Breaking News

Tidak Setuju Dengan Imbalan Rp 200 Juta, Masyarakat Anti Korupsi Desak Pemerintah Cabut PP 43 tahun 2018

Tidak Setuju Dengan Imbalan Rp 200 Juta, Masyarakat Anti Korupsi Desak Pemerintah Cabut PP 43 tahun 2018.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 yang menyebutkan akan memberikan imbalan uang sebesar Rp200 juta kepada Masyarakat yang berani melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, iming-iming Rp 200 juta itu tidak mendidik. Lagi pula, pelaporan kok dibuat dalam aturan.

“Jadi MAKI menolak dana imbalan pelaporan korupsi yang tertuang dalam PP No. 43 tahun 2018. Itu harus dicabut,” tutur Boyamin Saiman, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, pemberian imbalan tersebut dapat menurunkan daya juang relawan anti korupsi. Dia menegaskan, aktivis anti korupsi bersifat volunter (relawan) yang secara ikhlas membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi.

Selain itu, lanjutnya, imbalan itu akan memberikan peluang terhadap oknum aktivis menjadi pemeras (blackmail) karena adanya rangsangan imbalan sebagaimana terjadi dalam cerita film Cow Boy.

“Itu Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya,” ujarnya.

Boyamin menambahkan, pemberlakuan PP itu harus segera dicabut mengingat kondisi keuangan Negara masih defisit sehingga menjadi beban berat untuk sebuah negara berkembang.

“Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting, juga ditambah dolar makin naik sehingga penerbitan PP tersebut belum pas waktunya karena akan menambah beban keuangan,” tegasnya.

Boyamin menyarankan, seharusnya pemerintah lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih sangat rendah, serta masih banyak kegagalan. Banyak aparat penegak hukum Indonesia juga belum mampu meningkatkan index pemberantasan korupsi, kini masih di bawah angka 4.

“Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengiyakan adanya aturan yang dikeluarkan Presiden memberi imbalan Rp 200 juta bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.

Sebelumnya, menurut Agus, KPK malah menyarankan ide lain kepada Presiden. Ada usulan dari KPK yang lebih menarik, tetapi tidak diterima.

Aturan itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah maksimal Rp 200 juta. Sedangkan usulan KPK yaitu 1 persen dari kerugian negara yang bisa dikembalikan atau dari besaran suap atau hasil lelang. Untuk itulah, Agus berniat bertemu Jokowi untuk membahas ulang hal itu.

“Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan,” tutur Agus di DPR, Rabu (10/10/2018).

Agus menduga, pemerintah khawatir besaran 1 persen itu memberatkan keuangan negara. Namun menurutnya besaran 1 persen itu dapat dipotong langsung dari amar putusan pengadilan yang dibebankan pada terdakwa kasus korupsi.

“Ada kekhawatiran pemerintah akan mengeluarkan yang besar padahal menurut saya tidak. Tidak perlu dialokasikan setelah amar putusan pengadilan nanti, misalkan kalau satu persen langsung dipotong gitu kan (dari uang korupsi atau suap yang dikembalikan),” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, dengan nilai yang jauh lebih besar dianggap akan menarik banyak pihak untuk melaporkan kasus-kasus suap atau korupsi sehingga akan semakin banyak kasus yang terungkap ke publik. Apalagi, Agus mengatakan pelaporan tersebut juga membutuhkan keberanian bagi para pelapor, mengingat, untuk mengklaim hadiah pelapor harus membuka identitasnya.

“Kalau hadiahnya satu persen kan menarik. Kalau satu persen kan menarik jadi harapannya mendorong, meng-encourage semua itu kemudian mau melapor,” imbuhnya.

Agus mengatakan, usulan tersebut juga merujuk pada peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. “Peraturan sebelumnya malah enggak ada maksimalnya,” ujar Agus.

Memang, Presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur pemberian penghargaan dalam 2 bentuk bagi pelapor korupsi, yakni piagam dan premi.

Penghargaan itu diberikan bagi pelapor yang laporannya telah dinilai tingkat kebenarannya oleh penegak hukum. Penilaian tingkat kebenaran laporan itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kasus itu.

Jumlah penghargaan atau hadiah dalam bentuk premi diatur dalam pasal 17 PP tersebut. Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar 2 permil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara. Maksimal premi yang diberikan Rp 200 juta.

Sementara itu, dalam kasus suap, premi juga bisa diberikan kepada pelapor kasus suap. Besarannya 2 per mil dari jumlah suap atau hasil rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Aturan ini menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut juga diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Bedanya, dalam PP itu tak diatur soal premi untuk pelapor kasus suap. PP lama juga tak mengatur batas maksimal nilai uang sebagai premi yang diberikan kepada pelapor.(JR/Richard)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*