Breaking News

Tolak Penggusuran Orang Miskin, Ahok Disuruh Belajar Ke Romo Mangun

Pembangunan tidak perlu menggusur. Penggusuran dengan dalih pembangunan, yang mengabaikan kemanusiaan dan keadilan sosial adalah pelanggaran yang bisa dituntut secara hukum maupun politik.

Soal gusur menggusur, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang sering dipanggil dengan nama panggilan Ahok, disuruh belajar kepada rohaniwawan yang sekaligus budayawan Romo Mangun mengenai tata cara dan bersikap kepada masyarakat.

Sebab jika Ahok masih saja bersikap arogan dan terus menerus merasa benar dengan cara-cara yang dilakukannya dalam melakukan penggusuran warga miskin di Jakarta, maka dia bisa digugat secara hukum dan politik.

Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso saat didapuk berbicara dalam Kongres Rakyat Melawan Penggusuran yang diselenggarakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), di Kolong Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 15 Mei 2016.

“Sebagai contoh, pada sekitar tahun 1980-an, Kali Code adalah sebuah kawasan kumuh di Yogyakarta, pernah mau digusur. Dengan dukungan Romo Mangunwijaya, yang mengorganisir kekuatan masyarakat lewat pembangunan sistem sosial yang melahirkan kesadaran kolektif, Romo Mangun dengan partisipasi masyarakat berhasil memperbaiki dan menata pemukiman warga Kali Code tanpa penggusuran,” papar Sugeng Teguh Santoso.

Di Jakarta, lanjut dia, aktivis Komunitas Ciliwung-Condet yang berhasil menghijaukan beberapa meter lahan di pinggir Sungai Ciliwung di kawasan Condet, Jakarta Timur, harus diapresiasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk menata wilayahnya.

“Masih banyak contoh lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dimana pembangunan tidak perlu menggusur,” ujarnya.

Menurut Sugeng, kebijakan yang dilakukan aparatur pemerintahan dalam melakukan penggusuran harus mengabdi kepada kemanusiaan dan keadilan sosial di masyarakat.

“Penggusuran dengan dalih pembangunan, yang mengabaikan kemanusiaan dan keadilan sosial adalah pelanggaran yang bisa dituntut secara hukum maupun politik,” papar Sugeng Teguh Santoso.

Sugeng yang juga Sekretaris Jenderal DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Sekjen Peradi) ini mengatakan, sejumlah fakta penggusuran yang dilakukan aparatur pemerintahan di Tanah Air, sering kali tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial itu.

Misal saja, lanjut dia, di lokasi yang terdekat dengan pusat pemerintahan di Jakarta, penggusuran yang dilakukan pemerintahan dengan cara gila-gilaan terhadap warga cenderung dimaknai sebagai upaya menghabisi warga yang memiliki golongan ekonomi rendah serta dianggap bodoh yang tidak faham regulasi.

Padahal, justeru dengan adanya regulasi, pemerintah harusnya memberikan solusi yang manusiawi dan berkeadilan bagi warga tergusur.

Sugeng memaparkan, berdasarkan data yang dihimpun Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), terdapat sekitar 62.036 orang miskin jadi korban penggusuran pemerintahan Ibukota sejak tahun 2013.

Sebanyak 17.533 jiwa digusur dari Jakarta pada tahun 2013, 15.931 jiwa pada tahun 2014 dan 28.572 jiwa pada tahun 2015. Dan sejak Januari hingga Mei 2016, penggusuran terjadi di beberapa wilayah Jakarta, seperti; Bukit Duri, Kalijodo, Pasar Ikan, Kampung Aquarium.

“Salah satu alasannya, karena rakyat tersebut tinggal di kawasan yang illegal. Ironisnya, dalam kasus-kasus penggusuran tersebut, menurut catatan LBH Jakarta, sebanyak 84 persen kasus penggusuran tidak dilalui dengan musyawarah yang tulus terhadap warga,” ungkap Sugeng.

Di Penjaringan, Jakarta Utara, misalnya, puluhan warga Pasar Ikan yang terkena dampak penggusuran, tinggal di perahu nelayan yang ada di pinggiran tanggul perairan Sunda Kelapa, karena rumah susun warga (rusunawa) yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, jaraknya terlalu jauh dari tempat mata pencarian. Penggusuran warga dari tempat tinggal mereka di beberapa titik di Jakarta, seperti Kalijodo, Pasar Ikan, Luar Batang, dan lain-lain.

Dengan penggusuran itu, lanjut Sugeng, tidak saja persoalan kepemilikan hak atas tanah, melainkan juga sistem sosial yang sudah terbangun berupa suasana persaudaraan, lingkungan kerja yang nyaman, pertetanggaan, dan hal lainnya yang tidak bisa diterjemahkan dengan cara memindahkan korban penggusuran ke rumah susun warga, juga turut tergusur. “Yang berarti juga, semua pola sosial dan sistem itu dicabut dari satu kesatuannya,” ujar Sugeng.

