Breaking News

Tuntut Penutupan Perusahaan, Nyatakan Belum Merdeka, Ratusan Warga Gelar Upacara Bendera di Lubang Tambang

Tuntut Penutupan Perusahaan, Nyatakan Belum Merdeka, Ratusan Warga Gelar Upacara Bendera di Lubang Tambang.

Kehadiran sejumlah pertambangan di tanah dan wilayah masyarakat terus mengancam ruang hidup warga. Sebagai aksi protes, warga pun menggelar Upacara Bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di lokasi Lubang Tambang.

Peristiwa itu terjadi, kemarin (Jumat 17/08/2018), saat ratusan warga masyarakat RT 24, Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar upacara peringatan Proklamasi kemerdekaan RI ke 73 di lubang tambang CV Sangasanga Perkasa. Kaum Bapak dan Ibu dengan anak-anak mereka melaksanakan upacara bendera itu. Bahkan beberapa ibu membawa bayi mereka yang masih berusia kurang dari 6 bulan.

Dinamisator Jatam Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyampaikan, warga dengan penuh kesadaran mengikuti kegiatan ini, meninggalkan semua pekerjaan harian mereka.

“Mereka  yang bekerja di perusahaan mengajukan izin, sedangkan yang biasa berjualan di pasar atau pun berdagang mereka libur,” tutur Pradarma, dalam siaran persnya, Sabtu (18/08/2018).

Dia menjelaskan, upacara sengaja digelar di Lubang Tambang CV SSP sebagai sikap tegas perlawan terhadap ancaman kerusakan lingkungan oleh CV SSP.

Meski Indonesia sudah merdeka, tapi warga RT 24 itu merasa masih terjajah oleh kapitalisme. Menurut dia, pemerintah lebih memihak kepada pemilik modal ketimbang jerit ketakutan warga RT 24 terhadap bahaya kerusakan lingkungan akibat tambang yang semena-mena.

“Karena warga melihat, meskipun berkali kali CV SSP melakukan pelanggaran aturan pertambagan tapi pemerintah tidak segera mencabut IUP OP CV SSP seperti tuntutan warga RT 24,” ujar Pradarma.

Kegiatan ini menunjukan bawah warga RT 24 sudah bertekad bulan menolak IUP OP CV SSP. Warga RT 24 mendesak agar pemerintah segera mencabut IUP OP CV SSP.

“Apabila pemerintah memaksakan CV SSP tetap berjalan maka dipastikan akan terjadi konflik yang lebih besar lagi. Karena warga sudah sepakat untuk melawan tambang,” katanya.

Menurut Pradarma, selama ini warga terlihat geram melihat kerusakan yang ditimbulkan  oleh tambang CV SSP. Apalagi ketika melihat sumber air yang digunakan sebagian warga ternyata ditimbun oleh CV SSP.

Warga juga melihat tenyata tumpukan batu bara  CV SSP  sudah hilang. Padahal, pada saat sidak-sidak bersama pada tanggal 3 Agustus 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi,  DPMPTSP Provinsi Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Kukar serta Muspila Kecamatan Sangasanga dan Warga RT 24, batu bara itu masih menggunung.

“Hal ini menjadi bukti CV SSP kembali melanggar perintah tegas Dinas ESDM yang tertuang dalam berita acara hasil Sidak tanggal 03 Agustus 2018,” ujarnya.

Ada beberapa poin dalam Berita Acara itu, pada poin 5 disebutkan “Pada tanggal 25 Juli 2018 CV Sangasanga Perkasa telah dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan hari ini diminta sekali lagi kepada CV Sangasanga Perkasa untuk Tidak Melakukan Kegiatan Penambangan hingga memenuhi atau melengkapi dokumen-dokumen perizinan seperti halnya izin lingkungan, pembuangan air limbah dan izin pengelolaan B3″

Dan pada Berita acara poin 2 disebutkan, “CV Sangasanga Perkasa diharuskan melakukan penataan lahan untuk mengakomodir limpasan air sehingga tidak berdampak banjit di RT 24. CV Sangasanga Perkasa harus membuat peta water management dan segera membuat setlingpond dengan memperhitungkan antara tangkapan air (catchment area) dengan kapasitas tampung”.

Namun, dikatakan Pradarma,  alih-alih melaksanakan penataan lingkungan, justru CV SSP secara ilegal menjual batu bara yang diambil secara tidak sah ke luar wilayah Kecamatan Sangasanga (Palaran).

“Warga RT 24 ada yang milihat dumptruck bermuatan batu bara CV SSP Menuju Palaran. Dan salah satu driver dump truck ada menginformasikan itu ke salah satu warga RT 24,” ucap Pradarma.

Sesuai dengan pernyataan Petugas Dinas ESDM Provinsi Afkar kepada warga, ketika penandatangan berita acara hasil peninjauan laporan, di kantor Camat Sangasanga, bahwa berita acara tertanggal 03 Agustus 2018 itu merupakan peringatan terkahir bagi CV SSP.

“Oleh karena itu warga RT 24 menuntut agar CV SSP diberi saksi tegas dengan dicabut IUP OP-nya,” ujarya.

Warga juga sudah melaporkan dan mengirimkan foto serta video masalah pelanggaran CV SSP yang menjual baru bara  ini kepada wakil DPRD Provinsi Kaltim Samsun melalui pesan whatsapp messenger. “Dan Pak Samsun melalui WA menyatakan akan segera menindaklanjuti ke Dinas ESDM,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*