bisa dilakukan kepada buruh, yakni pengupahan riil.

 

“Jika pemerintah memiliki political will yang sehat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia, maka pemerintah bisa mempergunakan instrumen Jaminan Sosial untuk mewujudkan upah riil buruh,” tutur Timboel Siregar saat menjadi pembicara dalam Diskusi Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) bertema Evaluasi Satu Tahun Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, di Markas DPP Sarbumusi, Graha Sarbumusi Lantai 1, Jalan Raden Saleh I Nomor 7A, Jakarta Pusat, Rabu malam (01/03/2017).

 

Timboel menjelaskan, perebutan dan keributan perjuangan pemenuhan UMP dan atau UMR sudah tidak relevan lagi. Seharusnya, persoalan tuntutan buruh Indonesia atas kenaikan upah saban tahun bisa diatasi dengan mengikutsertakan program Jaminan Sosial Nasional yang dilakukan pemerintah dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

 

“Jaminan sosial itu harus diberlakukan secara maksimal. Misalnya, imbal hasil BPJS itu sangat besar loh. Nah, imbal hasil itu bisa dikembalikan kepada buruh dan peserta BPJS dalam berbagai bentuk, seperti Jaminan Hari Tua atau JHT, jaminan memiliki perumahan, jaminan transportasi, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Itu selama ini diabaikan oleh pemerintah,” ujar Timboel.

 

Jika hanya mengandalkan UMP atau MPR, lanjut Timboel, maka hal itu menandakan bahwa pemerintah masih membiarkan buruh Indonesia hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. UMP adalah sejenis pengupahan nominal saja.

 

“Jika UMP misalnya hanya berkisar tiga juta limaratus ribu rupiah per bulan, itu namanya upah nominal saja. Begitu dikonversikan dengan pengeluaran kebutuhan buruh, seperti beli beras, biaya kontrakan rumah, biaya transportasi, biaya kesehatan, biaya pendidikan anak, maka tidak mencukupi. Kesannya saja upah nominal itu besar, padahal tetap tak mencukupi. Maka sebetulnya yang dibutuhkan buruh itu adalah upah riil,” ujarnya.

 

Timboel mengatakan, saat ini paling tidak sebanyak 60 persen buruh Indonesia tidak memiliki rumah. Maka, jika hanya mengandalkan UMP buruh secara nominal, adalah hal mustahil bagi buruh Indonesia bisa memiliki rumah sendiri.

 

“Biaya sewa rumah kontrakan saja di wilayah Jakarta bisa mencapai Rp 1 juta per bulan. Takkan sanggup buruh itu memiliki rumah sendiri kalau hanya mengandalkan upah minimumnya. Belum lagi biaya sekolah anak, belum biaya transportasi dan seterusnya,” ujar Timboel.

 

Dia mengingatkan, imbal hasil dana BPJS Naker dan BPJS Kesehatan saja bisa ratusan triliun rupiah. Maka, jika ingin menyejahterakan buruh dan masyarakat, pemerintah mestinya menggandeng BPJS itu untuk mengembalikan imbal hasil itu melalui program-program yang langsung meningkatkan kesejahteraan buruh.

 

“Ada sebesar 22,5 persen imbal hasil BPJS secara nasional, itu mestinya dialokasikan bagi peserta BPJS yang notabene kebanyak adalah buruh. Alokasi itu bisa berupa program Jaminan Hari Tua, program kredit rumah, program renovasi rumah buruh, program food benefit ataumanfaat pangan, program transportasi buruh, program kesehatan buruh, program pendidikan anak, sehingga pengurangan beban hidup dari upah nominal buruh bisa signifikan terjadi,” tutur Timboel.

 

Maka, lanjut Timboel, buruh bisa saving atau menabung sebagian dari upahnya untuk masa depannya nanti karena kebutuhan-kebutuhan dasar sudah bisa dipenuhi dengan instrumen program jaminan sosial. “tanpa harus bertumpu total pada UMP yang diterimanya. Itu kan hanya upah nominal. Takkan cukup kalau hanya andalkan upah nominallah,” ujarnya.

 

Karena itulah, lanjut Timboel, pola pengupahan buruh Indonesia ke depan perlu melibatkan instrumen Jaminan Sosial itu dalam meningkatkan kualitas hidup buruh. Saat ini, lanjut dia, kehidupan keluarga buruh Indonesia sangat memprihatinkan. Bahkan, kebutuhan pendidikan anak-anak buruh Indonesia pun sangat minim.

 

Jika alokasi anggaran pendidikan yang ada sekarang sebesar Rp 400 triliun saja terbuang tak efektif, sebab hanya mampu memproduksi anak-anak sekolah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka jangan berharap ada kualitas tenaga kerja Indonesia yang bisa bersaing dengan keahlian tenaga kerja asing di dunia perdagangan bebas ini.

 

“Inilah yang saya sebut bahwa pemerintah harus tegas membuat program bahwa BPJS Naker dan BPJS Kesehatan harus terlibat aktif meningkatkan kesejahteraan buruh Indonesia. Kualitas pendidikan kita dengan anggaran Rp 400 triliun itu hanya mampu menghasilkan lulusan SD dan SMP kok. Maka perlu pendidikan occasional yang dibantu dengan anggaran Jaminan Sosial, misal sekolah dekat dengan lingkungan buruh dengan kualitas yang bagus, sehingga anak-anak buruh tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transpotasi lagi yang nantinya dikeluarkan dari UMP nominal yang diperoleh orang tuanya,” papar Timboel.

 

Demikian pula di sektor kesehatan, kepemilikan rumah, juga hal-hal dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

 

Timboel pun mengingatkan, pihak BPJS juga harus menggenjot pendaftaran kepesertaan BPJS. Sebab, hingga kini, dilaporkan bahwa peserta BPJS baru hanya 9 juta jiwa pekerja. Padahal, terdapat sebanyak 32 juta jiwa buruh di Indonesia.

 

“Artinya masih banyak sekali buruh yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS. Jika semua sudah didaftarkan, tentu akan membuat imbal balik BPJS juga akan kian besar dan akan mampu mengembalikan imbal balik itu nantinya lewat program-program tadi kepada buruh,” tutur Timboel.

 

Timboel juga mengingatkan, selain faktor pendidikan yang masih rendah, program jaminan sosial itu juga bisa dipergunakan untuk setifikasi kualitas pekerja Indonesia. “Harus berkualitas, kita tidak mungkin hanya memproduksi pekerja yang mampunya sebagai unskilled worker saja. Kalau negara lain bisa bersaing dengan kita, dokter mereka, insiniur mereka, pengacara mereka, ya sertifikasi pekerja Indonesia juga harus mampu bersaing. Mampu sebagai pekerja yang memiliki skill di negara lain. Jangan jadi pekerja kasar melulu,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*