Breaking News

Untungkan Segelintir Orang, Pemerintah Mempolitisir Impor Beras; Masyarakat Harus Melawan!

Untungkan Segelintir Orang, Pemerintah Mempolitisir Impor Beras; Masyarakat Harus Melawan!

Dikarenakan telah dipolitisir dan dibuat hanya untuk memperkaya segelintir orang, masyarakat tidak boleh diam saja terhadap kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak mengatakan, politisisasi impor beras tidak membuat masyarakat dan petani Indonesia kian sejahtera.

“Kebijakan impor beras kali ini pun sudah tidak benar, dipolitisir dan hanya menguntungkan segelintir orang. Masyarakat dan petani kita tidak makin sejahtera kok. Kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Kebijakan begini harus dilawan,” tutur Bastian P Simanjuntak, di Jakarta, Sabtu (22/09/2018).

Dia mengatakan, kebijakan impor beras telah dilakukan pemerintah beberapa tahun lalu dengan dalil untuk menstabilkan pasokan beras dalam negeri, sekaligus menjaga harga beras tetap stabil.

Meski demikian, impor beras ini terus mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) malah menyatakan kebijakan impor beras itu jelas merugikan para petani. Komisioner KPPU, Saidah Sakwan menjelaskan, Indonesia memiliki enam daerah penghasil padi. “Jikalau dilakukan impor, mau dikemanakan hasil padi enam daerah yang melimpah ini,” ujarnya.

Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira, tanpa pemerintah melakukan impor beras saja, tingkat kesejahteraan petani sudah memburuk.

“Terlebih saat ini kondisi ekonomi sedang melambat. Daya beli masyarakat menurun dan beras produksi (hasil panen) petani akan bersaing dengan beras impor yang jauh lebih murah,” ujarnya.

Terkait kebijakan berupa peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk impor beras, Bastian P Simanjuntak mengungkapkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pun sudah menyatakan Permendag No. 1/2018 tentang impor beras khusus yang dibuat begitu cepat dan tanpa sosialisasi, sangat berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik.

Apalagi, menurut Bastian, penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai importir juga berpotensi melanggar Perpres.

“Publik patut menduga impor beras yang dipaksakan merupakan bagian mencari dana kampanye di tahun politik. Jadi impor beras harus kita tolak karena merugikan petani kita dan hanya menguntungkan beberapa orang saja,” ujarnya.

Demokrasi, lanjut Bastian, harusnya mengangkat tema meritokrasi, bukan malah memperkaya segelintir orang dan menyesengsarakan banyak orang. Michael Young (1958) dalam bukunya, Rise of the Meritocracy, mengungkapkan bahwa Meritokrasi itu mempromosi dan mengangkat seseorang berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kepentingan partai koalisi atau pendukung.

“Dalam hal ini Jokowi telah salah memilih Mendag yang hanya berdasarkan kedekatan politik. Kita ketahuhi Mendag berasal dari salah satu partai pendukung Jokowi dalam pilpres 2014. Dan kini saatnya publik membuka mata dan hati atas kegagalan Jokowi dalam menepati janji, salah memilih menteri serta telah ikut andil dalam mensengsarakan petani dengan kebijakan impor beras,” pungkas Bastian.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*