Breaking News

Titiek Soeharto Gabung Ke Partai Berkarya, Golkar Untung Banyak

Titiek Soeharto Gabung Ke Partai Berkarya, Golkar Untung Banyak.

Bergabungnya putri mantan Presiden RI Seoahrto Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto ke Partai Berkarya mengakhiri beban politik dan beban psikologis Partai Golkar.

Selama ini, partai berlambang beringin itu merasa tersandera dengan adanya Keluarga Cendana di partai yang kini dipimpin Airlangga Hartarto itu.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, mundurnya Titiek Soeharto dari Partai Golkar adalah keuntungan tersendiri bagi partai itu.

“Mundurnya Titiek Soeharto harus disyukuri, sebab bisa mengurangi beban politik psikologis Partai Golkar yang mengusung tagline Golkar Bersih,” tutur Petrus,  Selasa (12/06/2018).

Oleh karena itu, menurut Advokat Senior Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini, bergabungnya Titiek Soeharto ke Partai Berkarya adalah pertanda baik yang sangat menguntungkan Partai Golkar.

Dikatakan Petrus, kini Partai Golkar bebas dari beban politik dan psikologis yang dipikul selama dua puluh tahun. Yakni, sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, tanggal 13 November 1998.

Mengapa? Menurut Petrus, karena selama Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan Partai Golkar, telah terjadi praktek pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab secara berlebihan pada Presiden/Mandataris MPR RI (Soeharto) yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya.

“Serta tidak berkembanganya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Partai Golkar, lanjut dia, akan lebih leluasa mewujudkan amanat TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN, yang selama ini mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

“Itu dikarenakan selama ini masih kuatnya sisa-sisa kekuatan Orde Baru di dalam tubuh Partai Golkar. Sehingga secara psikologis dan politis berpotensi menghambat Partai Golkar dalam mewujudkan amanat kedua TAP MPR RI yang dibuat pada awal reformasi 1998 dan 2001, untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat melalui Pencegahan dan Pemberantansan KKN,” jelasnya.

Pasal 4 TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tertanggal 13 November 1998, menyatakan “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak hersalah dan hak-hak asasi manusia”.

Artinya, lanjut dia, reformasi telah mengamanatkan perlunya pemberantasan KKN terhadap siapapun tanpa pandang bulu, termasuk terhadap mantan Presiden Soeharto dan Kroninya.

Namun, pada kenyataannya, menurut Petrus, sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Tanggal 13 November 1998 hingga sekarang, proses hukum terhadap pejabat Orde Baru termasuk mantan Presiden Soeharto dan kroninya tidak tuntas.

“Hanya dilakukan setengah hati, bahkan hingga Soeharto meninggal dunia, tidak tuntas,” kata Petrus.

Dijelaskan dia, ketentuan pasal 4 TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Tanggal 13 November 1998 dan ikut sertanya putra/putri Soeharto dan kroninya dalam Partai Golkar bahkan ada yang menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Hal itu telah menghambat Partai Golkar dalam mengemban amanat TAP MPR dimaksud.

Di satu pihak, Partai Golkar harus menjalankan amanat reformasi sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tertanggal 13 November 1998 tanpa pandang bulu, namun pada sisi yang lain Partai Golkar tidak dapat secara sungguh-sungguh dan konsisten mendorong pelaksanaan pasal 4 TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, Tanggal 13 November 1998 tersebut.

“Karena disana ada putra/putri mantan Presiden Soeharto dan kroninya masih menjadi pimpinan di Partai Golkar bahkan di DPR,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Petrus,  mundurnya Titiek Soeharto bahkan Tommy Soeharto dari Partai Golkar tidak boleh disesali, melainkan harus disyukuri dan harus dipandang sebagai momentum terwujudnya “Golkar Bersih”.

Dia mengatakan, perginya keluarga Cendana dari Golkar  akan menurunkan beban politik psikologis bagi seluruh kader Partai Golkar. “Ibarat duri dalam daging sudah tercabut,” kata dia.

Sehingga, katanya, kini Partai Golkar bukan saja tanpa beban mengusung tagline “Golkar Bersih, Bersatu dan Bangkit”, akan tetapi juga bagi masyarakat, khususnya kader Golkar dapat mengembangkan partisipasi atau peran kontrol sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998.

“Tanpa hambatan politik dan psikologis apapun lagi. Apalagi Partai Golkar merupakan salah satu motor dalam melahirkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dimaksud,” pungkas Petrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*