Breaking News

Tolak Proyek Kereta Cepat, Warga Siap Hadapi Pemerintah Di Pengadilan

Proyek Kereta Apit Cepat Jakarta Bandung Digugat Class Action

Pemerintahan Presiden Jokowi akan menghadapi masyarakat di pengadilan dalam persoalan proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

Selasa, 15 Februari 2016, warga negara Indonesia atas nama Tri Sasono, Bin Tresnadi dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Tolak Kereta Cepat mendaftarkan gugatan class action untuk pembatalan Kereta Cepat Jakarta Bandung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak-pihak yang digugat adalah PT Kereta Cepat Indonesia China, PT Pilar Sinergi BUMN, China Railway Corporation, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Menteri BUMN.

Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat Habiburokhman menyampaikan alasan-alasan hukum class action yang dilakukan itu antara lain, groundbreaking Kereta Api Cepat itu dilakukan sebelum adanya izin konsesi dan izin pembangunan dari Menteri Perhubungan.

“Walau terlihat sederhana urusan ini, namun hal itu merupakan pelanggaran serius atas asas-asas umum pemerintahan yang baik,” ujar Habiburokhman dalam siaran persnya, Selasa (16/02/2016).

Dia mengatakan, ada kesan bahwa dua izin penting tersebut hanya akan dijadikan formalitas belaka, padahal seharusnya izin dikeluarkan setelah mempelajari dahulu seluruh aspek terkait.

Kalau syarat-syarat, prosedur dan kondisi terpenuhi, lanjut dia, tentu saja izin dapat dikeluarkan. Namun jika tidak terpenuhi,  izin tidak boleh dikeluarkan.

“Tidak boleh ada pemaksaan kepada Menteri Perhubungan untuk mengeluarkan izin hanya karena prosesi groundbreaking sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Pemerintah, kata habiburokhman, biasanya bersikap tegas melarang pihak swasta memeulai aktivitas pembangunan proyek fisik sebelum selesaianya perizinan. “Mengapa sekarang justru pemerintah yang melanggar?” ujar dia.

Alasan hukum kedua, pemberian hak eksklusif yang melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang monopoli yang mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Pemberian hak eksklusif ini, kata habiburokhman, dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.

“Selama ini kita begitu tegas dalam mensikapi praktek monopoli, bahkan kita pernah memaksa perusahaan raksasa Singpura Temasek melepas sahamnya di industri telekomunikasi seluler karena dikategorikan monopoli. Hal serupa juga seharusnya kita terapkan dalam kasus kereta cepat. Kita tidak boleh memberikan keistimewaan kepada siapapun,” ujarnya.

Perlu diingat, lanjutnya, dimanapun di seluruh dunia,  praktek monopoli pasti akan menurunkan kualitas, terlebih dalam industri yang produknya berupa jasa.

“Jadi, jangan harap penyelenggara Kereta Cepat tersebut memperhatikan kualitas jasa. Karena memang tidak ada pesaing di pasar bersangkutan yang sama. Padahal sejak awal sudah disebutkan jika harga tiket kereta cepat tersebut tidaklah murah,” ujarnya.

Alasan hukum yang ketiga dalam class action itu, proyek kereta cepat ini membawa pengaruh buruk atau bahkan kerusakan  bagi lingkungan hidup di daerah-daerah  yang dilintasi.

Dijelaskan Habiburokhman, proyek ini mengakibatkan pengalihfungsian ribuan hektar lahan pertanian yang saat ini menjadi andalan ketersediaan pangan di daerah tersebut.

“Selain itu, proyek ini juga akan mendegradasi ketersediaan air bersih karena pembangunan infrastruktur di daerah yang sebelumnya merupakan daerah resapan air,” ujarnya.

Dengan dasar itu, lanjut dia, maka proyek kereta cepat yang sudah dilakukan pemerintah itu telah melanggar pasal 68 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang megatur Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Anggota Komisi V DPR RI Moh Nizar zahro, mengaku sudah memperkirakannya jauh hari bahwa proyek yang sudah disetujui Presiden Jokowi itu pun akan bermasalah.

“Saya dari awal sangat khawatir bilamana ada gugatan, karena sudah pasti akan menghambat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung,” ujarnya.

Dia mengatakan, gugatan masyarakat pada proyek ini menjadi sebuah kepastian. Sebab, pemerintah sangat minim melakukan sosialisasi dan transparansi.

“Gugatan masyarakat tentang proyek kereta api cepat akibat dari sosialisasi dan transparansi yang kurang dari pemerintah,” ujar Nizar.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*