Breaking News

Umumkan Pemotongan Anggaran Secara Besar-Besaran, Lakukan Lobi-Lobi, Sri Mulyani ke Komplek DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Kami mengusulkan untuk melakukan beberapa penyesuaian yang diharapkan bisa terus menjaga tidak hanya APBN kita. Tapi lebih penting adalah terus menjaga momentum pergerakan ekonomi dan lain-lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bertemu dengan Pimpinan-pinpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut pengakuan Sri Mulyani, pertemuan tertutup itu adalah untuk bertukar pikiran dalam membahas mengenai kondisi terkini dan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

 

“Hari ini kami bertukar pikiran dengan pimpinan DPD mengenai kondisi terkini, Terutama dengan perkembangan pelaksanaan APBN-P tahun 2016. Seperti yang sudah disampaikan di sidang kabinet, sudah disetujui oleh Presiden,” kata Sri Mulyani di Komplek Parlemen, Rabu (10/8/2016).

 

Sesudah melakukan kajian yang mendalam dan hati-hati, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, perekonomianlah yang merupakan basis terpenting untuk penerimaan perpajakan. Kemudian, tambah dia, perlu melakukan penyesuaian untuk terus menjaga momentum perekokonian dan APBN.

 

“Kami mengusulkan untuk melakukan beberapa penyesuaian yang diharapkan bisa terus menjaga tidak hanya APBN kita. Tapi lebih penting adalah terus menjaga momentum pergerakan ekonomi, kemudian bisa terus menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan yang mengatasi kesenjangan,” papar dia.

 

Kepada Pimpinan-pimpinan DPD, dijelaskan wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bahwa semenjak dua tahun terakhir penerimaan pajak berada diposisi bawah dari yang ditargetkan didalam APBN tahun 2014 dan 2015.

 

“Dan ini menetapkan basis bagi perhitungan untuk tahun 2016 ini, sudah menjadi sangat-sangat tidak realistis. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar dokumen APBN itu menjadi dokumen kredibel,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, lebih lanjut diungkapkan Sri Mulyani bahwa, yang pertama dilakukan adalah perhitungan secara lebih realistis, terutama di sektor yang mengalami pelemahan. Indikasi seperti sektor pertambangan, kata dia, sangat berpengaruh terhadap harga-harga komoditas tambang, termasuk minyak dan gas.

 

“Dari sektor-sektor yang saat ini cukup kuat, yaitu konstruksi dan perdagangan. Itu juga mengalami tren yang sedikit mempengaruhi penerimaan pajak karena melemah,” ungkapnya.

 

Selain itu, Dari sisi pemermintaan, dijelaskan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-8 itu, seperti diketahui dari data statistik, juga mengkonfirmasikan ekspor dan impor masih sangat lemah. Dan itu sangat mempengaruhi penerimaan PPh.

 

“Dari situ kita bisa melakukan estimasi, bahkan dengan tax amnesty yang terus akan kita galangkan. Penerimaan perpajakan kita akan mengalami kekurangan sekitar 218 triliun,” paparnya.

 

Meski begitu, menurut Sri Mulyani, diperlukan langkah-langkah untuk mengamankan APBN-P, dengan melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk pengeluaran di Kementerian dan Lembaga-lembaga pemerintah lainnya, untuk dapat menghemat anggaran sebesar 46 triliun rupiah.

 

“Pengeluaran di bidang kementerian dan lembaga masih akan terus dibahas dengan Menko dengan Bappenas, untuk bisa mendapatkan langkah-langkah penghematan sebanyak 64 triliun rupiah. Untuk kementerian dan lembaga terutama untuk aktivitas yang tidak mempengaruhi prioritas kerja pemerintah,” tegas dia.

 

Sri Mulyani juga meminta support anggaran, untuk terus mencoba mendukung dan melindungi bidang-bidang prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan serta menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat.

 

“Tapi kegiatan lain yang dianggap kurang prioritas atau masih bisa ditunda, kita lakukan penundaan,” tegasnya.

 

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk daerah tentu saja sesuai dengan mandat konstitusi adalah menyampaikan visi daerah. Pada kesempatan itu, juga dibahas terkait pertanyaan dan juga permintaan agar pemerintah sedapat mungkin menjaga transfer ke daerah. Apakah itu bentuk dana alokasi umum, dana bagi hasil maupun dana afirmasi khusus, dan termasuk dana desa.

 

“Kita melakukan besaran sangat selektif untuk hal-hal yang memang harus menurun seperti dana bagi hasil, karena memang penerimaan negara menurut, harga komoditas turun, maka bagi hasil juga menurun. Untuk dana desa kita akan tetap penuhi, hanya kalau memang secara administrasi memenuhi, tentu ¬†kalau tidak ya anggaran itu tidak terkeluarkan,” pungkasnya.

 

Hal itu, lanjut dia, sebagai bentuk pemerintah pusat memberikan komitmen, untuk akan terus mencoba mendukung pemerintah dalam kegiatan kerja, termasuk kegiatan pembangunan, agar bisa terus melakukan tugas-tugas dalam rangka menjaga perekonomian di dalam menciptakan kesempatan kerja, membantu mengurangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*