Breaking News

Kunjungi Toba, Jokowi Tidak Gubris Para Korban Penindasan PT TPL

Presiden Joko Widodo tidak mengakomodir persoalan masyarakat korban penindasan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang dahulu bernama PT Inti Indorayon Utama (PT IIU), dalam kunjungan ke Kawasan Danau Toba beberapa waktu lalu.

Gelar perhelatan besar-besaran di Danau Toba, masyarakat korban penindasan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) diabaikan, Presiden Jokowi dianggap hanya asyik seremonial belaka. Padahal, para korban penindasan perusahaan bubur kertas yang dahulu bernama PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) tersebut telah melayangkan surat agar Presiden Jokowi memperhatikan nasib mereka.

 

Presiden Jokowi dianggap tidak peduli dengan masyarakat korban penggusuran dan penindasan sejumlah perusahaan swasta di Sumatera Utara. Meski melakukan perhelatan besar-besaran di Kawasan Danau Toba (KDT), Presiden Ketujuh Republik Indonesia itu tidak juga memperhatikan perampasan lahan dan para korban yang tertindas akibat kehadiran perusahaan perusak hutan dan pencear lingkungan di Kawasan Danau Toba.

 

Juru Bicara para keluarga korban, Suryati Simanjuntak mengatakan, proses perampasan lahan oleh PT Toba Pulb Lestari (TPL) yang sangat leluasa menggunduli hutan dan merampas tanah rakyat secara membabi buta sudah berlangsung sejak lama. Namun, momentum pelaksanaan dan kunjungan Presiden Jokowi juga tidak membuka mata atas persoalan itu.

 

Suryati Simanjuntak yang juga Sekretaris Eksekutif KSPPM Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) di Sumatera Utara itu mengatakan, jauh-jauh hari begitu agenda Presiden Jokowi sudah diketahui hendak datang ke Kawasan Danau Toba, seruan dan permintaan agar diberikan kesempatan menyampaikan persoalan sesungguhnya tidak pernah diberikan.

 

“Masyarakat korban TPL berharap bisa bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan langsung persoalan mereka. Tetapi jadual Presiden katanya padat,” ujar Suryati Simanjuntak.

 

Padalah, lanjut Suryati, seharusnya Presiden tidak hanya sibuk berleha-leha dengan mengikuti karnaval-karnaval yang dilakukan secara besar-besaram, namun juga menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Soalnya, sudah terhitung belasan tahun persoalan masayrakat dengan perusahaan pencemar dan perusak lingkungan serta perampas lahan masyarakat itu berlangsung.

 

Bahkan, dijelaskan Suryati, semua proses hukum yang berlaku sudah diupayakan, juga mengadu ke semua stakeholder pemerintahan. Bahkan, sudah berkali-kali turun aksi, akan tetapi tidak pernah digubris.

 

“Mereka berharap konflik-konflik pertanahan bisa diselesaikan, juga status tanah-hutan adat diakui. Demikian juga tanah-hutan adat dikeluarkan dari konsesi PT TPL dan dikembalikan ke masyarakat adat sebagai pemilik,” ujarnya.

 

Selain itu, Presiden Jokowi tadinya diharapkan mampu melindungi para keluarga yang sering mendapat intimidasi dan penganiayaan.

 

“Menjamin tidak ada tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Kehadiran TPL sangat merugikan masyarakat, merampas sumber hidup, memiskinkan, dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” ujar Suryati.

 

Acara seremonial yang dilakukan Jokowi dan rombongannya di pinggiran Danau Toba, lanjut dia, dianggap hanyalah kegiatan yang tidak menyentuh substansi persoalan warga masyarakat.

 

“Acara tanam pohon tidak ada artinya kalau PT TPL masih bebas tebang pohon atas nama ijin yang sudah diperoleh dari pemerintah selama ini,” pungkas Suryati.

 

Dalam kunjungan dan perhelatannya ke Kawasan Danau Toba, Presiden Jokowi dan rombongannya  melakukan aksi tanam pohon di daerah Tomok, Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Minggu (21/8/2016).

 

Di lokasi itu, setibanya Presiden dan rombongannya, sudah ada seratusan siswa dari beberapa sekolah di Samosir yang sudah menunggu. Mereka sudah lebih dulu menanam pohon di area perbukitan yang gersang, namun memiliki pemandangan yang indah.

 

Sebuah tenda didirikan untuk Jokowi dan tamu undangan. Setelah penyambutan, Jokowi langsung menanam bibit pohon yang sudah disediakan. Begitu juga dengan Ibu Negara Iriana yang menanam bibit mangga.

 

Turut hadir Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajaran, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PU Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, anggota DPR Maruarar Sirait dan anggota DPD Parlindungan Purba.

 

“Horas! Saya titip saja ini karena kita ingin kawasan Danau Toba hijau kembali. Sudah ditanam saya minta dirawat, diawasi agar betul-betul tumbuh. Jangan hanya tumbuh waktu kita tanam, tapi besok, minggu depan, tahun depan jadi pohon yang besar,” ucap Jokowi.

 

Jokowi menuturkan penanam bibit pohon ini adalah bagian dari penghijauan Danau Toba yang sedang dikembangkan sektor wisatanya. Sampai akhir Desember ada 1 juta pohon yang akan ditanam di wilayah Danau Toba.

 

“Kita harapkan 1 juta itu betul-betul tumbuh. Jangan hanya angkanya saja tapi yang tumbuh hanya 100 biji, ndak! 1 Juta ditanam, 1 juta tumbuh,” ujar Jokowi.

 

Mengingat wilayah penanaman pohon di perbukitan yang tampak kering, Kementerian LHK akan menyediakan pompa-pompa untuk perawatan pengairannya. “Sekali lagi dirawat, dipelihara sehingga pohon ini tumbuh,” kata Jokowi.

 

Soal penghijauan Danau Toba ini sebelumnya turut dibahas dalam rapat Jokowi dengan pejabat terkait. Yaitu bukan hanya penanaman pohon, tapi penertiban keramba-keramba yang ada di Danau Toba. Termasuk evaluasi perusahaan kertas di sana (PT Toba Pulb Lestari atau TPL) khususnya soal truk-truk yang melebihi kapasitas dan merusak jalan. Upaya lain adalah membangun Taman Bunga Nusantara di satu daerah dekat Danau Toba, bisa Tobasa atau Tapanuli Utara.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*