Breaking News

Ujian Demokrasi Indonesia Tidak Kecil, Jokowi Takkan Mampu Sendirian, KNPI Usulkan Kumpulkan Mantan Presiden

Ujian Demokrasi Indonesia Tidak Kecil, Jokowi Takkan Mampu Sendirian, KNPI Usulkan Kumpulkan Mantan Presiden.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Rifai Darus menilai, ujian demokrasi Indonesia tidak kecil. Proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia saat ini pun cenderung menimbulkan demokratisasi politik yang mendistorsi tradisi, nilai dan sendi kebangsaan.

 

“Satu diantaranya, disebabkan oleh ucapan, langkah dan kebijakan elit politik yang tidak jarang memicu kegaduhan di ruang publik,” ujar Rifai Darus, di Jakarta, Senin (21/08/2017).

 

Menurut pria yang akrab disapa MRD ini, KNPI sendiri mengajukan Narasi Kebangsaan terhadap situasi ini. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 tahun, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PB PMII) ini, narasi tersebut berangkat dari pengamatan dan diskursus yang berlangsung di internal kaum muda yang berhimpun di KNPI.

 

MRD yang juga berharap agar kaum elit dapat menempatkan kepentingan kebangsaan di atas hasrat politik golongan maupun kelompok. Di tengah kompetisi politik dan kentalnya political patron, MRD mengusulkan agar pemerintah memprakarsai terbentuknya forum komunikasi yang menghimpun mantan-mantan presiden dan wakil presiden.

 

“Saatnya kaum elit menyudahi kegaduhan politik. Kita ingin melihat bahwa perbedaan haluan politik, mereka bisa berhimpun dan rembug bersama, serta dapat saling memberi masukan positif agar kondisi negara, bangsa dan masyarakat semakin kuat,” ujarnya.

 

Dia pun mengusulkan pembentukan Forum Kebangsaan Indonesia yang menghimpun mantan-mantan presiden dan wakil presiden. Berkaca pada negara-negara kampiun demokrasi, ada tradisi yang hingga kini masih dirawat. Diantaranya melalui forum yang dibentuk sebagai media komunikasi dan interaksi antara presiden dan mantan presiden.

 

“Tentunya, Presiden Jokowi juga tidak dapat berjalan sendiri membenahi negeri ini. Perlu kebersamaan dan kesadaran seluruh pihak untuk bergerak bersama,” ujarnya.

 

Terkait kondisi daya beli masyarakat dan lesunya perekonomian negara, Rifai Darus menyebut, kebijakan pemerintah yang tengah fokus pada infrastruktur sebaiknya juga tidak mengabaikan komponen daya beli masyarakat agar perekonomian nasional pertumbuhannya tidak hanya kuat terlihat diatas kertas. Tetapi secara real dan faktual juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

“Saat ini, kita dihantui oleh krisis daya beli yang berimbas pada melemahnya sendi perekonomian negara. Kemudian, pemerintah dan kaum muda harus duduk bersama membangun narasi tentang kebangsaan serta kepemudaan. Tantangan dan persoalan negeri ini teramat kompleks,” ujarnya.

 

Di sisi lain, lanjut dia, Indonesia diproyeksi akan mengalami bonus demografi pada 2020-2030.

 

“Bila kita tidak punya narasi dan rute menata kaum di Indonesia, proyeksi itu akan membawa musibah. Masih ada waktu untuk berbenah,” ujarnya.

 

Menurut dia, KNPI sendiri akan mengagendakan Sekolah Kepemimpinan Kaum Muda. Agenda itu merupakan bagian dari ikhtiar kaum muda yang berhimpun di KNPI untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

“KNPI berharap pemerintah dapat melibatkan stakeholder kaum muda untuk membuat pola, rute, dan mengaktivasi potensi kaum muda di seluruh lini. Berikutnya adalah merumuskan program bersama yang terukur, efektif serta diperlukan kesepahaman lintas sektor,” katanya.

 

MRD menuturkan, entitas organisasi yang berhimpun di KNPI begitu banyak, plural dan majemuk. Ada, atau tiada dukungan dari pemerintah, KNPI akan tetap eksis untuk menyiapkan mentalitas, kompetensi, serta kecakapan kaum muda.

 

“Sebab, di pundak kaum muda jua-lah nasib negeri ini dilanjutkan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*