Breaking News

Tim Pakem Kejaksaan Minta MUI Segera Terbitkan Fatwa Pelarangan Ormas Gafatar

Jakarta – Tim Pengawasan Kepercayaan Dalam Masyarakat (Pakem) yang terdiri dari perwakilan Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Forum Komunikasi Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BIN, Polri, dan TNI menyampaikan sikap resmi terkait Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Tim Pakem menilai, Gafatar yang merupakan organisasi masyarakat (ormas) terindikasi melakukan penyimpangan dari ajaran agama islam.

Berdasarkan hasil rapat bersama itu terdapat lima kesimpulan yang dihasilkan. Pertama, Gafatar adalah ormas yang kegiatannya berkedok kegiatan sosial, namun dalam pelaksanaannya mengajarkan ajaran agama yang diduga menyimpang dari ajaran pokoknya yakni ajaran agama islam. Kedua, Gafatar metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham (Komar) yang merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang telah dilarang.

Ketiga, Komar mempercayai Ahmad Moshadded adalah pengganti Nabi Muhammad SAW. Keempat, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan anarkis atau melanggar hukum terhadap pengikut Gafatar.

Lalu yang kelima, Tim Pakem meminta MUI dapat segera mengeluarkan fatwa terkait pelarangan ormas Gafatar.

“Dari kesimpulan itu ada indikasi penyimpangan agama yang dilakukan Gafatar, yaitu islam,” ujar Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI Adi Toegarisman saat konferensi pers bersama wartawan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2016).

Gafatar marak menjadi sorotan publik belakangan ini dikarenakan tuduhan penyebab hilangnya beberapa orang di wilayah Jawa.

Untuk itu, lanjut Adi, Tim Pakem meminta MUI segera mengeluarkan fatwa pelarangan Gafatar untuk mencegah kegiatan organisasi tersebut.

“Apabila ada fatwa menyatakan (Gafatar) menyimpang dari ajaran agama pokok, ini akan menuju tindakan formil. Tim Pakem menunggu fatwa resmi,” kata Adi.

Ketika ada fatwa MUI yang menyatakan Gafatar menyimpang, Tim Pakem akan mengeluarkan surat keputusan bersama Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Dalam surat itu, Tim Pakem meminta masyarakat tidak melaksanakan kegiatan Gafatar.

Akan ada tindakan tegas bila Gafatar tetap beroperasi. “Kalau masih melakukan, ada sanksi pidana. Selain itu kami juga akan membina bekas pengikut Gafatar,” ujar Adi.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Utang Ranuwijaya mengatakan, MUI telah meneliti seluk beluk Gafatar mulai empat bulan yang lalu. Dalam waktu dekat, dia yakin MUI akan mengeluarkan fatwa.

“Tim Pengkajian dan Penelitian MUI akan melaporkan (hasil kajian) pekan depan kepada pimpinan untuk kemudian dibuatkan fatwa,” ujar Utang. (RS)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*