Karena itu, Sugeng mengingatkan, penggusuran sistem sosial itu mahal harganya dan tidak bisa diganti. “Apalagi hanya diganti dengan memberikan hunian seperti rusunawa saja, disewa pula!” kata dia.

Untuk mewujudkan prinsip keadilan terhadap para korban, lanjut Sugeng, maka harus disertai dengan upaya pemerintah untuk mensubtitusi sistem sosial secara keseluruhan. Hal ini tentu berbeda dengan pandangan kapitalisme yang melihat tanah sebagai tempat tinggal korban penggusuran yang hanya dianggap sebagai modal semata.

Karena itulah, Sugeng menegaskan, penggusuran atas nama pembangunan dan dengan dalih tanah negara, jangan sampai sesat konstitusi. Agar ada indikator yang jelas bahwa setelah adanya penggusuran, sistem sosial dapat berangsur pulih, maka kepatuhan terhadap tujuan bernegara mutlak sifatnya.

Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni di dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, maka negara c.q pemerintah, memiliki fungsi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Tujuan negara tersebut harus dikonkritkan, misalnya dengan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi korban penggusuran, menciptakan lapangan pekerjaan yang representatif, dan tidak mengkomersilkan lahan-lahan bekas penggusuran kepada para pemilik modal,” ujar Sugeng.

Sejalan dengan itu, dikatakan Sugeng, dalam proses perubahan sosial yang lebih baik, termasuk pembangunan kota, penggusuran bukan solusi. Pembangunan dalam bentuk apapun, justeru harus melibatkan peran serta masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Sugeng, proses pembangunan perlu mengarusutamakan hak asasi manusia dan tujuan bernegara sesuai Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dan peraturan lainnya.

“Aturan-aturan itu telah secara tegas mengatur bahwa bertempat tinggal ialah hak asasi manusia. Dengan demikian, penggusuran yang mengabaikan kemanusiaan dan keadilan sosial adalah pelanggaran yang bisa dituntut secara hukum maupun politik, misalnya melalui lembaga perwakilan rakyat,” pungkas Sugeng.

Ribuan warga DKI Jakarta yang merupakan orang-orang miskin dan para korban penggusuran yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggelar Kongres Rakyat Melawan Penggusuran, Minggu (15/05/2016).

Di dalam kongres ini, mereka meminta dan mendesak pemerintah untuk menyediakan perumahan layak huni serta menolak adanya komersialisasi rumah-rumah bagi rakyat.

Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Marlo Sitompul menyampaikan, selama ini masyarakat miskin dan para korban penggusuran hanya dijadikan korban kepentingan oleh para penguasa dan pengusaha hitam, serta para politisi untuk meraup kursi kekuasaan.

Perumahan layak bagi rakyat miskin, lanjut Marlo, adalah kewajiban negara untuk menyediakannya. Jika selama ini penguasaan lahan dan property perumahan hanya bisa diakses oleh para cukong dan orang-orang kaya karena model komersialisasi perumahan yang gila-gilaan harganya, maka kini pemerintah tidak boleh lari dari tanggung jawabnya sebagai pelaksana amanat konstitusi negara agar menyediakan rumah layak, tanpa komersialisasi bagi rakyat miskin dan para korban penggusuran yang nasibnya mengenaskan.

“Pemerintah harus membangun perumahan yang layak, rumah yang sehat, rumah yang murah bagi rakyat. Bukan malah melakukan komersialisasi perumahan seperti yang ada saat ini,” ujar Marlo.

Selain itu, kepedulian pemerintah untuk mewujudkan perumahan rakyat sangat rendah. “Gila-gilaan komersialisasi rumah dan hunian yang terjadi saat ini. Lihat, rusun (rumah susun) itu pun dikomersialisasikan dengan gila-gilaan,” tutur dia.

Dia juga mendesak pemerintah agar tidak buta, dan agar menghentikan penguasaan lahan atau tanah rakyat, yang kini bebas dirampas dan dikuasi oleh para konglomerat dan pengusaha hitam.

Sebab, dengan penguasaan lahan seperti itu, maka pembangunan perumahan layak bagi rakyat miskin tidak akan pernah terwujud.

“Pemerintah harus membatasi kepemilikan tanah atau lahan oleh para pengusaha, para cukong dan konglomerat. Sejatinya, tanah itu adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan investor jahat,” ujar Marlo.

Kongres ini dihadiri perwakilan warga dari 33 Kelurahan di DKI Jakarta dan para penghuni Rumah Susun yang merupakan korban penggusuran yang dilakukan pemerintah.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*