Breaking News

Tiga Tahun Pemerintahan Berjalan, Nelayan Projo Komit Kawal Program Poros Maritim Dunia dan Tol Laut

Tiga Tahun Pemerintahan Berjalan, Nelayan Projo Komit Kawal Program Poros Maritim Dunia dan Tol Laut.

Tiga tahun pemerintahan Jokowi, nelayan perlu melakukan pengawalan yang serius dan bersegera untuk mewujudkan visi besar menjadikan Indonesia sesuai Nawacita, yakni sebagai Poros Maritim Dunia dan Tol Laut, yang sangat dibutuhkan oleh nelayan di pulau-pulau terluar dan terpencil.

 

Ketua Nelayan dan Maritim Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) Siswaryudi Heru menyampaikan, sejak awal pemerintahan visi poros maritim dunia dan tol laut menjadi agenda besar yang dipersiapkan oleh Jokowi.

 

Karena itu, nelayan sebagai garda terdepan mengawal cita-cita itu terus mengejar di tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK ini.

 

Siswaryudi Heru yang baru dilantik sebagai Ketua Maritim dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) ini juga berkomitmen agar persoalan-persoalan nelayan segera bisa diatasi.

 

“Kita harus mengawal penyelesaian pembangunan poros maritim dunia dan tol laut. Program ini sangat inti untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di Tanah Air,” ujar Siswaryudi Heru, di Jakarta, Kamis (28/09/2017).

 

Menurut Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini, percepatan pembangunan Poros Maritim Dunia dan Tol Laut menjadi fokus yang tidak boleh tertinggal begitu saja di sisa waktu periode pertama pemeritahan Jokowi ini.

 

“Nelayan adalah tulang punggung yang harus segera diangkat untuk bersama-sama mewujudkan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. Kemandirian dan pengorganisiran nelayan untuk mewujudkan program itu pun tidak boleh berleha-leha lagi. Ini sudah menjadi komitmen kami, sebagaimana arahan dari Pak Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP Projo Pak Budi Arie Setiadi,” tutur Siswaryudi.

 

Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini mengatakan, dua program besar Poros Maritim Dunia dan Tol Laut adalah jembatan yang sangat dibutuhkan nelayan dan masyarakat pesisir di pulau-pulau terluar dan terpencil.

 

“Itu juga sebagai jembatan mengikat pulau-pulau terpencil dan mensejahterakan nelayan di pulau-pulau terpencil dan terluar serta masyarakat pesisir di seluruh Tanah Air,” ujarnya.

 

Karena itulah, lanjut Siswaryudi, nelayan yang tergabung di Projo terus berkomitmen mengawal dan mewujudkan program tersebut, agar segera bisa terasa kegunaan dan manfaatnya bagi nelayan Indonesia.

 

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyampaikan, bahwa dalam perwujudan Indonesia yang sejahtera, telah digariskan melalui Nawacita.

 

Budi Arie mengatakan, ada beberapa hal yang harus diwujudkan dan dilaksanakan. Pertama, wujud  kedaulatan suatu bangsa untuk mengatur dirinya sendiri, bukan menjadi bagian dari bangsa  atau kekuatan lain, dan berdaulat atas wilayah yang menjadi bagian dari dirinya.

 

Kedua, wujud kedaulatan dari setiap warga sebagai manusia yang merdeka, bukan budak, dan bukan milik siapa-siapa, melainkan kedaulatan atas dirinya sendiri dan mengembangkan pribadi masing- masing.

 

Menurut Budi, sejak 72 tahun lalu, bangsa Indonesia sudah mencanangkan hal pertama, yakni sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka, dan bukan bangsa jajahan. Bangsa yang berdaulat atas wilayahnya sendiri, yang terdiri dari tanah, air, dan semua yang terkandung di dalamnya, yang menjadi sumber penghidupan. Bangsa yang mengatur dirinya sendiri, bukan diatur bangsa lain. Bangsa yang merdeka dalam menentukan masa depannya sendiri.

 

Namun, ungkap Budi, selama 72 tahun itu pula rakyat Indonesia masih tertatih-tatih untuk mewujudkan arti kemerdekaan yang kedua, yakni memerdekakan setiap manusia yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yaitu manusia yang merdeka dan bebas dari kemiskinan dan kebodohan, serta manusia yang merdeka untuk mengembangkan diri seluas-luasnya.

 

“Kebebasan dan kemerdekaan yang hanya berjalan jika sarana-sarana untuk mencapainya diujudkan, yakni pembangunan dan pemerataan yang dapat dinikmati dan diakses oleh setiap warga,” ujarnya.

 

Menurut Budi, apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintahan Joko Widodo beberapa tahun terakhir  ini merupakan upaya untuk mewujudkan makna kemerdekaan yang kedua, yakni  kemerdekaan dan kedaulatan setiap manusia, dengan membangun berbagai sarana untuk membebaskan manusia Indonesia dari kemiskinan dan kebodohan, serta ketidak-merataan yang masih membelenggu bangsa Indonesia sampai hari ini. Pemerintahan hari ini bekerja keras untuk menciptakan pemerataan, agar makna kemerdekaan menjadi bagian dari kehidupan setiap warga.

 

“Pembangunan beragam sarana yang memperluas akses setiap warga untuk mengembangkan dirinya, merupakan upaya untuk menebas jurang pemisah yang masih lebar antara wilayah satu dengan lainnya, manusia satu dengan lainnya,” ujarnya.

 

DPP Projo mengajak semua komponen bangsa, untuk ikut secara aktif membantu dan  menyokong upaya pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan makna kemerdekaan, sebagai kemerdekaan setiap insan.

 

“Suatu upaya untuk mewujudkan mandat para pendiri  bangsa, yakni kemerdekaan bukan hanya berarti kemerdekaan bangsa Indonesia, melainkan juga merupakan kemerdekaan setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*