Breaking News

Tuntut Kenaikan UMP 2018, Buruh Minta Kenaikan 650 Ribu

Tuntut Kenaikan UMP 2018, Buruh Minta Kenaikan 650 Ribu.

Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi menuntut adanya kenaikan upah sebesar Rp 650 ribu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 mendatang.

 

Ketua Umum Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES Reformasi)Idris Idham mengatakan, per tanggal 1 November 2017, Gubernur di seluruh Indonesia harus sudah menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara serentak.

 

Terkait dengan itu, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES Reformasi) yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak agar UMP 2018 naik sebesar Rp 650.000.00.

 

Menurut Idris, kenaikan upah sebesar 650 ribu adalah sejalan dengan perjuangan KSPI yang saat ini sedang melakukan Kampanye Upah +50.

 

Idris mengatakan, Kampanye Upah +50 adalah tuntutan kaum buruh di kawasan Asia Pacific agar upah tahun 2018 naik minimal 50 dollar atau setara dengan Rp 650 ribu.

 

“Ini merupakan tuntutan buruh se-Asia Pacific hasil rekomendasi Konfederasi Serikat Buruh Dunia atau International Trade Union Confederation (ITUC),” tutur Idris Idham, Rabu (25/10/2017).

 

Dia menjelaskan, angka tersebut didasarkan dari tingkat GDP, income per kapita, dan tren pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik, rata-rata paling rasional adalah 50 dolar amerika yang jika dikonversi sekitar Rp 650 ribu.

 

“Kenaikan upah sebesar 650 ribu juga akan meningkatkan daya beli, sehingga nantinya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Idris.

 

Oleh karena itu, lanjut dia, FSP FARKES Reformasi yang memiliki basis anggota di sektor industri farmasi, rumah sakit, jamu, kosmetik, dan umum ini menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab, kata dia, Peraturan Pemerintah tersebut hanya membatasi kenaikan upah sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi.

 

“Hal ini melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan penetapan upah minimum berdasarkan survei komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” ujar Idris.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*