Breaking News

Titik Api Kian Banyak, Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Membayang Kembali

Titik Api Kian Banyak, Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Membayang Kembali.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, sejak awal Juli lalu, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di Aceh, Kalimantan Barat, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sementara berdasarkan data BMKG per 6 Agustus 2017, daerah yang masih berpotensi terjadi kebakaran adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, dan Sebagian wilayah Riau. Bahkan data Pusat Analisis Situasi Siaga Bencana (PASTIGANA), hingga 6 Agustus 2017 terdapat  207 titik panas (hotspot) denga kategori sedang, dan 75 hotspot dengan kategori tinggi di Indonesia.

 

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, Hadi Jadmiko menuturkan, sejak 24 hingga 30 Juli 2017 total titik api di Sumatera Selatan ada sebanyak 168 titik. Titik api dalam konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebanyak 18 titik, dalam izin usaha perkebunan sebanyak 32 titik, sementara pada konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada 22 titikapi.

 

“Lahan terbakar seluas 6.459 hektare,” katanya dalam siaran persnya,  Selasa (08/08/2017).

 

Sementara di Jambi lahan terbakar mencapai 500 hektar. Di Kalimantan Selatan terdapat sekitar 64 hotspot, 10 hotspot di kawasan Hak Guna Usaha (HGU), 12 hotspot di kawasan hutan, 26 hotspot di eksosistem gambut. Pihaknya melihat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran ini. Pemadaman melalui udara, maupun melalui darat. Namun api tetap tak terpadamkan.

 

“Penyebab kebakaran adalah banyaknya izin konsesi yang diberikan di atas lahan gambut, akibatnya pemegang konsesi mengeringkan gambut agar bisa dikelola dan membakarnya agar biaya operasional dapat ditekan seminim mungkin bahkan tanpa biaya,” ujar Hadi.

 

Kepala Depertemen Kajian, Pembelaan dan Hukum Lingkungan WALHI, Zenzi Suhadi, mengatakan saat kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang lalu, sebanyak 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 provinsi, dimana 308 diantaranya adalah perusahaan sawit. “WALHI telah mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan pada tahun 2015, baik langsung ke pemerintah, maupun melalui paradilan,” katanya.

 

Sepanjang dua pekan lalu, WALHI dan jaringan menjalani sidang praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan Polda Riau terhadap 3 perusahaan yang terindikasi membakar lahan tahun 2015 lalu di PN Pekanbaru, akan tetapi pengadilan menolak permohonan praperadilan tersebut.

 

Belajar dari peristiwa karhutla yang terjadi pada tahun 2015 lalu, WALHI kembali mengajak publik untuk tidak lupa atas tragedi yang telah mengakibatkan terjadi pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 itu telah mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA, dan sebanyak 60 juta jiwa terpapar asap.

 

“Saat itu 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 221 triliun, negara pun harus mengeluarkan dana sebesar 720 milyar untuk mengatasi kebakaran,” ungkap Zenzi.WALHI juga mengingatkan pemerintah terhadap komitmennya dalam penanganan karhutla.

 

“Komitmen Presiden untuk review perizinan, penegakan hukum, pemulihan dan dan pengakuan wilayah kelola rakyat sebagai bagian yang harus dilakukan oleh Kementerian,” tandasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*