Breaking News

Uji Materi Undang Undang Pemasyarakatan Ditolak, ICW Apresiasi MK

Uji Materi Undang Undang Pemasyarakatan Ditolak, ICW Apresiasi MK.

Aliansi Masyarakat Sipil Pro-Pembatasan Remisi Koruptor (AKAMSI) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah narapidana kasus korupsi yang ngotot menuntut remisi atau pengurangan masa hukuman.

 

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, menuturkan putusan MK tersebut menegaskan bahwa pemberian remisi bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia. “Dengan demikian, pengetatan syarat remisi tidak melanggar HAM dan tidak diskriminatif,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (07/11/2017).

 

Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan uji materi UU Pemasyarakatan yang diajukan oleh 5 terpidana perkara korupsi yaitu, Otto Cornelis Kaligis, Irman Gusman, Suryadharma Ali, Barnabas Suebu, dan Waryono Karno. Sebagai catatan, uji materi yang diajukan pada 9 Agustus 2017 itu diputus MK setelah hanya melalui 2 kali sidang pemeriksaan pendahuluan.

 

Ketiga narapidana perkara korupsi tersebut mengajukan uji materil terhadap Undang Undang Pemasyarakatan karena merasa hak konstitusionalnya terlanggar dalam menerima pengurangan masa pidana (remisi). “Mereka menganggap bahwa Undang Undang Pemasyarakatan diterapkan secara diskriminatif karena syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para napi korupsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (PP 99/ 2012) menjadi sangat ketat,” paparnya.

 

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa hak narapidana untuk memeroleh remisi atau pengurangan masa pidana bukan merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. MK berpendapat bahwa hak narapidana memeroleh remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang Undang 12 Tahun 1995 adalah hak hukum yang diberikan oleh pemerintah sepanjang narapidana tersebut memenuhi syarat.

 

“Putusan ini harus diapresiasi, karena putusan ini secara tidak langsung menguatkan argumentasi bahwa hak narapidana untuk memeroleh remisi bukanlah hak konstitusional, melainkan hak hukum yang hanya dapat diberikan jika narapidana memenuhi syarat yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 1995,”  ujarnya.

 

Namun demikian, ada satu catatan kritis yang dapat diangkat dari pertimbangan putusan MK ini yaitu, MK tidak memeriksa apakah syarat dasar dari pemohon berupa berkelakuan baik telah terpenuhi atau tidak, sehingga pemohon dapat mendalilkan dirugikan karena tidak dapat remisi.

 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materi pasal 14 ayat 1 huruf i Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait aturan pemberian remisi.

 

“Menurut mahkamah dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusannya pada sidang yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11).

 

Menurut majelis hakim, hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas berdasarkan Pasal 14 ayat 2 UU Pemasyarakatan.

Berdasarkan undang-undang itu pula, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pemberian remisi. Oleh sebab itu, MK berpendapat bahwa tidak ada unsur diskriminasi dalam 14 ayat 1 huruf i UU Pemasyarakatan.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*