Breaking News

Undang Undang Perjanjian Internasional Digugat

Undang Undang Perjanjian Internasional Digugat.

Menjelang perundingan Indonesia European Comprehenshive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan uji materi UU no. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diuji-materikan antara lain, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional.

Koordinator kuasa hukum Tim Advokasi Keadilan Ekonomi, Henry Oliver David Sitorus, menuturkan empat pasal dalam undang-undang tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi rakyat. Hal itu berakibat pada hilangnya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses perundingan perjanjian Internasional’.

“Misalnya dalam Pasal 2, frasa dapat berkonsultasi dengan DPR telah menghilangkan kedaulatan rakyat dalam proses pengikatan Indonesia ke dalam sebuah perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat. Karena frasa konsultasi tidak memiliki implikasi hukum dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan negara, sehingga Pasal ini bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945,” terangnya dalam siaran persnya, Sabtu (16/02/2018).

Selain itu, pembatasan terhadap kualifikasi perjanjian internasional yang ada di dalam Pasal 10 dan 11 telah mengakibatkan beberapa perjanjian internasional yang diratifikasi telah luput dari kontrol rakyat. Hal ini telah menghilangkan hak rakyat untuk memberikan pertimbangan atas dapat atau tidaknya perjanjian internasional itu disahkan mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan rakyat.

Misalnya, berdasarkan Pasal 11 perjanjian dibidang ekonomi, perdagangan, penanaman modal, dan perjanjian pajak berganda hanya perlu disahkan melalui Keputusan Presiden. “Hal ini menempatkan kekuasaan pemerintah sangat besar daripada DPR RI yang menjadi representasi kedaulatan rakyat,” ujar David.

Seharusnya presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, mengatakan pihaknya sengaja mendaftarkan uji materi ini menjelang perundingan IEU CEPA di Solo, Jawa Tengah, untuk memberikan pesan kuat kepada pemerintah Indonesia. “Kami ingin memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia bahwa Perundingan IEU CEPA yang akanberlangsung di Solo pada 19-23 Februari 2018 berpotensi melanggar Konstitusi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, uji materi UU Perjanjian Internasional ini merupakan perjuangan lanjutan setelah uji materi UU Ratifikasi ASEAN Charter gagal. “Uji materi UU Perjanjian Internasional ini merupakan ikhtiar kami dalam mencari keadilan atas perjanjian perdagangan bebas yang berdampak buruk terhadap kehidupan rakyat” tambahnya.

Kepala Department Riset dan Advokasi IGJ, Rahmat Maulana Sidik, menambahkan ada beberapa perjanjian perdagangan bebas yang disahkan tanpa melalui persetujuan DPR. Padahal perjanjian FTA tersebut berdampak sangat luas terhadap kehidupan rakyat, dan bahkan mengharuskan adanya proses harmonisasi terhadap regulasi nasional.

“Selama ini proses perundingan FTA selalu tertutup, tidak melibatkan publik, dan tidak transparan mengenai apa-apa saja yang dirundingkan,” katanya. Sementara DPR hanya disodorkan hasil dari proses perundingan dan tinggal memberikan stempel saja. Tetapi tidak pernah terlibat dalam mengawasi serta mengkritisi isi teks perundingan selama berunding.

Maulana mencontohkan dampak dari Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana masyarakat tidak tahu kapan disahkan tetapi aturannya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. “Seperti makin derasnya produk impor masuk ke Indonesia, kolapsnya industri lokal dan pelaku usaha kecil akibat kalah bersaing, masuknya tenaga kerja asing, dan sebagainya,” sebutnya.

Untuk diketahui, sejumlah perjanjian kerjasama internasional yang disahkan melalui Keppres atau Perpres dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat antara lain Perjanjian Perdagangan antara ASEAN dan China yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden no. 48 tahun 2004; ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 2009 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2010 dengan Peraturan Presiden no. 2 tahun 2010; ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) tahun 2009 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2011 dengan Peraturan Presiden no. 49 tahun 2011.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*