Breaking News

Ukuran Miskin Tak Mampu Makan 2 Kali Sehari, Program Pengentasan Kemiskinan Gagal

Ukuran Miskin Tak Mampu Makan 2 Kali Sehari, Program Pengentasan Kemiskinan Gagal.

Program pengentasan kemiskinan yang digalakkan pemerintahan Jokowi dianggap gagal, lantaran hanya mengukur status orang miskin dari kemampuan makan dua kali sehari.

Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad menuturkan, jika ukuran orang miskin dilakukan dari hanya ketidakmampuan memenuhi makan 2 kali sehari, maka program-program pengentasan kemiskinan diyakini sudah salah sasaran dan menimbulkan kegagalan.

Dika mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang.

“Ya jelas saja berkurang, karena metode menghitung jumlah penduduk Miskin di Negeri ini penuh akal-akalan. Masa yang disebut miskin kalau dalam sehari hanya mampu makan dua kali? Ukuran apaan itu?” ujar Dika, dalam siaran persnya, Jumat (20/07/2018).

Lihat saja, kata dia, garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, hanya mencukupi kebutuhan satu kali makan sehari untuk satu orang.

Jadinya, setiap orang yang sehari mampu makan dua kali, dinyatakan tidak masuk dalam kategori orang miskin.

“Dengan begini tidak perlu dicatat sebagai sasaran penerima program pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Jelas sekali, lanjutnya, perhitungan macam ini tidak masuk akal. “Masa iya, orang yang mampu makan dua kali sehari dianggap tidak miskin? Dan tidak perlu menerima program dari pemerintah, agar kesulitan hidupnya dapat diatasi. Ini bener-bener gila,” ujar Dika.

Dia menerangkan, garis kemiskinan versi pemerintah Rp 401.220 per bulan. Atau bila dikonversi menjadi 0,95 Dolar Amerika per hari. Ukuran ini jauh di bawah standar resmi garis kemiskinan Internasional yang ditetapkan Bank Dunia, yakni sebesar 2 Dolar Amerika per hari.

Bila Garis kemiskinan dinaikan ke standar Bank Dunia menjadi 2 Dolar Amerika per hari, lanjut Dika, atau bila dikonversi menjadi Rp 840 Ribu per bulan, akan terdapat lebih dari 100 juta jiwa atau 39% penduduk Indonesia masuk ketegori miskin.

“Sebegitu banyaknya orang miskin Indonesia, kok bisa-bisanya dibilang turun jumlahnya? Malah cuma diukur dari kemampuan makannya kurang dari dua kali sehari,” ujar Dika.

Belum lama ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bangga memamerkan data statistik kemiskinan terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Sri Mulyani mengklaim bahwa capaian itu yang pertama dalam sejarah. Klaim ini memunculkan pertanyaan soal realitas di atas kertas dengan di lapangan.

Capaian persentase kemiskinan yang angkanya makin kecil maka menandakan orang miskin Indonesia di atas kertas makin berkurang, dan tentu jadi prestasi rezim yang berkuasa.

Sri Mulyani menyebut, persentase kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 9,82% terhadap jumlah penduduk. Angka tersebut turun dari persentase pada September 2017 yang mencapai 10,12 %.

“Saya menyambutnya dengan perasaan istimewa. Selama menjadi menteri keuangan, kemudian menjabat di Bank Dunia, dan kembali lagi jadi menteri keuangan, saya cukup terobsesi dengan penurunan kemiskinan,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, beberapa era pemerintahan sebelumnya belum pernah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10% terhadap jumlah penduduk. Ia sempat menyinggung pemerintahan Soeharto yang baru mendekati angka 10% saat sudah memasuki repelita kelima, tapi harus terkena hantaman krisis moneter pada 1998 yang mengakibatkan angka kemiskinan melonjak ke kisaran 24% pada 1998. Capaian terbaik Orde Baru hanya mencapai11,3 % dari jumlah penduduk.

Begitu pun saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sri Mulyani mengklaim, saat dirinya menjabat menkeu di era SBY, angka kemiskinan kala itu berada stagnan di kisaran 14-17%.

“Jadi menurunkan angka kemiskinan di bawah 10% ini merupakan pencapaian tersendiri. Kami ingin menurunkannya lebih lanjut,” ujar Sri Mulyani.

Dengan persentase sebesar 9,82%, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 ada sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu orang, dari yang sebelumnya tercatat sebesar 26,58 juta orang pada September 2017. Selain penduduk miskin, yang perlu diingat ada juga penduduk yang hampir miskin, jumlahnya

Namun, di balik angka kemiskinan yang turun ternyata masih ada disparitas yang relatif tinggi antara masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan. Hal inilah yang kemudian turut mempengaruhi tingkat ketimpangan antara masyarakat di desa dan kota. Pemerintah masih memiliki segudang pekerjaan rumah untuk memastikan data tersebut benar-benar berkualitas.

Sri Mulyani mengaku bakal segera mengevaluasi program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan terkait masih adanya disparitas kemiskinan di kota dan desa. Ia juga menyebutkan pemerintah akan mengevaluasi transfer dana desa yang terus meningkat dari waktu ke waktu guna menjamin kualitas dan tata kelolanya.

BPS mencatat persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2018 ada sebanyak 7,02 persen. Sementara penduduk miskin di pedesaan, jumlahnya hampir dua kali lipatnya, yakni sebesar 13,20 persen.

Bila melihat catatan sejak 2016, tren semacam itu memang sudah terjadi, tapi angkanya terus menurun. Pada September 2016 misalnya, BPS mencatat ada 7,73 persen penduduk miskin di perkotaan dan 13,96 persen di pedesaan.

Kepala BPS Suhariyanto menilai, tren angka kemiskinan Indonesia menunjukkan pergerakan yang signifikan. Ia pun mengimbau agar pemerintah terus berfokus membuat kebijakan yang mampu memecahkan masalah kemiskinan secara multidimensional, serta meningkatkan kualitas program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial.

“Beberapa tahun lalu memang lamban sekali. Pak Presiden pun bertanya-tanya. Namun kita lihat pada September 2017 itu turunnya signifikan. Kalau ditanya apa sudah sesuai harapan? Belum. Tapi saya pikir ada perkembangannya,” kata Suhariyanto, di kantornya, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2018 memang masih lebih tinggi ketimbang beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Pada 2016 misalnya, persentase penduduk miskin di Malaysia hanya sebesar 0,4 persen. Sementara di Thailand pada tahun yang sama sebesar 8,6 persen.

Namun, penduduk miskin di Indonesia masih lebih rendah ketimbang Filipina dan India. Di sepanjang 2015, persentase penduduk miskin di Filipina berada di kisaran 21,6 persen, sementara BPS mencatat angka kemiskinan pada Maret 2015 dan September 2015, masing-masingnya sebesar 11,22 persen dan 11,13 persen.

Persentase penduduk miskin di India pada 2011-2012 berada di angka 21,9 persen, sedangkan di Indonesia sendiri dalam kurun waktu tersebut hanya 11-12 persen.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*