Breaking News

Tolong ya..TNI/Polri Jangan Berpolitik Praktis

Tolong ya..TNI/Polri Jangan Berpolitik Praktis.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta untuk tidak berpolitik praktis. Selain akan menimbulkan persoalan-persoalan yang pelik di masa mendatang, TNI/Polri jika berpolitik praktis akan sarat dengan penyelewengan kewenangan dan kekuasaannya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora)/Kwartir Nasional Pramuka Dr Adhyaksa Dault mengingatkan, jika TNI/Polri kembali berpolitik praktis, maka Indonesia akan segera masuk dalam konflik berkepanjangan, dan mengarah pada disintegrasi yang serius.

 

Please, TNI Polri jangan ikut memilih. TNI/Polri jangan berpolitik praktis. Itu akan menjadi kemunduran bagi bangsa ini. Jadi, tolonglah agar tidak memilih,” ujar Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora)/Kwartir Nasional Pramuka Dr Adhyaksa Dault saat menjadi pembicara dalam Serial Dikusi INDONESIA RUMAH KITA Menyambut SUMPAH PEMUDA, bertema, Semangat Sumpah Pemuda Tumbuhkan Cinta NKRI, di Gedung Joeang 45, Jalan Menteng Raya Nomo 31, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).

 

Dalam dikusi yang dihadiri ratusan elemen kaum muda itu hadir sebagai pembicara Politisi Senior Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang juga Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora)/Kwartir Nasional Pramuka Dr Adhyaksa Dault, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Brigjen TNI (Purn) Dr Nuhajizah Marpaung , Wakil Bupati Halmahera Selatan Ihwan Hasim, dipandu oleh Wartawan Senior yang kini menjadi Direktur Eksekutif TMT Production, Tiurmaida Tampubolon.

 

Menurut mantan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini, sangat sulit dibayangkan, jika setiap partai politik memiliki jenderal-jenderal berpolitik praktis. “Jika ada jenderalnya PDIP, ada jenderalnya Golkar, ada TNI atau Polisinya PDIP, ada TNI atau Polisinya Golkar, lah pasti akan ada persoalan dengan masyarakat ini nanti,” tutur dia.

 

Dia setuju bahwa peran dan kesejahteraan TNI/Polri harus diperkuat dan ditingkatkan. Namun untuk urusan politik praktis sebaiknya tidak ikut-ikutan.

 

“TNI/Polri harus kita perkuat untuk menjaga NKRI,” ujarnya.

 

Sementara itu, politisi senior Partaoi Golkar Akbar Tanjung mengajak kaum muda agar berani dan mau terjun ke dunia politik praktis. Menurut mantan Ketua DPR ini, peranan kaum muda di politik sangat diharapkan, agar mampu mewujudkan konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran brilian yang akan dipergunakan untuk menjadikan politik sebagai jalur mewujudkan kesetiaan kepada NKRI, pembangunan dan keadilan serta kesejahteraan Indonesia

 

“Silakan, adek-adek mahasiswa, kaum muda, berpolitik praktis jika memang ada jiwanya ke politik. Indonesia memerlukan kaum-kaum muda yang cerdas, yang berani dan yang memiliki pemikiran-pemikiran brilliant dalam menjadikan politik sebagai alat perjuangan bagi kemajuan Indonesia,” ujar Akbar Tanjung.

 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga percaya, bahwa kemampuan kaum muda Indonesia sangat bagus. Sumber Daya Manusia yang mumpuni yang diharapkan mampu mengelola pemerintahan dan negara semakin baik ke depannya.

 

“Ada tawaran-tawaran solusi yang bisa dijadikan pemecahan dari persoalan-persoalan bangsa yang ada,” ujarnya.

 

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto me-review peranan kaum muda dalam sejarah perpolitikan dan kemerdekaan Indonesia.

Kaum muda, lanjut mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) itu, sudah teruji komitmen kebangsaan dan nasionalismenya dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan menjaga NKRI.

 

Indonesia, kata dia, harus menjalankan prinsip Trias Politika. Prinsip itu dijalankan untuk saling memeriksa dan menjaga keseimbangan.

 

“Prasyarat struktural negara bangsa yang modern adalah adanya pembagian kerja yang rasional. Tidak ada satu pun institusi di negara bangsa modern yang boleh melaksanakan semua fungsi sekaligus,” ujar Sidarto Danusubroto.

 

Kemudian, lanjut dia, dalam mengelola negara dan pemerintahan, prasyarat struktural kedua dalam negara bangsa modern adalah birokrasi yang impersonal dan berlandaskan meritokrasi.

 

“Pola perekrutan di dalam negara bangsa modern tidak boleh bersadarkan pada suku, ras, etnis, agama atau gender. Orang direkrut semata karena kompetensinya, bukan latar belakang kulturalnya,” ujar Sidarto Danusubroto.

 

Di masa lalu, kata dia, di Indonesi pernah hadir para kaum muda yang bergerak dengan membentuk organisasi-organisasi ideologis, serta organisasi pribumi berbasis kesukuan, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes dan lain sebagainya.

 

Kemudian, atas dasar kesadaran berbaur ke dalam Jong Indonesia yang didirikan pada bulan Februari 1927. Kemudian pada 1930 Jong Indonesia berubah nama menjadi Indonesia Muda, yang mengintegrasikan semua perkumpulan berbasis kesukuan mejadi Indonesia Muda.

 

“Semua itu memuncak pada tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda Indonesia kedua di Batavia. Kongres yang dipimpin para tokoh muda nasinalis seperti Muhammad Yamin, Amir Sjarifuddin, Sukiman dan Asaat, bersatu menyatakan dan menyerukan ‘Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa’ dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya,” ujar Sidarto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*