Breaking News

Tolak Kenaikan TDL, Pemerintah Harus Cabut Sistem Token

Tolak Kenaikan TDL, Pemerintah Harus Cabut Sistem Token.

Pemerintah didesak untuk segera menghentikan proses kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang mencekik buruh dan masyarakat banyak.

 

Selain itu, pemerintah diminta untuk terbuka dan mengkaji ulang pengelolaan dan pemanfaatan listrik yang selama ini diterapkan oleh pemerintah.

 

Aktivis Senior Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jacob Ereste menyampaikan, kenaikan demi kenaikan TDL yang selalu menimbulkan persoalan bagi buruh dan masyarakat menengah ke bawah tidak pernah dikaji oleh pemerintah secara terbuka.

 

“Pengelolaan listrik kita tidak pernah terbuka. Selalu saja dipaksakan. Kenaikan TDL sangat nyata mencekik kehidupan buruh dan masyarakat, namun selalu saja dikeluarkan dalil-dalil pembenar atas kebijakan yang sangat malas itu,” tutur Jacob Ereste, di Jakarta, Selasa (09/05/2017).

 

Padahal, lanjut dia, perlu dievaluasi secara terbuka program dan juga aplikasi perlistrikan Indonesia selama ini. Misalnya saja, lanjut dia, konsumsi listrik bagi masyarakat menangah ke bawah, terutama kaum buruh, dengan mempergunakan sistem kartu berupa token, tidak pernah dievaluasi.

 

“Konsumsi listrik buruh selalu dimanipulasi. Token itu kan berupa kartu, isi pulsa. Isi dua puluh ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah juga cepat habis. Entah kenapa, itu malah boros. Dan ini semakin menyulitkan buruh. penghasilan buruh berapa sih?” ungkapnya.

 

Jika pelayanan dan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat pun tidak pernah terbuka, maka semua kebijakan kenaikan TDL yang dijalankan pemerintah itu pun, tidak akan pernah diketahui secara pasti dari dan untuk siapa.

 

“Harus diungkapkan seperti apa. Untuk siapa, dari siapa saja. Kita ini ditipu selama ini dengan berbagai-bagai cara yang merugikan. Tolong dibuka dan dievaluasi secara menyeluruh. Jangan bisanya Cuma naikkan TDL terus,” ujar Jacob.

 

Selain itu, kata dia, kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang terpuruk, harus menjadi pertahian pemerintah. Bukan berarti kondisi perekonomian terpuruk malah lantas masyarakat kembali dicekik untuk memperoleh uang memutar perekonomian yang entah untuk siapa.

 

“Kegagalan pemerintah mengelola perekonomian, jangan sampai semua harga dinaikkan dan yang merasakan penderitaan selalu buruh dan masyarakat kecil. Ini semua untuk siapa? Harus terbuka. TDL tidak boleh seenaknya saja dinaikkan,” tutur dia.

 

Apalagi, kata dia, menjelang hari besar Lebaran, dimana-mana selalu saja kenaikan harga sembako meningkat tajam, jika semua kebutuhan dinaikkan, termasuk TDL, lalu dengan apa lagi buruh akan bertahan hidup?

 

“Emangnya gaji buruh sudah besar sekali? Cukup-cukup begitu saja, dan selalu habis untuk kebutuhan dasar, bahkan menghutang. Jadi tolong, pemerintah hentikan kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh. Tolak kienaikan TDL. Terbukalah semua ke publik,” ungkapnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*