Breaking News

Untuk Bisa Mendapat Perlindungan, Masyarakat Tolong Pahami Aturan Soal Rumah Aman

Untuk Bisa Mendapat Perlindungan, Masyarakat Tolong Pahami Aturan Soal Rumah Aman.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingatkan, menempatkan seseorang di rumah aman (safe house) bukanlah perkara yang mudah. Jika proses hukumnya keliru, lembaga yang mengelola rumah aman tersebut terancam dilaporkan atas tuduhan penculikan atau penyekapan. Apalagi, jika yang ditempatkan di rumah aman itu adalah anak yang masih memiliki orang tua dengan hak asuh.

 

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, menerangkan dalam kasus anak yang akan ditempatkan di rumah aman, pengelola rumah aman harus benar-benar memerhatikan proses hukum. Apalagi, terhadap anak yang masih memiliki orang tua dan hak asuh. “Orang tua dapat meminta polisi untuk memerkarakan pihak-pihak yang ‘membawa’ anaknya,” ujarnya saat menerima kunjungan UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta di kantor LPSK, Jakarta, Selasa (20/02/2018).

 

Pertemuan ini membahas rencana UPT P2TP2A DKI Jakarta yang akan membentuk rumah aman bagi perempuan dan anak.

 

Menurut Semendawai, dalam menempatkan saksi dan korban di rumah aman, atau dengan kata lain memberikan mereka perlindungan, LPSK memiliki sejumlah persyaratan. Antara lain proses pidana yang melibatkan saksi dan korban tersebut sudah dimulai. Jadi, LPSK tidak serta-merta dapat melindungi saksi dan korban. “Harus ada landasan hukum yang kuat untuk menghindari kesalahpahaman atau dilaporkan balik,” katanya.

 

Saat ini rumah aman yang dikelola LPSK terbagi atas yang permanen dan juga mobile. Rumah aman yang dikelola pun juga beragam, mulai yang tingkat ancamannya rendah, sedang maupun tinggi. Selain LPSK, calon terlindung juga harus menaati persyaratan dengan diatur kemudian dalam surat perjanjian antara LPSK dan terlindung.

 

“Kewenangan LPSK mengelola rumah aman diatur dalam undang-undang dan hanya LPSK yang diberikan kewenangan tersebut,” sebut Semendawai.

 

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) DKI Jakarta Silvia mengatakan, saat ini lembaganya sudah menjadi UPT dan masuk dalam struktur perangkat daerah. Salah satu dari lima layanan yang diberikan P2TP2A adalah rujukan ke rumah aman.

 

Terkait itulah, pihaknya mencoba membangun komunikasi dengan LPSK tentang bagaimana mengelola rumah aman. “Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2011 menyebutkan pemda dapat membentuk rumah aman,” katanya.

 

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Silvia, sebenarnya sudah menganggarkan biaya pembentukan rumah aman. Namun, karena belum direalisasikan, anggaran tersebut kembali ke kas daerah. Saat ini juga tengah disusun peraturan gubernur yang khusus mengatur tentang rumah aman.

 

“Sejak tiga tahun terakhir, tercatat 128 korban yang dirujuk ke rumah aman. Jumlah itu terdiri atas 43 orang tahun 2015, 21 orang tahun 2016 dan 64 orang tahun 2017,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*