Breaking News

Tugas Menkopolhukam Yang Baru, Kebut Penyelesaian Undang Undang Terorisme

Menkopolhukam yang baru yakni Jenderal TNI (Purn) Wiranto harus kebut penyelesaian Undang Undang Terorisme.

Draft Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 tahun 20013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah disampaikan oleh pemerintah. Namun draft tersebut masih menuai polemik terkait peranan TNI dan Polri.

 

Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Hanafi Rais menilai, yang menjadi masalah dalam tahapan pembahasan RUU tersebut terletak pada pemerintahnya sendiri yakni peran dari aparat penegak hukum dalam hal ini TNI dan Polri belum mendapatkan kesepakatan yang sama dalam memberantas teroris.

 

“Jadi persoalannya ada pada pemerintah sendiri yang membuat pembahasan RUU itu terhambat sekarang ini,” ujar Hanafi di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (27/07/2016).

 

Menurut Hanafi, seharusnya pemerintah ketika memberikan draft ke DPR sudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam RUU tersebut, sebelum dibahas bersama DPR.

 

Untuk itu, Hanafi berharap, Menkopolhukam yang baru yakni Jenderal TNI (Purn) Wiranto kiranya mampu menjadi fasilitator dan mediator agar pemerintah msatu suara dalam RUU tersebut.

 

“Kalau ini tidak diselesaikan oleh Menkopolhukam yang baru ya balik ke DPR. Kok malah DPR yang disusahkan begini, padahal itu inisiatifnya pemerintah,” ujarnya.

 

Selain itu, lanjutnya,  DPR tidak mau pembahasan RUU ini malah membelah DPR atas kepentingan yang terkandung di dalam RUU tersebut.

 

“Karena kami kan sebenarnya berdebatnya membawa suara rakyat yang pasti akan menyampaikan kehendak rakyat yang selama ini resah akan keberadaan teroris. Jangan sampai ditarik menjadi konflik elite antara TNI dan Polri. Harusnya konflik elite ini diselesaikan di pemerintahan supaya DPR ketika pembahasannya dapat lebih konsentrasi ke persoalan masyarakat dan membahas urusan-urusan lain misalnya soal korban, pengawasan dan lainnya. Sayang kalau RUU ini hanya membahas terkait peran yang harusnya sudah selesai di pemerintah,” ucapnya.

 

Hanafi berpesan, ketika sudah menjabat sebagai Menteri yang dibawa tidak boleh sentimen lembaganya, seperti kalau dia dari militer tidak boleh membawa sentimen itu atau yang lainnya.

 

“Dia sudah dipilih sebagai negarawan yang harus dipikirkan adalah bagaimana TNI dan Polri bisa satu suara dalam RUU itu. Berbagi peran dan bersinergi dalam penanganan dan penindakan terorisme ini. Sepertinya itu saja,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*