Breaking News

Tolak Persidangan Kriminalisasi Nelayan, Warga Gelar Aksi Borgol Tangan di Pengadilan

Tolak Persidangan Kriminalisasi Nelayan, Warga Gelar Aksi Borgol Tangan di Pengadilan.

Sekitar seratus orang nelayan dari Masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, menggelar aksi borgol tangan dan memblokir pintu Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Selasa (08/05/2018).

Aksi itu digelar warga Pulau Pari sebagai upaya meminta dihentikannya kriminalisasi nelayan.

Koordinator Aksi Warga Pulau Pari, Buyung menyampaikan, mereka memprotes terbitnya Sertifikat Tanah Pulau Pari.

Sertifikat itu, menurut dia, cacat hukum. Malah, lanjut dia, nelayan yang dikorbankan dan dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

“Para nelayan satu persatu dikriminalisasi lalu dijebloskan ke penjara dengan bukti sertifikat mal-administrasi,” ujar Buyung.

Peserta aksi menutup pintu masuk PN Jakut. Mereka berorasi untuk menghentikan proses hukum yang terjadi.

Para pendemo berorasi. “Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Buyung.

Dia menerangkan, kasus kriminalisasi yang dialami warga Pulau Pari yakni Khatur Sulaiman sangat keji. Hanya karena diduga memasuki perkarangan PT Bumi Pari Asih, lantas diciduk dan dituduh aneh-aneh.

“Padahal itu tidak benar. Kami menilai proses hukum yang terjadi hanya bentuk kriminalisasi. Pak Sulaiman memihak masyarakat kecil,” ujarnya.

Dalam orasinya, para pendemo juga meneriakkan Pancasila, khususnya sila ke lima, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

“Proses hukum dan terbitnya sertifikat telah melukai rasa keadilan masyarakat nelayan Pulau Pari,” ujar Buyung.

Pengacara dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Nelson Simamora yang mendampingi warga menuturkan, setelah kriminalisasi nelayan Pulau Pari Jilid 1 dengan korban Edi Priadi, kemudian kriminalisasi Nelayan Pulau Pari Jilid 2 dengan korban Baharuddin, Mastono dan Mustaghfirin.

“Saat ini Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari Jilid 3 juga sedang berjalan, korbannya adalah Khatur Sulaiman,” ujar Nelson.

Untuk menyuarakan agar dilepaskan, Nelayan dan Warga Masyarakat Pulau Pari mengawal Sidang Pertama Kriminalisasi Jilid 3 Nelayan Pulau Pari.

“Warga menuntut dihentikannya kriminalisasi Nelayan Pulau Pari. Karena, LAHP Ombudsman RI menyatakan bahwa Sertifikat yang diterbitkan BPN Jakarta Utara adalah proses Mal-Administrasi. Atas dasar itulah, proses kriminalisasi mesti dihentikan,” pinta Nelson.

Oleh karena itulah, warga menggelar aksi borgol tangan dan memblokade jalur masuk PN Jakut, menuntut keadilan bagi masyarakat.(Togap Manihuruk)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*