Breaking News

Tolak Warnai Proses Pemilu Dengan Kebusukan, Kaum Muda Gelorakan Anti Kampanye Negatif

Tolak Warnai Proses Pemilu Dengan Kebusukan, Kaum Muda Gelorakan Anti Kampanye Negatif.

Kaum muda menggelorakan tolak kampanye negatif dalam proses demokrasi menuju Pemilu 2019. Demokrasi di Indonesia tidak selayaknya dipenuhi dengan isu-isu dan kampanye negatif berbau busuk.

Ketua Pengurus Kolektif Nasional Relawan Angkatan Pembaharuan Indonesia (PKN RAPI) Syah Abduh El’Wahid menuturkan, sekarang ini kian banyak Partai Politik maupun caleg-caleg melakukan kampanye dengan mempergunakan isu-isu negatif.

Kampanye seperti itu sangat merusak demokrasi dan membuat hubungan sosial retak. “Kampanye hitam mulai merebak saat ini, khususnya ketika elit-elit politik negeri ini bicara tentang boleh atau tidaknya melakukan kampanye negatif bagi lawan politik. Kita menolak kampanye negatif,” tutur Wahid, dalam siaran persnya, Selasa (16/10/2018).

Dia pun menyatakan, dalam Rapat Harian Pengurus Kolektif Nasional (PKN) RAPI bersama Dewan Pengarah RAPI tegas menolak berkembangnya wacana kampanye negatif.

Kampanye adalah alat atau cara mendapatkan dukungan dari masyarakat, kampanye bisa dalam bentuk rapat-rapat umum, brosur, spanduk, fliyer dan lain sebagainya.

“Coba dibayangkan bagaimana jika isi kampanye Partai Politik atau tokoh-tokoh politik dipenuhi semuanya oleh kampanye negatif? Tak terbayang bangsa ini menjadi bangsa yang tidak beradab,” tegasnya.

Dia memperingatkan, jangan sampai brosur, spanduk, banner dan media kampanye sifatnya tertulis maupun iklan-iklan cetak, elektronik dan online dihiasi dengan kampanye negatif.

“Bagaimana jika hal itu dilihat atau didengar oleh anak-anak kecil ? Tak terbayang rusaknya generasi-generasi muda penerus bangsa ke depan yang akan memimpin negara ini. Kampanye negatif walaupun isinya benar, bukanlah hal pokok dalam kampanye. Ini bukan persolan benar salah, tapi ini persoalan baik buruk. Kita berbangsa dan bernegara ini untuk membangun sebuah peradaban yang luhur untuk umat manusia,” tuturnya.

Dia mengatakan, proses Pemilu dalam konteks berbangsa dan bernegara bukan sekedar meraih kekuasaan saja, tapi bagaimana kekuasaan yang ada di negara ini dapat diterjemahkan sebagai hal-hal baik bagi dunia ini.

“Kita mau dikenang sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang adi luhung seperti yang ditinggalkan para leluhur kita,” ujar Wahid.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah RAPI Benny Sijabat menambahkan, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan banyak sekali ragam budaya dari Sabang sampai Merauke.

Oleh karena itu, sebagai Negara dan sebagai Bangsa yang bermartabat, semua itu harus dijaga dan menjadi keluarga besar Indonesia yang beradab.

“Kita jarang sekali menemukan bahasa-bahasa langsung menjelekkan pihak lawan. Kita sudah terbiasa mengungkapkan hal-hal yang benar, tapi sifatnya tidak baik jika disampaikan ke khalayak umum dengan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa majas dan sindiran halus ataupun dalam bentuk kesenian lainnya,” tutur Benny.

Dia pun mengajak semua pihak mencermati keagungan sebuah peradaban adalah bagaimana bentuk protes atau kritik dilakukan secara elegan dan berbudaya.

Rusaknya atau keroposnya sebuah bangsa, lanjut Benny, dapat dinilai dari budaya dan bahasanya. “Saling menghargai, saling membesarkan pihak lawan dalam budaya komunikasi nenek moyang kita dulu adalah hal lazim yang diungkapkan. Kalaupun mau melakukan kampanye negatif cukuplah dalam bahasa sindiran atau majas dalam rapat-rapat umum saja bukan diseluruh bentuk kampanye,” tuturnya.

Anehnya, lanjut dia, kok sekarang ini malah merebak bahasa-bahasa vulgar dalam bentuk meme di media online (daring), juga dalam bentuk-bentuk kampanye-kampanye negative. Semua itu tidak memiliki nilai etika dan estitika.

“Acapkali kita menemukan serangannya sifatnya hal sangat pribadi sekali. Contohnya presiden kerempeng, jomblohlah, anak ini, anak itulah dan lain sebagainya. Jika kampanye negatif  seperti itu yang mau kita tampilkan, mau jalan kemana arah bangsa ini?” ujarnya.

Dia pun meminta penyelenggara Pemilu dan aparat hukum memperingatkan dan menindaktegas pola kampanye negatif yang terus menerus terjadi. Tidak perduli dari pihak mana pun itu.

“Kita sangat menolak bentuk kampanye negatif. Mari kita bangun kampanye adu argumentasi, adu visi misi dan adu program. Bukankah para pendiri republik di tengah persaingan antar mereka menjadi pemimpin pergerakan kemerdekaan telah memberikan contoh dengan adu konsep dan adu gagasan mengenai Indonesia Merdeka? Sudah seharusnya kita sekarang bicara tentang Indonesia Emas 2045, bukan kampanye negatif yang membicarakan keburukan orang per orang,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*