Breaking News

Tolak Kriminalisasi Dan Pelemahan KPK, Selamatkan Anak Kandung Reformasi

Tolak Kriminalisasi Dan Pelemahan KPK, Selamatkan Anak Kandung Reformasi.

Upaya kriminalisasi dan pelemahan yang terus menerus terjadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihentikan. Selain belum terlihat adanya upaya serius dari institusi-institusi negara untuk menyelamatkan KPK, masyarakat Indonesia diserukan agar melakukan upaya penyelamatan kepada lembaga anti rasuah itu, yang disebut sebagai salah satu anak kandung Reformasi di Indonesia.

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) menyampaikan, rangkaian peristiwa yang akhir-akhir ini menimpa KPK sangat mengkhawatirkan. Mulai dari usulan revisi Undang-Undang KPK, teror kepada Novel Baswedan (penyidik senior KPK) berupa penyiraman air keras, dipaksakannya Panitia Khusus (Pansus) angket KPK yang digulirkan DPR RI, sampai pada dugaan kriminalisasi pimpinan KPK, terus dihembuskan berbagai kalangan, yang merasa terancam dengan kerja-kerja komisi anti rasuah tersebut dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung menilai, kriminalisasi pimpinan dan atau penyidik senior KPK serta pelemahan institusi KPK sudah sangat jelas terjadi, dan kasat mata.

“Geliat politik DPR RI dengan bermanuver melalui hak angket jelas memiliki motif untuk mempreteli kerja-kerja pemberantasan korupsi. KPK, merupakan produk atau anak kandung reformasi, kehadirannya masih sangat dibutuhkan bangsa ini dalam memberangus kejahatan korupsi,” ujar Jones Batara Manurung, di Jakarta, Senin (11/09/2017).

Dia mengingatkan, KPK yang adalah lembaga ad-hoc yang didirikan pasca reformasi merupakan lembaga yang paling berhasil dibandingkan institusi lain dalam pemberantasan korupsi. Banyak pihak yang selama ini merasa berada dalam zona nyaman korupsi terganggu dengan eksistensi KPK yang semakin dicintai rakyat. Sehingga akhir-akhir ini memang ada pihak-pihak yang mau mengamputasi KPK bahkan ada yang menginginkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Kami melihat bahwa berbagai kalangan masyarakat mulai dari ormas, akademisi lintas keilmuan, seniman dan para pakar hukum tata negara menilai angket KPK  salah alamat, sebab KPK tidak semestinya menjadi obyek angket. Pansus angket ini cacat prosedur bahkan bertentangan dengan undang-undang serta bisa dilihat sebagai ajang pembalasan. Harusnya DPR RI dapat mendengar hal ini,” tutur Jones.

Sementara Sekretaris Jenderal DPP SERINDO, Muhammad Irvan Mahmud Asia menilai, kesaksian Miryam S Haryani di KPK terkait korupsi e-KTP yang mengatakan diancam oleh anggota DPR agar tidak mengatakan yang sebenarnya, menjadi awal pertikaian KPK dan DPR RI.

Sejak saat itulah anggota-anggota DPR RI yang disebut Miryam kebakaran jenggot. Komplotan ini kemudian menggagas Pansus dan sejak bergulirnya pansus KPK, kinerja KPK mulai terganggu, padahal ada banyak kasus yang sedang ditangani komisi anti rasuah tersebut, salah satunya penyelesain korupsi e-KTP.

“Ke depan ini masyarakat  harus memberi perhatian lebih baik lagi untuk bisa menyelamatkan eksistensi KPK ini, Ayo Selamatkan KPK,” ujar Irvan.

Dia juga berharap, ada kesepahaman bersama, mulai dari Presiden dan jajaran menteri, DPR RI, kepolisian, kejaksaan dan lembaga negara lainnya untuk memiliki visi bersama menyelamatkan dan membangun negara ini, salah satunya dari penyakit korupsi, jadi harus diberantas tuntas.

“Khususnya pada era Jokowi ini, kami melihat Presiden Jokowi sangat anti KKN dengan demikian Beliau pasti pro KPK dalam pertentangan KPK dan DPR saat ini,” ujarnya.

Irvan menyampaikan, jika negara ingin lebih baik, KPK harus diperkuat, bukan sebaliknya. “KPK harus menjadi partner kerja dari kejaksaan dan Polri dalam sinergitas pemberantasan korupsi. Tugas DPR RI khususnya Komisi III adalah memastikan institusi-institusi ini berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah di gariskan dalam undang-undang. Jangan lagi ada rivalitas, perkuat kelembagaan dan bersinergi dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Dan Advokasi Masyarakat (PBHAM) Anggiat Gabe Sinaga mengatakan memang sudah kian massif upaya pemberangusan lembaga-lembaga yang vokal memberantas korupsi, seperti KPK.

Berbagai cara dilakukan agar kian keok pemberantasan korupsi, bahkan anggota DPR dan aparat penegak hukum lainnya, seperti dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, ada saja yang berupaya memberangus keberadaan KPK.

“Logika Anggota DPR Henry Yoso Diningrat sudah terbalik. Malah dia mau membekukan KPK. Ingat, KPK sebagai lembaga yang kredibel dalam memberantas korupsi, bukan KPK-nya yang perlu dibekukan, malah DPR-nya sajalah yang dibegitukan kalau memang mau membekukan lembaga. Bekukan DPR, jangan bekukan KPK,” pungkas Anggiat.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*