Breaking News

Tuntut Kesetaraan Bagi Pengemudi Transportasi Online, Serikat Pekerja Akan Gelar Aksi Besar-Besaran

Tuntut Kesetaraan Bagi Pengemudi Transportasi Online, Serikat Pekerja Akan Gelar Aksi Besar-Besaran.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)bersama Komite Aksi Transportasi Online (KATO) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menyuarakan kesetaraan pekerja transportasi online.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, langkah itu dilakukan agar pemerintah dan masyarakat Indonesia tahu bahwa selama ini pengelolaan sektor ini sangat diskriminatif.

“KSPI dan KATO akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Said Iqbal, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (30/03/2018).

KSPI dan KATO meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih persoalan sistem transportasi online yang tidak berpihak kepada para pengemudi.

Dia menegaskan, persoalan perlindungan tarif, perlindungan hukum, dan kesejahteraan driver transportasi online sangat minim sekali.

“Pemerintah terkesan lebih memproteksi para aplikator atau pengusaha Grab, Uber, dan Gojek karena alasan penyerapan tenaga kerja tanpa memberikan perlindungan tarif dan kesejahteraan bagi para pengemudi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal yang juga sebagai Koordinator Presidium KATO mengatakan, yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah memerintahkan para menteri agar segera membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Ketenagakerjaan, yang intinya memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pengemudi.

“Dalam SKB 3 Menteri tersebut harus diatur nilai tarif bawah yang diterima oleh pengemudi Gojek, Grab, dan Uber. Seperti layaknya para buruh menerima upah minimun sebagai jaring pengaman agar tidak menjadi absolut miskin,” tuturnya.

Dia juga meminta agar setiap perubahan aturan tarif dan bonus yang dibuat oleh para pengusaha transportasi online wajib didiskusikan terlebih dahulu dengan perwakilan serikat pekerja pengemudi transportasi online.

“Jangan pengusahanya dibiarkan berlindung dengan definisi istilah mitra. Tetapi dalam prakteknya tidak menempatkan para pengemudi transportasi online tersebut sebagaimana layaknya mitra untuk merundingkan hak-hak mereka,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Governing Body ILO ini.

Seharusnya, pengusaha transportasi online mencontoh pengusaha taksi yang juga menempatkan para sopir taksi tersebut sebagai mitra, tetapi para pengemudi tersebut berhak membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur tarif, komisi, dan kesejahteraan para pengemudi.

“Sekali lagi, pemerintah jangan berlindung dalam aturan tentang lalu lintas yang mengatakan roda dua bukan angkutan penumpang atau manusia,” tegas Said Iqbal.

Dikatakannya, faktanya dalam 3 tahun terakhir dengan kemajuan teknologi kendaraan roda 2 sudah digunakan sebagai alat angkutan penumpang.

“Bagaimana mungkin negara membiarkan warganya tidak terlindungi oleh kepentingan para pemodal?”  ujar Iqbal.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*