Breaking News

Tolak Dampak Buruk Utang Luar Negeri, Koalisi Masyarakat Sipil Juga Akan Gelar Forum Tandingan di Bali

Tolak Dampak Buruk Utang Luar Negeri, Koalisi Masyarakat Sipil Juga Akan Gelar Forum Tandingan di Bali.

Menyikapi kegiatan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (Bank Dunia) Annual Meeting yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 12-14 Oktober 2018, sejumlah organisasi masyarakat sipil dari Indonesia dan global, secara independen berinisiatif menggelar The People’s Summit on Alternative Development.

Forum tandingan ini juga akan diselenggarakan di Sanur, Bali pada tanggal 8-10 Oktober 2018. Tujuannya, menolak dampak buruk utang luar negeri.

Senior Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Hamong Santono yang sekaligus koordinator acara People’s Summit menyatakan bahwa gagasan besar People’s Summit ini adalah menuntut akuntabilitas Lembaga Keuangan Internasional khususnya Bank Dunia dan IMF.

“Kedua lembaga tersebut memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunan di Indonesia,” katanya, Minggu (07/10/2018).

Utang yang diberikan oleh Bank Dunia seringkali berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, namun tidak ada penyelesaian yang bermakna untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Hamong, kepentingan Indonesia yang perlu diperjuangkan agar penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting harus benar-benar memberi manfaat bagi Indonesia.

“Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan IMF-WB untuk mendorong isu-isu besar yang tidak mampu diselesaikan oleh Indonesia sendiri, semisal illicit financial flow dan asset recovery,” tuturnya.

Aktivis DebtWATCH Indonesia, Diana Gultom menuturkan, hampir 50 tahun World Bank-IMF beroperasi di Indonesia, belum pernah terjadi proses yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

“Lihat saja kasus pembangunan dam di Kedungombo, kebijakan WATSAL, maupun rekomendasi-rekomendasi IMF ke pemerintah Indonesia lewat rangkaian LoI (Letter of Intent) masih memiliki dampak negatif sampai sekarang,” ungkapnya.

Deputi direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Andi Mutaqqin menyatakan, Bank Dunia akan menerapkan kebijakan perlindungan (safeguards) yang sudah efektif 1 Oktober ini bernama Environmental Social Framework (ESF).

Kebijakan baru ini berpotensi untuk menimbulkan praktik-praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kerusakan lingkungan. Sementara kebijakan-kebijakan utang dan konsekuensi proyeknya akan mengikuti hukum nasional yang standarnya belum cukup memberikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan lingkungan hidup.

“Berkali-kali menuai kritik, tak membuat Bank Dunia mundur dari rencananya menerapkan sistem baru ini, Bagaimana jika standar hukum nasionalnya jauh di bawah standar safeguards Bank Dunia,” ujar Andi.

Direktur Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan menyayangkan sikap pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah yang cenderung berlaku eksklusif. Seharusnya agenda dan prosesnya terbuka untuk publik.

“Maka dari itu, The People’s Summit akan memberikan ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk berdiskusi, memberikan kritik, dan saran secara lebih proporsional serta berbasis bukti,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*