Breaking News

Tidak Terbuka dan Sarat Korupsi, Nelayan Keluhkan Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan

Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan harus terbuka dan bersih dari korupsi.

Dituding sarat dengan praktek korupsi, pelayanan perizinan kapal perikanan yang dilakukan oleh pemerintah masih rendah. Karena itu, pemerintah diminta agar terbuka dalam pelayanan perizinan tersebut.

 

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menyampaikan, sampai saat ini hanya 0,97 persen saja pelayanan perizinan kapal perikanan yang terlaksana.

 

Padal, kata dia, sejak Juni 2015 hingga Juli 2016, ribuan perizinan kapal perikanan yang diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 1.165 untuk SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), 2.274 untuk SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan 186 untuk SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

 

Pada perkembangannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan 265 izin dengan rincian; 214 untuk SIUP, 22 untuk pengajuan SIPI yang telah disetujui, dan 2 untuk pengajuan SIKPI yang telah disetujui per Agustus 2016.

 

”Dengan perkataan lain, hanya 18 persen pengajuan SIUP yang telah disetujui, dan hanya 0,97 persen SIPI, serta hanya 1,08 persen untuk SIKPI,” ungkap Abdul Halim, di Jakarta, (Jumat, 19/08/2016).

 

Menurut Halim, minimnya jumlah izin kapal perikanan yang disetujui berimplikasi terhadap upaya memandirikan usaha perikanan nasional.

 

”Terlebih lagi, fakta tersebut mengindikasikan lemahnya fungsi kelembagaan dalam menjalankan prosedur perizinan kapal perikanan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

 

Dia menjelaskan, di dalam Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus kelengkapan dokumen kapal perikanan (SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal Perikanan) adalah selama 37 hari atau 1 bulan 1 pekan.

 

Sammy Soendoro, nelayan asal Rembang, Jawa Tengah, mengatakan, jika pemerintah sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan nelayan dan kemandirian usaha perikanan nasional, maka sudah seharusnya perizinan kapal perikanan dipermudah.

 

”Prosesnya harus terbuka, dan memakan waktu yang lebih singkat memakai sistem daring (online). Apalagi ada 2 kementerian yang terkait langsung (KKP dan Kementerian Perhubungan), sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar semangat perubahan yang diinginkan oleh masyarakat perikanan sejalan,” ujar Sammy.

 

Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2016) menemukan fakta, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak secara jelas menyampaikan status dan keterangan penolakan pengajuan perizinan kapal perikanan. Setidaknya ada 3 jenis penolakan yang disampaikan, yakni, pertama, tidak ada alasan; kedua, masih memerlukan verifikasi antara data kapal di atas kertas dengan kondisi riil, dan ketiga, belum memiliki kelengkapan dokumen kapal.

 

“Ketidakterbukaan pemerintah di dalam perizinan kapal perikanan berdampak serius terhadap keberlanjutan usaha perikanan rakyat. Bahkan sebagiannya sudah menghentikan operasional kapal sejak 1-2 tahun terakhir. Imbasnya, para ABK menganggur atau beralih profesi,” tambah Halim.

 

Selain itu, praktek suap-menyuap/korupsi yang melibatkan oknum birokrasi juga rentan terjadi di dalam pengurusan perizinan kapal perikanan.  Abdul Halim menjelaskan, dari catatan  KIARA  hingga Agustus 2016, terdapat dana sebesar Rp. 5-20 juta dikeluarkan oleh pemilik kapal untuk ‘melicinkan’ proses perizinan.

 

”Padahal, praktek ini tidak perlu terjadi apabila pelayanan pemerintah mudah, terbuka, dan memakan waktu yang lebih singkat memakai sistem daring (online),” pungkasnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*