Breaking News

Tolak Capres Tunggal, Yusril Akan Gugat Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu

Tolak Capres Tunggal, Yusril Akan Gugat Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu.

Pakar Hukum Tata Negara yang juga dedengkot Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memastikan akan menggugat Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu, yang disahkan di DPR pada Kamis malam, 20 Juli 2017 lalu.

 

Gugatan berupa uji materil itu akan diajukan Yusril setelah sah betul Undang Undang itu.

“Saya secepatnya akan lakukan uji materil ke MK. Namun saya harus menunggu disahkannya Undang Undang tersebut, dalam arti ditandatangani presiden, dinomori  dan dimuat dalam lembaran negara. Tanpa selesainya proses itu, pendaftaran pengujian Undang Undang belum bisa dilakukan. Kalau pengesahan RUU ini selesai pekan depan, maka pekan depan ini juga pendaftaran permohonannya saya lakukan,” tutur Yusril dalam siaran persnya, kemarin.

 

Dia pun berjanji akan melakukan perlawanan hukum dengan fokus pada pengujian pasal-pasal terkait prasyarat pencalonan Presiden pada Pilpres 2019 mendatang, sebagaimana termuat pada Undang Undang yang baru itu.

 

Menurut Yusril, pasal-pasal di dalam Undang Undang itu sangat diskriminatif, dan hendak melegalkan calon tunggal dalam Pilpres 2019.

 

“Saya akan fokus menguji pasal-pasal tentang presidential threshold, yang akan saya lakukan atas nama saya sendiri sebagai pemohon. Insya Allah saya mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, karena partai saya PBB telah memutuskan untuk mendukung saya maju ke pencalonan presiden tahun  2019 nanti,” tutur Yusril, dalam siaran persnya, Senin (24/07/2017).

 

Proses pencalonan dirinya oleh PBB itu, lanjut dia, akan terhambat dengan adanya ketentuan presidential threshold 20-25 persen. “Hambatan ini, bukan saja terhadap saya pribadi, tetapi kekungkinan besar akan dihadapi oleh semua bakal calon lain seperti Prabowo Subianto yang akan dicalonkan Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono yang potensial dicalonkan oleh Partai Demokrat,” ujar Yusril.

 

Presidential threshold 20-25 persen seperti itu,  dikatakan Yusril, nampaknya didesain untuk hanya memunculkan calon tunggal, Joko Widido. Jokowi, lanjut dia, diperkirakan akan didukung oleh PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura dan PAN. Sementara dukungan terhap Prabowo Subianto yang didukung oleh Gerindra dan PKS kemungkinan besar tidak akan mencapai angka 20 persen. Begitu juga  Partai Demokrat sendirian juga akan sulit mendapatkan threshold 20 persen.

 

“PBB tentu akan lebih sulit lagi dibanding partai-partai yang lain,” ujarnya.

 

Dia menjelaskan, angka 20 persen mungkin dapat dicapai apabila Demokrat, Gerindra dan PKS bergabung. Namun dari pengalaman selama ini hampir mustahil SBY akan bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto. Jadi, lanjut Yusril, presidential threshold 20 persen memang harus dilawan untuk menghindari munculnya calon tunggal Joko Widodo.

 

“Calon tunggal seperti itu bukan saja tidak baik bagi bagi perkembangan demokrasi, tetapi juga akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. UUD 45 pasca amandemen nampaknya mengisyaratkan pasangan calon presiden/wakil presiden lebih dari sepasang,” ujarnya.

 

Perlawanan terhadap presidential threshold ke MK ini, kata dia, adalah jalan konstitusional terakhir yang dapat ditempuh. Tidak ada jalan lain lagi di luar hukum dan konstitusi yang dapat dilakukan setelah fraksi-fraksi yang menentang presidential threshold kalah suara di DPR.

 

“Karena itu, saya sangatlah berharap MK akan bersikap benar-benar obyektif dan akademik menangani perkara yang sarat dengan kepntingan politik yang sangat besar ini,” katanya.

 

Yusril berharap, nantinya MK pun bisa memutus segera permohonan ini sebelum bulan Oktober 2017, sebab pada bulan itu tahapan Pemilu 2019 telah dimulai. Kalau MK terlambat atau sengaja melambat-lambatkannya, maka meskipun andainya permohonan ini dikabulkan nantinya, maka putusan itu belum tentu dapat dilaksanakan untuk Pemilu 2019.

 

“Akhirnya, putusan itu akan sama dengan putusan MK tentang pemilu serentak. Putusan diambil tahun 2014, namun Ketua MK ketika itu, Hamdan Zoelva, membacakan putusan dengan mengatakan pemilu serentak baru dilaksakan tahun 2019.  Sementara aturan pemilu tidak serentak itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 oleh MK sebelum pelaksanan Pemilu 2014. Ini adalah sebuah anomali dan keanehan putusan MK yang tidak usah diulang lagi,” pungkas Yusril.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*